Langsung ke konten
Tangerang – Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan terus memperkuat sistem pengawasan dan pelayanan keimigrasian seiring tingginya arus wisatawan mancanegara. Langkah strategis itu diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI .
Penandatanganan MoU tersebut juga melibatkan Bupati Badung dan dilaksanakan dalam momentum Tasyakuran Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 Tahun 2026 di Auditorium Prof. Muladi, Kampus Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Kota Tangerang, Banten, Senin (27/4/2026).
Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang di bidang imigrasi, khususnya bagi Bali sebagai salah satu destinasi wisata internasional utama di Indonesia. Dengan tingginya mobilitas warga negara asing, penguatan sistem pengawasan menjadi kebutuhan mendesak, sekaligus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan keimigrasian yang profesional dan responsif.
Gubernur Koster menilai kerja sama ini akan memberikan dampak nyata dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan pariwisata dan ketertiban administrasi keimigrasian. Bali tidak hanya dituntut ramah terhadap wisatawan, tetapi juga harus tegas dalam memastikan setiap orang asing yang masuk dan beraktivitas di wilayahnya mematuhi aturan hukum yang berlaku.
Sementara itu, Menteri Imipas Agus Andrianto menegaskan bahwa MoU dengan Pemprov Bali merupakan modal besar dalam memperkuat implementasi program kerja kementeriannya. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak semata ditentukan oleh kesepakatan formal, melainkan oleh integritas seluruh pihak yang terlibat.
“Sehebat apa pun kolaborasi yang dibangun tidak akan berarti tanpa fondasi integritas. Saya berharap sinergi ini benar-benar teraktualisasi dalam kerja nyata,” tegas Agus.
Dalam kesempatan yang sama, Agus juga menandatangani sejumlah MoU dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Koperasi, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, serta BPJS. Hal ini menunjukkan upaya lintas sektor dalam memperkuat kinerja kelembagaan, khususnya dalam bidang pemasyarakatan dan keimigrasian.
Lebih jauh, Agus menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap capaian institusi. Ia mengajak seluruh jajaran untuk melakukan refleksi mendalam, tidak hanya terhadap apa yang telah diraih, tetapi juga terhadap potensi kontribusi yang dapat diberikan dalam mendukung pembangunan nasional.
“Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 ini harus menjadi momentum refleksi. Apa yang sudah kita capai, apa yang belum, dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakukan bersama agar pemasyarakatan menjadi bagian integral dari pembangunan nasional,” ujarnya.
Ia juga mendorong transformasi paradigma dalam pembinaan warga binaan. Menurutnya, warga binaan tidak boleh lagi dipandang sebagai objek semata, melainkan sebagai subjek yang produktif dan memiliki potensi besar untuk berkontribusi bagi negara.
Salah satu program unggulan yang kini menjadi fokus adalah penguatan ketahanan pangan nasional berbasis pembinaan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Program ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian sekaligus memberdayakan warga binaan secara berkelanjutan.
“Di balik tembok pemasyarakatan, sesungguhnya terdapat potensi luar biasa. Tugas kita adalah membuka ruang agar potensi itu berkembang dan memberi manfaat nyata bagi bangsa,” imbuhnya.
Kegiatan yang mengusung tema “Pemasyarakatan Kerja Nyata, Pelayanan Prima” ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan serta Menteri Sosial . Acara juga dirangkaikan dengan pengukuhan Pengurus Persatuan Purnabakti Pemasyarakatan Indonesia.
Dengan terjalinnya kerja sama ini, Bali diharapkan semakin siap menghadapi tantangan global di sektor keimigrasian, sekaligus menjaga stabilitas dan citra positif sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang tertib, aman, dan berintegritas.
( dd99 )
