Langsung ke konten
Badung – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri Rapat Paripurna Masa Persidangan Ketiga DPRD Kabupaten Badung Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Badung, Senin (13/7). Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari mekanisme pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi jajaran Wakil Ketua DPRD. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Ida Bagus Surya Suamba, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD Kabupaten Badung, pimpinan instansi vertikal, direktur perusahaan daerah, kepala perangkat daerah, serta tenaga ahli fraksi DPRD.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Badung menyampaikan pandangan umum, masukan, saran, serta berbagai catatan strategis terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pandangan yang disampaikan mencerminkan komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan rekomendasi bagi penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Usai mengikuti rapat, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas dukungan, perhatian, serta berbagai masukan yang diberikan. Menurutnya, seluruh pandangan umum yang disampaikan merupakan bentuk sinergi dan kemitraan yang positif antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Bupati menjelaskan bahwa secara umum fraksi-fraksi DPRD telah menyatakan persetujuan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk diproses lebih lanjut. Namun demikian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, rancangan tersebut masih akan melalui tahapan evaluasi dan verifikasi oleh Gubernur Bali sebelum akhirnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Selain memberikan persetujuan, fraksi-fraksi DPRD juga menyampaikan sejumlah catatan strategis yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Berbagai isu tersebut dinilai sangat berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan dan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam mendukung sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Badung.
Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain penanganan kemacetan lalu lintas, penataan kabel utilitas untuk meningkatkan estetika kawasan, pengelolaan sampah, pengendalian banjir, peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, hingga penertiban aktivitas ojek online yang beroperasi secara tidak sesuai ketentuan. Menurut Bupati, seluruh masukan tersebut menjadi bahan evaluasi yang sangat penting bagi pemerintah dalam menyusun langkah-langkah kebijakan ke depan.
Bupati Adi Arnawa menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung akan bergerak cepat menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang telah disampaikan DPRD. Ia menyebutkan bahwa sejumlah langkah penanganan sebenarnya telah berjalan dan saat ini beberapa proyek infrastruktur pendukung sedang dalam proses pelaksanaan sebagai bagian dari upaya mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi daerah.
Pemerintah Kabupaten Badung juga akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar penanganan berbagai persoalan strategis dapat dilakukan secara terpadu, efektif, dan berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan daerah harus mampu memberikan solusi nyata terhadap berbagai tantangan sekaligus menjaga kenyamanan masyarakat serta wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Badung.
Melalui sinergi yang erat antara pemerintah daerah dan DPRD, diharapkan seluruh program pembangunan dapat berjalan lebih optimal serta mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Komitmen bersama tersebut menjadi modal penting dalam mewujudkan Badung yang maju, berdaya saing, dan tetap menjadi destinasi pariwisata unggulan yang aman, nyaman, bersih, dan berkualitas.
( K.I )
