Langsung ke konten
YOGYAKARTA – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Badung terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat tertib administrasi kependudukan di masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui studi komparasi ke Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menggali berbagai inovasi dalam pengelolaan administrasi kependudukan (Adminduk), sekaligus memperkuat peran kader PKK sebagai mitra strategis pemerintah hingga tingkat masyarakat paling bawah.
Rombongan TP PKK Kabupaten Badung dipimpin langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa. Dalam kunjungan tersebut, turut mendampingi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Badung I Nyoman Rudiarta, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Komang Budhi Argawa, serta jajaran pengurus inti PKK, kader Posyandu, K3S dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Badung.
Kedatangan rombongan dari Kabupaten Badung disambut oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Septi Sri Rejeki, bersama jajaran pejabat struktural Pemerintah Kota Yogyakarta di Ruang Kunti, Balai Kota Yogyakarta, Jumat (21/8). Pertemuan berlangsung interaktif dengan membahas berbagai strategi dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan, khususnya terkait digitalisasi data serta optimalisasi peran kader komunitas.
Ketua TP PKK Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, menyampaikan apresiasi atas sambutan dan keterbukaan jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta. Menurutnya, Kota Yogyakarta dipilih sebagai lokasi studi karena dinilai memiliki pengalaman dalam mengembangkan berbagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
Melalui studi komparasi ini, TP PKK Badung ingin melihat secara langsung berbagai praktik terbaik yang telah diterapkan di Kota Yogyakarta. Tidak hanya mengenai sistem pelayanan administrasi kependudukan dari hulu hingga hilir, tetapi juga strategi pemberdayaan kader dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan.
Nyonya Rasniathi menilai keberadaan kader PKK memiliki posisi strategis dalam membantu pemerintah meningkatkan kesadaran masyarakat. Kader PKK bersentuhan langsung dengan keluarga dan aktivitas masyarakat sehari-hari, sehingga memiliki peluang besar mendeteksi warga yang belum memiliki dokumen kependudukan secara lengkap.
Jejaring PKK yang menjangkau hingga tingkat dasawisma menjadi kekuatan penting dalam menyampaikan edukasi secara langsung kepada keluarga. Informasi mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dapat disampaikan secara lebih mudah, dekat dan berkelanjutan.
TP PKK Kabupaten Badung berharap studi komparasi tersebut tidak hanya menghasilkan pengetahuan baru, tetapi juga membuka peluang kolaborasi konkret antara Badung dan Yogyakarta. Pengalaman dan inovasi yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Badung.
Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat integrasi antara program kerja TP PKK dengan program Disdukcapil. Kolaborasi diarahkan pada perluasan sosialisasi, percepatan perekaman data kependudukan, peningkatan kesadaran masyarakat hingga mendorong transformasi pelayanan menuju digitalisasi dokumen kependudukan.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Yogyakarta, Septi Sri Rejeki, menyambut positif kunjungan TP PKK Kabupaten Badung. Ia menjelaskan bahwa tertib administrasi kependudukan merupakan fondasi penting dalam penyusunan dan pelaksanaan berbagai program kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, data kependudukan yang valid sangat dibutuhkan pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan. Dalam konteks tersebut, kader PKK memiliki peranan penting karena berada di unit masyarakat paling kecil dan memiliki kedekatan langsung dengan keluarga.
Di Kota Yogyakarta, kolaborasi antara Disdukcapil dan kader PKK dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk pelayanan jemput bola, sosialisasi secara mandiri serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pelibatan kader diharapkan mampu memperluas jangkauan pelayanan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan.
Studi komparasi antara TP PKK Kabupaten Badung dan Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi ruang bertukar pengalaman dan gagasan bagi kedua daerah. Masing-masing pihak dapat melihat keunggulan, mengevaluasi tantangan serta menggali inovasi yang berpotensi diterapkan sesuai kebutuhan daerah.
Melalui kunjungan ini, TP PKK Kabupaten Badung diharapkan mampu membawa berbagai pengalaman dan referensi baru untuk memperkuat pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Badung. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan kader PKK juga diharapkan semakin solid dalam mewujudkan masyarakat yang sadar administrasi kependudukan.
Dengan tertibnya administrasi kependudukan, pemerintah akan memiliki data yang lebih akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan, sementara masyarakat memperoleh kepastian dalam mengakses berbagai layanan publik. Upaya tersebut pada akhirnya diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan kesejahteraan keluarga yang lebih merata.
( NDR )
