Langsung ke konten
BADUNG – Pemerintah Kabupaten Badung kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten Badung sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Penyerahan LHP tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali ke-39 yang digelar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Renon, Senin (8/6). Laporan hasil pemeriksaan diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira kepada Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti.
Raihan opini WTP ke-12 secara berturut-turut ini menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kabupaten Badung dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menjelaskan bahwa pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah daerah didasarkan pada sejumlah indikator utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2026. Ia berharap hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel sehingga opini WTP yang diperoleh benar-benar berkualitas dan berdampak positif bagi masyarakat.
Menanggapi capaian tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK RI atas arahan, pembinaan, serta rekomendasi yang diberikan selama proses pemeriksaan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah serta DPRD Badung yang telah bekerja keras dan bersinergi menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Bupati Adi Arnawa menegaskan bahwa raihan WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan menjadi motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Ia berkomitmen menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.
“Astungkara, capaian ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Catatan dan rekomendasi dari BPK akan kami tindak lanjuti sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah. Harapan kami, pengelolaan keuangan yang baik ini dapat memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster turut mengapresiasi peran BPK RI yang secara konsisten memberikan pembinaan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah di Bali. Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, disiplin, dan tepat sasaran agar mampu memberikan dampak langsung terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota akan terus melaksanakan berbagai rekomendasi yang diberikan BPK sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Acara penyerahan LHP tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya bersama jajaran pimpinan DPRD Provinsi Bali. Kegiatan juga dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, anggota DPD RI perwakilan Bali, jajaran Forkopimda Provinsi Bali, para anggota DPRD Provinsi Bali, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, kepala perangkat daerah, bupati/wali kota se-Bali, ketua DPRD kabupaten/kota, serta sejumlah undangan lainnya.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut semakin mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi utama pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
( dd99 )
