Langsung ke konten
Badung – Pemerintah Kabupaten Badung mematangkan rencana pinjaman daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis dalam rangka menangani persoalan kemacetan dan memperkuat konektivitas wilayah. Pembahasan dilakukan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa melalui rapat koordinasi virtual bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas di Puspem Badung, Senin (21/9).
Rapat tersebut dihadiri Direktur Fasilitasi Transfer Kemendagri Nasrun, Kasubdit Pembiayaan Daerah Siti Chomzah, Direktur Pembiayaan Bappenas Agustin Arry Yanna, serta Ketua Tim Pembiayaan Daerah Kemenkeu Mohammad Faisal Fahmi.
Bupati Adi Arnawa mengatakan usulan pembiayaan tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, khususnya untuk meningkatkan konektivitas di wilayah tengah Badung. Menurutnya, setiap rencana pembangunan harus dipersiapkan secara matang, baik dari sisi teknis maupun skema pembiayaan.
“Kami ingin memastikan pembangunan infrastruktur ini direncanakan dengan baik, baik dari sisi teknis maupun skema pembiayaannya, sehingga nantinya dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan mendukung konektivitas antarwilayah,” ujarnya.
Usulan pinjaman diarahkan untuk mendukung pembangunan koridor Gatot Subroto Barat–Canggu–Terminal Mengwi–Werdi Bhuana. Selain pembangunan jalan konvensional, Pemkab Badung juga mengkaji sejumlah alternatif pada kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi, termasuk konsep pembangunan jalan bawah tanah.
“Selain pembangunan jalan, kami juga sedang mengkaji sejumlah alternatif penanganan konektivitas pada kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi, termasuk konsep pembangunan jalan bawah tanah. Hal tersebut menjadi salah satu pendekatan yang dipertimbangkan untuk mengurangi kebutuhan pembebasan lahan sekaligus menjaga konektivitas kawasan,” jelasnya.
Dari sisi pembiayaan, pinjaman dirancang melalui kolaborasi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Bank BPD Bali dengan tenor delapan tahun pada periode 2027–2035. Skema tersebut mencakup masa tenggang pembayaran bunga selama 12 bulan dan masa tenggang pokok hingga tahun ketiga.
Pemkab Badung menyampaikan kemampuan fiskal daerah berada pada kondisi yang mendukung rencana pembiayaan tersebut. Hal itu ditunjukkan dengan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) sebesar 20,86, di atas batas minimum 2,50. Pemkab juga memproyeksikan adanya tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi yang diharapkan muncul dari pembangunan infrastruktur.
Direktur Pembiayaan Bappenas Agustin Arry Yanna mengapresiasi kesiapan dokumen yang disampaikan Pemkab Badung. Namun, ia menekankan pentingnya memperhatikan berbagai aspek dan melakukan mitigasi risiko dalam proses penilaian usulan pembiayaan.
“Dalam proses penilaian, tidak hanya melihat aspek strategis, tetapi juga aspek teknis, kelembagaan, ekonomi, sosial budaya, hukum, mitigasi risiko, serta koordinasi lintas sektor,” jelasnya.
Selanjutnya, usulan pinjaman daerah tersebut akan memasuki tahapan pertimbangan formal. Pemkab Badung bersama tim teknis akan melanjutkan pematangan perencanaan agar rencana pembangunan dan skema pembiayaan dapat berjalan sesuai ketentuan.
( K.I )
