Langsung ke konten
BADUNG – Pemerintah Kabupaten Badung resmi menerima kedatangan Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali dalam rangka Entry Meeting Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2026, Rabu (2/9). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kriya Gosana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung tersebut menandai dimulainya rangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah program dan sektor prioritas di lingkungan Pemkab Badung.
Rombongan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali dipimpin Kepala Bidang Pemeriksaan Bali I, Ikhsan Aprian, yang hadir mewakili Kepala BPK Perwakilan Bali. Kedatangan tim pemeriksa diterima langsung oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, didampingi Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta dan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung IB. Surya Suamba.
Dalam Entry Meeting tersebut, Ikhsan Aprian memaparkan terdapat tiga agenda pemeriksaan pendahuluan yang akan dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung selama 35 hari kalender, mulai 31 Agustus hingga 4 Oktober 2026.
Agenda pertama berupa pemeriksaan kepatuhan penyelenggaraan penataan ruang dalam mendukung ketahanan energi, ketahanan pangan serta prioritas nasional lainnya untuk periode tahun 2024 sampai dengan semester I tahun 2026.
Agenda kedua berfokus pada pemeriksaan efektivitas penyelenggaraan kepariwisataan oleh pemerintah daerah di kawasan strategis pariwisata nasional dan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sampai dengan semester I tahun 2026.
Sementara agenda ketiga menyasar efektivitas peran Pemerintah Kabupaten Badung serta pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Mangutama dalam mendukung penyediaan layanan air minum untuk periode tahun 2025 sampai dengan semester I tahun 2026.
“Tentu harapan kita nanti ada satu hasil yang mana bisa dijadikan sebagai satu pedoman buat kami di Pemkab Badung untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam tiga hal tadi itu,” ujar Bupati Adi Arnawa.
Bupati menegaskan, pemeriksaan BPK menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan check and balance terhadap berbagai kebijakan serta program yang telah dilaksanakan pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada sektor penataan ruang, kepariwisataan dan pelayanan air minum.
Bupati Adi Arnawa juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar kooperatif dan memberikan dukungan penuh kepada tim pemeriksa selama proses audit berlangsung. Menurutnya, keterbukaan dan kerja sama seluruh jajaran pemerintah daerah sangat diperlukan agar pemeriksaan dapat berjalan efektif serta menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Badung.
“Saya meminta kepada seluruh OPD di Pemkab Badung untuk kooperatif serta mendukung penuh kelancaran tugas BPK selama proses pemeriksaan berlangsung,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Bali juga menyerahkan Surat Tugas pemeriksaan secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Badung. Surat tugas tersebut diterima langsung oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa sebagai tanda dimulainya rangkaian pemeriksaan.
Kegiatan Entry Meeting turut dihadiri seluruh Kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung serta jajaran Direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama. Kehadiran seluruh perangkat terkait diharapkan dapat memperkuat koordinasi selama proses pemeriksaan sehingga seluruh agenda audit dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat Badung.
( NDR )
