Langsung ke konten
Badung – Pemerintah Kabupaten Badung bersama DPRD Kabupaten Badung menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Badung dengan agenda Pengambilan Keputusan di Ruang Utama Gosana, Kantor DPRD Badung, Jumat (18/9).
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti. Rapat turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Badung, Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, pimpinan instansi vertikal, jajaran direksi Perumda, serta tenaga ahli pemerintah.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama dalam struktur belanja pada Perubahan APBD 2026. Alokasi untuk sektor tersebut mencapai 59,23 persen dari total belanja daerah.
“Pembangunan infrastruktur mendominasi performa struktur belanja kami. Sebesar 59,23 persen dari total belanja pada perubahan APBD 2026 ini dialokasikan khusus untuk bidang infrastruktur,” tegasnya.
Dalam Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah ditargetkan mencapai lebih dari Rp10,5 triliun. Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp9,7 triliun dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi sebesar Rp787 miliar.
Sementara itu, total belanja daerah dirancang lebih dari Rp13 triliun. Belanja tersebut meliputi belanja operasi sebesar Rp6,2 triliun, belanja modal sebesar Rp4,8 triliun, belanja tidak terduga sebesar Rp129 miliar, serta belanja transfer ke desa sebesar Rp1,8 triliun.
Selain pembangunan infrastruktur, Pemkab Badung juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung penanganan persoalan kemacetan di kawasan pariwisata. Salah satu langkah yang disiapkan yakni pengadaan tanah di sejumlah titik strategis untuk pembangunan kantong parkir.
“Kami menyiapkan belanja strategis, terutama pengadaan tanah di beberapa titik krusial. Ini menjadi upaya nyata kami untuk mengatasi kemacetan dengan membangun kantong-kantong parkir ke depan,” ujar Adi Arnawa.
Terkait kelangkaan gas elpiji subsidi 3 kilogram, Bupati menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk berkoordinasi dengan instansi vertikal guna memastikan kelancaran distribusi. Menurutnya, ketersediaan pasokan perlu dijaga karena kondisi tersebut turut berkaitan dengan stabilitas harga dan inflasi daerah.
“Kami minta dinas terkait segera berkoordinasi dengan instansi vertikal yang memiliki wewenang. Kami berharap pendistribusian ke Bali, khususnya Badung, bisa lebih lancar karena kelangkaan ini berdampak langsung pada tingkat inflasi daerah,” tambahnya.
Menutup rapat paripurna, Bupati Adi Arnawa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Badung serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah menyelesaikan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026.
“Saya selaku Bupati Badung sekaligus jajaran eksekutif menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Dewan Kabupaten Badung yang telah serius dan bersemangat membahas rancangan APBD Perubahan 2026 ini,” tutupnya.
( K.I )
