Langsung ke konten
Badung – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menerima kunjungan kerja Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang di Ruang Nayaka I, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Kamis (16/7). Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka penelitian akademik sekaligus memperkuat sinergi antara dunia pendidikan tinggi dengan pemerintah daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
Rombongan dipimpin oleh Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Kadek Cahaya Susila, yang menjelaskan bahwa penelitian di Kabupaten Badung akan difokuskan pada tiga bidang strategis, yaitu perpajakan dan keuangan daerah, keterbukaan informasi publik, serta kebijakan pengupahan. Melalui penelitian tersebut diharapkan lahir berbagai rekomendasi ilmiah yang dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan kebijakan pemerintah daerah.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memilih Kabupaten Badung sebagai lokasi penelitian. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan kalangan akademisi merupakan langkah yang sangat penting dalam menghasilkan kebijakan publik yang berbasis data, kajian ilmiah, dan kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Adi Arnawa memaparkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung hingga saat ini masih didominasi oleh sektor pariwisata. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya menjaga keberlanjutan sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian daerah melalui berbagai kebijakan strategis, baik di bidang pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus mempercepat pembangunan berbagai infrastruktur pendukung, termasuk pembangunan sejumlah ruas jalan baru sebagai upaya mengurangi kemacetan, meningkatkan konektivitas kawasan pariwisata, serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Badung. Menurutnya, kualitas infrastruktur yang baik akan memberikan dampak positif terhadap daya saing daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Selain pembangunan fisik, Bupati Adi Arnawa juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi dinilai menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta transparansi pelayanan publik. Dengan sistem pemerintahan yang semakin modern, masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan akuntabel.
Di bidang perpajakan, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung senantiasa menjalankan seluruh kebijakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah juga terus melakukan berbagai inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah agar mampu meningkatkan penerimaan daerah tanpa mengabaikan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum bagi para wajib pajak.
Bupati Adi Arnawa berharap penelitian yang dilakukan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan berbagai rekomendasi yang bermanfaat bagi penyempurnaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap berbagai masukan, hasil kajian, maupun inovasi dari kalangan akademisi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Turut mendampingi Bupati Badung dalam pertemuan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Badung Luh Suryaniti, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Badung I Wayan Wijana, Kepala Dinas Perikanan I Nyoman Suardana, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika I Ketut Gede Artha, Kepala Bidang Penetapan Ketut Sudarma, perwakilan Dinas Pariwisata, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung.
Melalui pertemuan ini diharapkan terjalin kerja sama yang semakin erat antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan perguruan tinggi dalam mendukung penyusunan kebijakan publik yang berkualitas, berbasis riset, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah di masa mendatang.
( K.I )
