Langsung ke konten
Badung – Polemik pembangunan rumah sakit (RS) bertingkat di kawasan Pipitan, Canggu, Bali, kian memanas. Selain lokasi yang berdekatan dengan Pura Batur Pipitan, isu transparansi dana hingga dugaan aliran uang ratusan juta rupiah menjadi sorotan warga.
Perdebatan mencuat setelah dr. Putu Grace Lambe mengakui telah menyerahkan uang sekitar Rp 50 juta kepada seorang mangku. Dana tersebut disebut sebagai punia untuk kepentingan banjar dan pura.
Namun, pengakuan itu justru memicu tanda tanya. Sejumlah warga mempertanyakan transparansi penggunaan dana tersebut, terlebih Pura Batur Pipitan diketahui merupakan milik tiga banjar, bukan satu pihak.
Saat dikonfirmasi, pihak Kelian Dinas dan Kelian Adat setempat mengaku tidak mengetahui adanya dana punia tersebut. Hal ini membuat warga semakin curiga dan mendesak adanya keterbukaan informasi kepada krama.
Isu ini pun viral di media sosial. Berbagai komentar warganet bermunculan, mulai dari mempertanyakan prosedur hingga menyoroti etika pembangunan RS yang berdiri di dekat kawasan suci.
Di sisi lain, muncul pula isu dugaan aliran dana hingga Rp 500 juta yang disebut-sebut terkait kelancaran proyek. Bahkan, proyek tersebut sempat dihentikan oleh Satpol PP Badung sebelum akhirnya kembali berjalan.
Sejumlah sumber menyebut ada pertemuan antara pihak-pihak terkait sebelum proyek dilanjutkan. Namun, dugaan tersebut belum terbukti dan telah dibantah oleh pihak pengembang.
Dr. Grace menegaskan bahwa tidak ada suap dalam proyek tersebut. Ia menyebut dana Rp 50 juta yang diberikan merupakan punia dan disertai kwitansi. Ia juga memastikan bahwa seluruh izin, termasuk Izin Tata Ruang (ITR) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), telah dikantongi secara resmi.
Meski demikian, sebagian warga tetap menyoroti aspek norma, estetika, dan etika. Mereka menilai pembangunan rumah sakit bertingkat di dekat pura tidak sesuai dengan nilai kesucian kawasan.
Warga dari beberapa banjar pun mendorong digelarnya paruman terbuka untuk memperjelas persoalan ini. Selain itu, mereka juga meminta instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum, untuk meninjau kembali proses perizinan pembangunan tersebut.
Hingga kini, pihak mangku yang disebut dalam polemik tersebut belum memberikan tanggapan saat dihubungi awak media.
Catatan: Polemik ini masih berkembang. Semua pihak diharapkan dapat memberikan klarifikasi guna menjaga transparansi dan kondusivitas di masyarakat.
( dd99 )
