banner 1080x250
banner 728x250

HUT Ke-17 Mangupura, Bupati Adi Arnawa Tegaskan Pembangunan Badung Harus Berpihak kepada Rakyat: Setiap Rupiah APBD Wajib Berikan Manfaat Nyata

Foto - HUT Ke-17 Mangupura, Bupati Adi Arnawa Tegaskan Setiap Rupiah APBD Harus Bermanfaat bagi Rakyat.

MANGUPURA – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Ibu Kota Kabupaten Badung, Mangupura, menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Badung untuk mempertegas arah pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak boleh semata-mata diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, besarnya anggaran yang dibelanjakan, maupun banyaknya proyek yang dilaksanakan. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh krama Badung.

banner 728x250

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Adi Arnawa dalam sambutannya pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung dalam rangka memperingati HUT ke-17 Ibu Kota Kabupaten Badung, Mangupura, Selasa (17/11/2026).

Rapat paripurna tersebut dihadiri jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Badung, Wakil Bupati Badung, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, perbekel, lurah, bendesa adat, serta berbagai unsur masyarakat.

Mengawali sambutannya, Bupati Adi Arnawa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung atas kemitraan dan dukungan konstruktif dalam mengawal jalannya pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif merupakan salah satu fondasi penting untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Bupati juga mengaitkan momentum HUT Mangupura dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2026. Semangat kepahlawanan, menurutnya, harus menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan untuk mengedepankan pengabdian, keberanian mengambil tanggung jawab, serta mendahulukan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadi maupun golongan.

### Sidhikara Hitayah, Seluruh Kekuatan untuk Membangun Badung

Memasuki usia ke-17 tahun, Mangupura mengusung tema “Sidhikara Hitayah”, yang mengandung pesan bahwa seluruh kekuatan harus dicurahkan untuk membangun Kabupaten Badung.

Bupati Adi Arnawa menegaskan bahwa tema tersebut tidak boleh berhenti sebagai slogan atau sekadar pelengkap kegiatan seremonial. Sidhikara Hitayah harus diwujudkan melalui kebijakan, tindakan, dan program pembangunan yang terukur.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kekuatan melalui perencanaan yang tepat, penganggaran yang berpihak kepada masyarakat, pelaksanaan program yang efektif, serta pengawasan yang bertanggung jawab.

Sementara itu, masyarakat memiliki kekuatan melalui semangat gotong royong, kearifan lokal, kreativitas, serta kepedulian terhadap lingkungan. Dunia usaha juga memegang peran penting melalui investasi, inovasi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan kemitraan ekonomi yang berkeadilan.

Seluruh potensi tersebut harus disatukan agar pembangunan Badung tidak berjalan secara sektoral dan hanya menguntungkan kelompok tertentu.

“Tidak boleh ada pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan, tetapi melupakan pemerataan; tidak boleh ada kemajuan pariwisata yang mengorbankan adat, budaya, dan lingkungan; dan tidak boleh ada program pemerintah yang tidak membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat,” tegas Bupati Adi Arnawa dalam sambutannya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa pembangunan Badung ke depan harus menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi, kelestarian budaya, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai daerah yang memiliki ketergantungan besar terhadap sektor pariwisata, Badung dituntut tidak hanya menjadi destinasi wisata unggulan, tetapi juga mampu memastikan masyarakat lokal memperoleh manfaat ekonomi secara adil dan berkelanjutan.

### Ekonomi Badung Tumbuh 5,59 Persen, Kemiskinan Turun Menjadi 1,75 Persen

Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Adi Arnawa juga memaparkan perkembangan sejumlah indikator makro pembangunan Kabupaten Badung sepanjang 2026.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam sambutannya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung secara kumulatif hingga semester pertama 2026 mencapai 5,59 persen.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan berlanjutnya aktivitas perekonomian daerah yang ditopang sektor pariwisata beserta berbagai sektor pendukungnya.

Sementara itu, inflasi tahun kalender hingga Oktober 2026 tercatat sebesar 2,36 persen.

Bupati menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus terus diarahkan untuk memperluas kesempatan berusaha dan membuka lapangan pekerjaan secara merata di enam kecamatan di Kabupaten Badung.

Dari aspek kesejahteraan, persentase penduduk miskin Kabupaten Badung pada 2026 tercatat sebesar 1,75 persen, menurun dibandingkan 1,90 persen pada 2025 dan 2,23 persen pada 2024.

Jumlah penduduk miskin pada 2026 disebut berada pada kisaran 13.840 jiwa, sedangkan tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 1,57 persen.

Penurunan angka kemiskinan tersebut menjadi perkembangan positif, namun pemerintah daerah tetap dituntut memperkuat program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi.

Di bidang pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Badung pada 2026 mencapai 84,72, meningkat dibandingkan 84,27 pada 2025 dan berada dalam kategori sangat tinggi.

Umur harapan hidup juga meningkat menjadi 76,39 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah mencapai 11,27 tahun.

Bupati menegaskan bahwa pencapaian indikator ekonomi dan pembangunan manusia harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Menurutnya, angka statistik yang terlihat baik belum cukup menjadi ukuran keberhasilan apabila masih terdapat masyarakat yang kesulitan memperoleh pelayanan dasar.

### Bantuan Hari Raya Rp2 Juta per KK, Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas

Dalam pemaparannya, Bupati Adi Arnawa menguraikan sejumlah program strategis yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Badung sebagai implementasi tujuh misi pembangunan Sapta Kriya Adi Cipta.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah bantuan hari raya sebesar Rp2 juta per kepala keluarga bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan.

Pada 2026, bantuan menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan telah ditransfer kepada 82.420 kepala keluarga umat Hindu. Sementara itu, bantuan menjelang Idulfitri menyasar 6.518 kepala keluarga umat Islam.

Program tersebut dirancang untuk membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat kerukunan antarumat beragama.

Di sektor pendidikan, Pemerintah Kabupaten Badung terus mengembangkan program bimbingan belajar bahasa Inggris yang menjangkau 310 banjar dengan dukungan 180 tutor.

Berdasarkan data peserta gelombang keempat hingga kedelapan, sebanyak 20.230 anak mengikuti program tersebut, terdiri atas 6.264 peserta tingkat taman kanak-kanak, 8.015 peserta sekolah dasar, dan 5.951 peserta sekolah menengah pertama.

Program ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan generasi muda Badung dalam menghadapi persaingan global, khususnya di sektor pariwisata internasional.

Selain itu, melalui program Beasiswa Nak Badung tahun ajaran 2026/2027, pemerintah daerah menyediakan anggaran sebesar Rp21,08 miliar untuk 3.368 penerima.

Anggaran tersebut meliputi beasiswa motivasi bagi 3.026 siswa SMA/SMK senilai Rp12,104 miliar serta beasiswa afirmasi bagi 342 mahasiswa dengan alokasi Rp8,98 miliar.

Bupati menekankan bahwa investasi pendidikan menjadi salah satu strategi jangka panjang untuk membentuk sumber daya manusia Badung yang unggul, kompetitif, dan tetap berakar pada nilai-nilai budaya Bali.

Di bidang kesehatan, Pemkab Badung juga memperkuat inovasi pelayanan melalui program Mantap Nak Badung.

Berdasarkan rekapitulasi yang disampaikan, terdapat 6.780 layanan dan penanganan yang tercatat, mencakup pelayanan respons cepat, home care, kegawatdaruratan, aktivasi BPJS, telemedicine, ambulans jenazah, serta berbagai kebutuhan kesehatan masyarakat lainnya.

Pelayanan tersebut diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, termasuk lansia dan penyandang disabilitas.

### Rumah Layak Huni dan Perlindungan Disabilitas Diperkuat

Perhatian pemerintah daerah terhadap kelompok masyarakat rentan juga diwujudkan melalui program bantuan rumah layak huni.

Pada 2026, program tersebut menyasar lebih dari 400 rumah dengan dukungan anggaran dan pendanaan sekitar Rp16,4 miliar.

Bantuan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mengurangi kerentanan sosial di kawasan permukiman.

Bupati menegaskan bahwa penyaluran bantuan tidak boleh hanya berhenti pada penyelesaian administrasi. Pemerintah harus memastikan pembangunan rumah benar-benar terlaksana dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh penerima.

Sementara itu, dalam program perlindungan sosial, Pemkab Badung menetapkan 2.590 penerima bantuan bagi penyandang disabilitas fisik dengan nilai Rp1 juta per orang setiap bulan.

Terdapat pula data tambahan sebanyak 599 penerima bantuan bagi penyandang disabilitas mental.

Untuk kelompok lanjut usia tidak mampu dengan kondisi terbaring atau bedridden, pemerintah menetapkan 99 penerima bantuan senilai Rp1 juta per orang setiap bulan.

Meski demikian, Bupati menjelaskan bahwa penetapan penerima berdasarkan keputusan pemerintah daerah tidak secara otomatis berarti seluruh bantuan telah dicairkan.

Penegasan tersebut penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang tepat mengenai tahapan pelaksanaan program.

### Kredit Sidi Kumbara Dorong UMKM, Plafon Pembiayaan Capai Rp100 Juta

Di sektor ekonomi kerakyatan, Pemerintah Kabupaten Badung terus memperkuat program kredit Sidi Kumbara melalui kerja sama dengan Bank BPD Bali.

Program tersebut memberikan dukungan subsidi bunga dan biaya kredit sesuai ketentuan untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil memperoleh akses permodalan yang lebih terjangkau.

Pada 2026, plafon kredit yang dapat diajukan meningkat hingga Rp100 juta, dengan tetap mempertimbangkan kelayakan dan kebutuhan usaha.

Hingga April 2026, program tersebut telah diakses oleh 68 pelaku UMKM.

Bupati menekankan bahwa penyediaan akses pembiayaan harus diikuti dengan pendampingan usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan perluasan pasar.

Tanpa pendampingan yang memadai, akses kredit dikhawatirkan belum mampu memberikan dampak optimal terhadap keberlanjutan usaha masyarakat.

Pemerintah daerah juga berupaya memperkuat hubungan antara sektor pertanian dan pariwisata melalui kegiatan Badung Promo Tani serta pemanfaatan Agro Techno Park Badung.

Program tersebut diarahkan untuk membuka akses pasar bagi produk pertanian lokal, memperkuat inovasi produksi, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Integrasi pertanian dengan pariwisata juga diharapkan mampu menjaga keberadaan lahan produktif di tengah meningkatnya tekanan pembangunan kawasan wisata.

### Kemacetan, Banjir, Sampah dan Air Bersih Jadi Tantangan Serius

Selain memaparkan capaian pembangunan, Bupati Adi Arnawa secara terbuka mengakui bahwa Kabupaten Badung masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan.

Kemacetan lalu lintas di kawasan pariwisata, persoalan sampah, ketersediaan air bersih, banjir, drainase, alih fungsi lahan, serta ketimpangan manfaat pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan yang harus ditangani melalui kebijakan lintas sektor.

Untuk mengatasi kemacetan, pemerintah daerah telah memulai sejumlah pembangunan infrastruktur jalan baru.

Pada 27 Juli 2026, dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Jalan Lingkar Selatan, termasuk segmen Labuan Sait–Pedati dan trase Pura Kulat–Labuan Sait.

Pemerintah juga mengembangkan jaringan penghubung Berawa–Umalas–Kedampang–Teuku Umar Barat.

Pembangunan tersebut ditujukan untuk menyediakan alternatif akses transportasi, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, memperlancar mobilitas masyarakat, serta menjaga daya saing kawasan pariwisata.

Namun, Bupati mengingatkan bahwa tahapan konstruksi dan penyelesaian pengadaan lahan masih harus dikawal secara bertahap.

Di bidang penanganan banjir, pemerintah daerah melakukan berbagai langkah melalui penambahan pompa dan normalisasi pada sejumlah kawasan rawan genangan, antara lain Basangkasa, Jalan Kunti, Umahanyar, dan Darmasaba.

Bupati menekankan bahwa penyelesaian banjir tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik.

Pengendalian tata ruang, pemeliharaan drainase, peningkatan daya serap lingkungan, serta koordinasi lintas wilayah harus menjadi bagian dari strategi penanganan jangka panjang.

Sementara itu, persoalan sampah terus ditangani melalui penguatan pengelolaan berbasis sumber.

Berdasarkan laporan awal Juli 2026, sekitar 70,2 persen timbulan sampah Kabupaten Badung telah dikelola dengan dukungan 47 unit TPS3R.

Meski demikian, pemerintah daerah masih harus meningkatkan pengawasan, validasi data, serta perubahan perilaku masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah sejak dari rumah tangga.

Bupati menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak boleh hanya diukur dari jumlah fasilitas yang dibangun atau sarana yang dibagikan.

Ukuran yang lebih penting adalah berkurangnya residu sampah yang harus dibawa ke tempat pemrosesan akhir.

### Bupati Sentil Budaya Serapan Anggaran: Uang Rakyat Harus Dipertanggungjawabkan

Salah satu penekanan penting dalam sambutan Bupati Adi Arnawa adalah perubahan paradigma kerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Bupati mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah agar tidak terjebak dalam pola pikir yang menempatkan tingginya serapan anggaran sebagai satu-satunya indikator keberhasilan.

Menurutnya, setiap program pemerintah harus memiliki sasaran jelas, dilaksanakan tepat waktu, memenuhi standar mutu, dan menghasilkan dampak yang dapat dievaluasi.

“Saya telah menegaskan kepada seluruh perangkat daerah agar tidak terjebak pada penilaian keberhasilan yang hanya berdasarkan tingginya serapan anggaran. Setiap rupiah uang rakyat harus dikelola secara tertib, efisien, dan memberikan hasil,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa belanja pemerintah harus memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Bupati meminta agar perencanaan pembangunan benar-benar didasarkan pada persoalan yang dihadapi daerah, bukan sekadar mengulang kegiatan rutin setiap tahun.

Penganggaran juga harus mendukung program prioritas, sementara pelaksanaan kegiatan wajib memperhatikan ketepatan waktu, mutu pekerjaan, dan efektivitas penggunaan anggaran.

Evaluasi pembangunan, lanjutnya, harus mampu mengidentifikasi kelemahan pelaksanaan program sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Pesan tersebut juga relevan dengan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur, kualitas pelayanan publik, serta ketepatan sasaran program bantuan sosial.

Pemerintah daerah dituntut memastikan bahwa setiap kebijakan yang menggunakan anggaran publik memiliki manfaat yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.

### Memasuki 2027, Badung Fokus Infrastruktur Berkelanjutan dan Investasi Berdaya Saing

Menatap tahun anggaran 2027, Bupati Adi Arnawa menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung akan melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan.

Arah kebijakan tersebut disiapkan untuk mendukung pengembangan pariwisata berkualitas, memperkuat investasi, meningkatkan konektivitas wilayah, serta menciptakan pemerataan pembangunan.

Pemerintah juga akan memperkuat sistem pengendalian dan evaluasi kinerja berbasis indikator, pengelolaan risiko, peningkatan kualitas data, dan sinergi pengawasan bersama DPRD Kabupaten Badung.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut menyoroti pentingnya reformasi birokrasi sebagai fondasi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Badung tahun 2025 mencapai 92,84, meningkat dibandingkan 88,48 pada 2024.

Capaian tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus memperluas digitalisasi pelayanan, menyederhanakan prosedur birokrasi, meningkatkan akurasi data, dan memperkuat akuntabilitas kinerja.

Bupati mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar tidak memandang pelayanan publik sebatas kewajiban administratif.

Pelayanan kepada masyarakat harus menjadi panggilan pengabdian yang dijalankan secara profesional, responsif, terbuka terhadap kritik, dan berorientasi pada penyelesaian persoalan.

“Pemerintah yang kuat bukan pemerintah yang banyak membuat janji, melainkan pemerintah yang konsisten menunaikan komitmen dan bersiap mempertanggungjawabkan hasil kerjanya,” tegas Bupati Adi Arnawa.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak dibangun melalui pencitraan semata, melainkan melalui konsistensi kebijakan, kualitas pelayanan, dan hasil pembangunan yang dapat dirasakan secara nyata.

### Pariwisata Berkualitas Tidak Boleh Mengorbankan Adat, Budaya dan Lingkungan

Dalam sambutannya, Bupati Adi Arnawa kembali menegaskan visi pembangunan Kabupaten Badung periode 2025–2029, yakni “Mewujudkan Pariwisata Badung yang Berkualitas Berlandaskan Nilai-Nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.

Visi tersebut dijabarkan melalui tujuh misi pembangunan Sapta Kriya Adi Cipta yang mencakup penguatan kerukunan umat beragama, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pertumbuhan ekonomi, integrasi pertanian dan pariwisata, penguatan infrastruktur, reformasi tata kelola pemerintahan, serta pengembangan pariwisata berkualitas.

Menurut Bupati, pariwisata berkualitas tidak cukup hanya dinilai berdasarkan jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, ataupun besarnya pendapatan daerah.

Pariwisata harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, memperkuat perekonomian desa, serta menjaga kelestarian alam dan kebudayaan Bali.

Karena itu, pembangunan infrastruktur, pengelolaan sampah, perlindungan kawasan pertanian, penguatan sumber daya manusia, dan pemerataan ekonomi harus dilaksanakan secara terintegrasi.

Badung sebagai salah satu pusat pariwisata internasional memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan investasi dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Kemajuan kawasan wisata tidak boleh menghilangkan identitas budaya lokal maupun memperbesar kesenjangan sosial antarkawasan.

Bupati juga mengingatkan bahwa kemajuan Kabupaten Badung harus berjalan seiring dengan kemajuan Bali secara keseluruhan.

Solidaritas antardaerah, peningkatan konektivitas, serta kerja sama pembangunan perlu terus diperkuat sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### HUT Ke-17 Mangupura Jadi Momentum Memperkuat Persatuan dan Pengabdian

Menutup sambutannya, Bupati Adi Arnawa mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan HUT ke-17 Mangupura sebagai momentum memperkuat persatuan, kebersamaan, dan tanggung jawab dalam membangun Kabupaten Badung.

Semangat segilik seguluk, salunglung sabayantaka diharapkan terus menjadi landasan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Bupati menekankan bahwa perbedaan pandangan tidak boleh menjadi penghalang untuk mencapai tujuan bersama. Sebaliknya, perbedaan harus dimaknai sebagai kekuatan untuk menghasilkan kebijakan dan keputusan yang lebih baik.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada DPRD, Forkopimda, perangkat daerah, instansi vertikal, desa adat, pemerintah desa dan kelurahan, dunia usaha, akademisi, insan pers, serta seluruh masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembangunan Badung.

Melalui tema Sidhikara Hitayah, seluruh pemangku kepentingan diajak memperkuat komitmen untuk memastikan pembangunan tidak hanya menghasilkan kemajuan fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

“Mari kita maknai ‘Sidhikara Hitayah’ sebagai ikrar bersama: seluruh kekuatan dicurahkan untuk membangun Badung, dan setiap keberhasilan harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat, berlandaskan nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” ajaknya.

Peringatan HUT ke-17 Mangupura pun menjadi lebih dari sekadar perayaan bertambahnya usia ibu kota Kabupaten Badung.

Momentum ini sekaligus menjadi ruang refleksi terhadap berbagai capaian, tantangan, dan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Di tengah pertumbuhan pariwisata dan dinamika pembangunan yang semakin kompleks, Pemerintah Kabupaten Badung dihadapkan pada tuntutan untuk memastikan bahwa kemajuan ekonomi berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlindungan lingkungan, pelestarian budaya, dan kesejahteraan masyarakat.

Pesan utama Bupati Adi Arnawa dalam peringatan HUT ke-17 Mangupura sangat jelas: keberhasilan pemerintah bukan ditentukan oleh besarnya anggaran yang dihabiskan atau banyaknya program yang diumumkan, melainkan oleh sejauh mana setiap kebijakan mampu menyelesaikan persoalan rakyat dan menghadirkan perubahan nyata bagi kehidupan krama Badung.

Dengan semangat Sidhikara Hitayah, Mangupura diharapkan terus berkembang sebagai pusat pemerintahan yang melayani, ruang kehidupan yang nyaman, sekaligus simbol persatuan seluruh masyarakat Kabupaten Badung.

Dirgahayu ke-17 Mangupura. Seluruh kekuatan tercurah untuk membangun Badung.

( Red )

Loading

banner 728x250
banner 728x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x250