banner 1080x250
banner 728x250

Proyek Jalan Gajah Mada Disorot, ARUN Bali Bongkar Dugaan Pelanggaran Kontrak APBD: Rambu Keselamatan dan K3 Dipertanyakan, Kadis PUPR Diminta Bertanggung Jawab

Foto - ARUN Bali Soroti Proyek Jalan Gajah Mada, Dugaan Pelanggaran Kontrak APBD hingga Lemahnya Pengawasan PUPR Dipertanyakan.

DENPASAR – Pelaksanaan proyek penataan Jalan Gajah Mada, Kota Denpasar, Bali, kini mendapat sorotan tajam dari perspektif hukum konstruksi, keselamatan lalu lintas, dan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Persoalannya bukan semata-mata menyangkut kualitas pembangunan maupun estetika kawasan, melainkan menyentuh aspek yang jauh lebih mendasar, yakni keselamatan masyarakat yang melintas di sekitar lokasi pekerjaan.

Sekretaris DPD ARUN Bali, Anak Agung Gede Agung Aryawan, S.T., menilai keberadaan rambu lalu lintas sementara, perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pembatas area pekerjaan, penerangan malam hari, serta petugas pengatur lalu lintas merupakan komponen penting yang tidak boleh diabaikan dalam pelaksanaan proyek konstruksi di ruang publik.

banner 728x250

Menurutnya, apabila seluruh perangkat keselamatan tersebut telah tercantum dalam dokumen kontrak APBD, spesifikasi teknis, gambar kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB), maupun metode pelaksanaan yang disetujui pihak berwenang, maka ketidakhadirannya di lapangan harus dipandang sebagai persoalan serius.

“Kalau rambu lalu lintas dan K3 sudah tercantum dalam kontrak APBD, gambar kerja, spesifikasi bahan, serta metode pelaksanaan yang telah disetujui, maka tidak ada alasan untuk mengatakan tidak tahu atau tidak dianggarkan. Semua sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan,” tegas Aryawan dalam kajian kontrol sosialnya.

Ia menekankan bahwa dugaan ketidakpatuhan terhadap dokumen kontrak tidak boleh berhenti pada persoalan administratif. Apalagi jika kondisi tersebut berpotensi membahayakan pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor yang melintas pada malam hari.

Dokumen Kontrak Bukan Sekadar Formalitas, Setiap Ketentuan Wajib Dilaksanakan

Aryawan menjelaskan bahwa pelaksanaan proyek yang dibiayai APBD harus berpedoman pada dokumen kontrak pengadaan yang mengikat para pihak.

Dokumen tersebut antara lain meliputi surat perjanjian, syarat-syarat khusus dan umum kontrak, spesifikasi teknis, gambar rencana, daftar kuantitas dan harga, serta dokumen pelaksanaan dan keselamatan konstruksi yang menjadi bagian dari kontrak.

Urutan keberlakuan dokumen harus merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak bersangkutan. Namun, secara prinsip, dokumen teknis yang dinyatakan sebagai bagian kontrak tidak dapat diperlakukan sebagai pelengkap administratif belaka.

Artinya, apabila kontraktor diwajibkan memasang rambu peringatan, pembatas keselamatan, lampu penerangan, maupun menyediakan petugas pengatur lalu lintas, kewajiban tersebut harus benar-benar diwujudkan di lapangan.

“Gambar kerja, spesifikasi bahan, dan metode pelaksanaan bukan pajangan dalam dokumen proyek. Itu adalah dasar pekerjaan yang harus dipatuhi. Kalau tertulis harus ada rambu, tetapi faktanya tidak ada, maka harus diperiksa siapa yang bertanggung jawab dan mengapa ketentuan tersebut tidak dilaksanakan,” ujarnya.

Menurut Aryawan, ketidaksesuaian antara dokumen kontrak dengan kondisi aktual pekerjaan dapat menjadi dasar pemeriksaan dugaan wanprestasi, pelanggaran kewajiban keselamatan konstruksi, maupun ketidakpatuhan terhadap tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Namun, penetapan adanya pelanggaran tetap harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen kontrak, kondisi lapangan, dan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kontraktor, Konsultan Pengawas, hingga Dinas PUPR Harus Diperiksa Sesuai Kewenangan

Dalam kajiannya, Aryawan menyoroti rantai tanggung jawab pelaksanaan proyek yang melibatkan kontraktor, konsultan pengawas, serta pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kontrak.

Kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan berkewajiban menjalankan ketentuan teknis dan keselamatan yang telah disepakati.

Kewajiban tersebut dapat mencakup penyusunan gambar pelaksanaan atau shop drawing, pengajuan persetujuan material, penyusunan metode kerja, serta penerapan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).

Sementara itu, konsultan pengawas memiliki tanggung jawab sesuai ruang lingkup kontraknya untuk memeriksa kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap spesifikasi, gambar, metode kerja, serta persyaratan keselamatan.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian, konsultan pengawas seharusnya melakukan tindakan pengawasan, memberikan catatan, serta menyampaikan rekomendasi perbaikan melalui mekanisme yang berlaku.

Aryawan juga meminta agar peran Dinas PUPR Kota Denpasar ditelusuri secara menyeluruh, khususnya mengenai siapa pejabat yang menandatangani persetujuan teknis, siapa yang mengendalikan kontrak, serta siapa yang memiliki kewenangan memberikan teguran atau mengambil tindakan terhadap pelaksana pekerjaan.

Ia mengingatkan bahwa jabatan Kepala Dinas tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan dalam setiap persetujuan teknis. Karena itu, dokumen pendelegasian kewenangan, penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta alur persetujuan harus diperiksa terlebih dahulu.

“Jangan sampai ketika muncul persoalan keselamatan, semua pihak saling melempar tanggung jawab. Harus jelas siapa yang membuat perencanaan, siapa yang menyetujui, siapa yang mengawasi, dan siapa yang mengambil keputusan ketika ditemukan pelanggaran,” tegasnya.

Keselamatan Pengendara Tidak Boleh Dikorbankan Demi Mengejar Penyelesaian Proyek

Salah satu persoalan utama yang mendapat perhatian Aryawan adalah potensi bahaya akibat kurangnya perangkat pengamanan pada proyek yang berada di kawasan dengan aktivitas lalu lintas masyarakat.

Menurutnya, proyek jalan di kawasan perkotaan memerlukan manajemen lalu lintas selama masa konstruksi, terutama apabila pekerjaan bersinggungan langsung dengan jalur kendaraan.

Rambu peringatan pekerjaan jalan, petunjuk penyempitan jalur, pengalihan arus, pembatas area kerja, dan pengaturan kecepatan harus disediakan sesuai hasil analisis risiko, rencana manajemen lalu lintas, serta ketentuan teknis yang berlaku.

Jarak penempatan rambu tidak boleh ditentukan secara sembarangan, melainkan harus mempertimbangkan kecepatan kendaraan, jarak pandang, kondisi geometrik jalan, dan karakteristik lokasi pekerjaan.

Aryawan menegaskan bahwa perangkat keselamatan harus dipasang sebelum pekerjaan berisiko dimulai, bukan setelah terjadi kecelakaan atau muncul protes masyarakat.

Ia juga menyoroti pentingnya penggunaan bahan retroreflektif yang mampu memantulkan cahaya kendaraan sehingga rambu dan pembatas dapat terlihat pada malam hari.

“Pengendara harus mengetahui adanya pekerjaan jalan sebelum memasuki titik berbahaya. Jangan sampai material atau penghalang baru terlihat ketika kendaraan sudah terlalu dekat dan pengendara tidak mempunyai cukup ruang untuk menghindar,” katanya.

Penggunaan traffic cone, water barrier, lampu peringatan, rompi reflektif bagi petugas, serta penerangan sementara harus disesuaikan dengan kebutuhan pengamanan yang ditetapkan dalam dokumen keselamatan proyek.

Jika proyek berlangsung pada malam hari atau meninggalkan kondisi jalan yang berpotensi membahayakan setelah jam kerja berakhir, pengamanan tetap harus dipastikan berfungsi.

Material Berserakan dan Minim Penerangan Bisa Menjadi Ancaman Serius

Aryawan mengingatkan bahwa material konstruksi yang ditempatkan tanpa pengamanan memadai di dekat jalur kendaraan dapat menimbulkan risiko kecelakaan.

Risiko tersebut semakin tinggi apabila lokasi pekerjaan memiliki pencahayaan terbatas, jalur kendaraan menyempit, atau tidak tersedia tanda peringatan yang mudah dikenali.

Karena itu, menurutnya, setiap kontraktor harus memastikan material disimpan di lokasi yang aman, pembatas terpasang dengan benar, serta area yang masih digunakan masyarakat tetap memiliki akses lalu lintas yang terkendali.

Pemeriksaan kondisi lokasi sebelum pekerjaan dihentikan pada sore atau malam hari juga menjadi bagian penting dari pengendalian risiko.

“Keselamatan tidak boleh hanya diperhatikan ketika pekerja sedang berada di lokasi. Ketika pekerja sudah pulang, masyarakat tetap menggunakan jalan tersebut. Justru pada saat itulah pengamanan harus dipastikan tetap berfungsi,” ujarnya.

Aryawan meminta adanya pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengamanan proyek Jalan Gajah Mada, termasuk dokumentasi kondisi malam hari, catatan inspeksi keselamatan, serta laporan pengawasan harian.

Keberadaan Flagman dan Petugas Pengatur Lalu Lintas Juga Harus Dievaluasi

Selain perangkat fisik, Aryawan menyoroti pentingnya petugas pengatur lalu lintas atau flagman dalam pekerjaan yang memengaruhi pergerakan kendaraan.

Petugas tersebut berperan memberikan peringatan, mengatur kendaraan yang melintas, serta membantu mencegah konflik antara aktivitas konstruksi dan lalu lintas umum.

Jumlah dan posisi petugas harus ditentukan berdasarkan tingkat risiko serta rencana pengaturan lalu lintas yang telah disetujui.

Jika dokumen pelaksanaan mensyaratkan petugas pengatur lalu lintas pada titik tertentu, kontraktor wajib memastikan petugas tersedia sesuai jadwal dan kebutuhan pekerjaan.

Menurut Aryawan, pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan dengan menanyakan apakah petugas pernah ditugaskan.

Pemeriksa juga perlu melihat daftar hadir, jadwal penugasan, laporan harian, dokumentasi lapangan, serta bukti pelaksanaan pengaturan lalu lintas.

“Kalau dalam metode kerja disebutkan harus ada petugas pengatur lalu lintas, maka harus dibuktikan bahwa petugas itu benar-benar bekerja. Jangan hanya ada dalam dokumen, tetapi tidak hadir ketika masyarakat membutuhkan pengamanan,” tegasnya.

Dugaan Pelanggaran Kontrak Harus Ditelusuri, Bukan Ditutupi

Dari sisi hukum perdata, Aryawan menilai ketidakpatuhan terhadap kewajiban kontraktual dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila unsur-unsur wanprestasi terpenuhi.

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi salah satu ketentuan yang relevan dalam pembahasan kewajiban ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perikatan.

Namun, penerapannya harus memperhatikan isi kontrak, bentuk pelanggaran, serta prosedur penanganan wanprestasi yang berlaku.

Dari aspek keselamatan konstruksi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya, serta ketentuan mengenai Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, menjadi landasan penting untuk mengevaluasi tanggung jawab para pihak.

Aryawan menegaskan bahwa dugaan pelanggaran keselamatan yang berpotensi mengancam nyawa masyarakat tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis biasa.

Apabila terdapat kecelakaan yang mengakibatkan korban luka atau meninggal dunia, aparat penegak hukum perlu memeriksa hubungan sebab-akibat antara kondisi pengamanan proyek, tindakan atau kelalaian pihak terkait, dan peristiwa kecelakaan tersebut.

Ketentuan pidana mengenai kelalaian yang mengakibatkan kematian dalam KUHP yang berlaku sejak Januari 2026 dapat menjadi relevan apabila seluruh unsur tindak pidananya terbukti.

Meski demikian, tanggung jawab pidana tidak dapat dibebankan secara otomatis kepada kontraktor, konsultan, maupun Kepala Dinas hanya berdasarkan jabatan. Harus ada pembuktian mengenai kewajiban hukum, tindakan atau kelalaian masing-masing pihak, kesalahan, dan hubungan kausal dengan akibat yang terjadi.

“Kalau sampai ada korban jiwa akibat pengamanan proyek yang tidak memenuhi ketentuan, persoalannya tidak cukup diselesaikan dengan teguran administratif. Harus ada penyelidikan yang serius untuk memastikan siapa yang lalai dan siapa yang wajib mempertanggungjawabkannya,” kata Aryawan.

Anggaran Rambu dan K3 Harus Dibuka, Jangan Sampai Dibayar tetapi Tidak Dikerjakan

Persoalan lain yang dinilai sangat penting adalah transparansi penggunaan APBD untuk membiayai perangkat keselamatan proyek.

Aryawan meminta agar RAB, daftar kuantitas dan harga, dokumen pembayaran, serta laporan kemajuan pekerjaan diperiksa untuk memastikan apakah komponen keselamatan telah dianggarkan dan dilaksanakan sesuai kontrak.

Menurutnya, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh pihak pelaksana dan instansi terkait.

Berapa nilai anggaran yang dialokasikan untuk pengamanan lalu lintas dan keselamatan konstruksi? Perangkat apa saja yang diwajibkan dalam kontrak? Berapa volume yang sudah direalisasikan? Bagaimana hasil pemeriksaan lapangan? Dan apakah pembayaran telah dilakukan berdasarkan pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan?

Pertanyaan tersebut dinilai penting karena biaya keselamatan konstruksi dapat dicantumkan dalam komponen tersendiri atau diatur melalui struktur pembiayaan kontrak sesuai ketentuan pengadaan.

Jika ditemukan pembayaran atas pekerjaan atau barang yang ternyata tidak dilaksanakan maupun tidak disediakan sesuai kontrak, maka kondisi tersebut patut menjadi objek audit.

Namun, Aryawan mengingatkan bahwa dugaan kerugian keuangan negara harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang sah. Ketidakhadiran perangkat keselamatan pada satu waktu pengamatan belum dengan sendirinya membuktikan bahwa anggarannya telah dicairkan atau terjadi tindak pidana korupsi.

“Kalau anggaran keselamatan sudah dialokasikan, masyarakat berhak mengetahui realisasinya. Jangan sampai di atas kertas semua lengkap, tetapi di lapangan keselamatan masyarakat justru terabaikan,” ujarnya.

Menurutnya, apabila pemeriksaan menemukan indikasi pembayaran fiktif, manipulasi volume, atau penyimpangan lain yang memenuhi unsur tindak pidana, temuan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum.

Inspektorat, BPK, dan Aparat Penegak Hukum Didorong Melakukan Pemeriksaan

Aryawan mendorong instansi pengawasan internal pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kontrak dan pemenuhan keselamatan proyek Jalan Gajah Mada.

Pemeriksaan, menurutnya, harus menyentuh dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, perubahan kontrak apabila ada, hingga administrasi pembayaran.

Ia juga meminta agar temuan yang berkaitan dengan penggunaan keuangan daerah dapat menjadi perhatian lembaga pemeriksa yang berwenang, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai kewenangannya.

Apabila terdapat indikasi tindak pidana yang didukung bukti permulaan, masyarakat maupun pihak yang mengetahui dugaan penyimpangan dapat menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum.

“Jangan hanya memeriksa hasil akhir proyek. Periksa juga bagaimana proyek itu dilaksanakan, bagaimana keselamatan masyarakat dijaga, dan apakah setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan sesuai peruntukannya,” kata Aryawan.

Kadis PUPR Diminta Membuka Dokumen dan Menjelaskan Pengawasan Proyek

Dalam kajian tersebut, Aryawan secara khusus mendorong Dinas PUPR Kota Denpasar untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai pengendalian keselamatan pekerjaan di kawasan Jalan Gajah Mada.

Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting untuk menjawab kekhawatiran masyarakat sekaligus mencegah berkembangnya dugaan yang belum terverifikasi.

Penjelasan yang dibutuhkan meliputi dokumen keselamatan konstruksi, rencana manajemen lalu lintas, daftar perangkat pengamanan, mekanisme inspeksi, serta tindakan korektif apabila ditemukan ketidaksesuaian di lapangan.

Ia juga meminta agar tanggung jawab masing-masing pejabat dan penyedia jasa dijelaskan berdasarkan dokumen penugasan dan kewenangan yang sah.

“Kalau semua sudah dilaksanakan sesuai kontrak, tunjukkan dokumennya dan buktikan kondisi lapangannya. Tetapi kalau ditemukan kekurangan, jangan ditutup-tutupi. Segera lakukan perbaikan dan evaluasi pihak yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Aryawan menilai pemerintah tidak seharusnya menunggu munculnya korban sebelum memperbaiki pengamanan proyek.

Keselamatan masyarakat, menurutnya, harus menjadi prioritas utama dalam setiap pembangunan infrastruktur yang menggunakan uang rakyat.

Pembangunan Kota Tidak Boleh Mengabaikan Hak Masyarakat atas Keselamatan

Lebih jauh, Aryawan mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur perkotaan seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan menciptakan risiko baru selama proses pengerjaannya.

Penataan Jalan Gajah Mada sebagai bagian dari kawasan perkotaan Denpasar tentu memiliki tujuan pembangunan yang harus dihormati. Namun, tujuan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan prinsip keselamatan.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari ketepatan waktu penyelesaian, penyerapan anggaran, atau tampilan fisik setelah pembangunan selesai.

Keberhasilan juga harus diukur dari kepatuhan terhadap standar keselamatan, kualitas pengawasan, transparansi penggunaan anggaran, serta kemampuan pemerintah dan kontraktor melindungi masyarakat selama pekerjaan berlangsung.

“Pembangunan yang baik bukan hanya pembangunan yang terlihat indah setelah selesai. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang sejak awal sampai akhir tidak mengorbankan keselamatan masyarakat,” katanya.

ARUN Bali: Jangan Tunggu Korban, Audit Kontrak dan Keselamatan Proyek Sekarang

Menutup kajiannya, Aryawan menegaskan bahwa evaluasi proyek Jalan Gajah Mada harus dilakukan secara objektif, terbuka, dan berdasarkan bukti.

Menurutnya, terdapat tiga persoalan besar yang harus dijawab: apakah seluruh perangkat keselamatan telah diwajibkan dalam kontrak, apakah kewajiban tersebut dilaksanakan secara konsisten, dan apakah pengawasan serta pembayaran pekerjaan telah dilakukan sesuai ketentuan.

Jika ditemukan ketidaksesuaian, langkah perbaikan harus segera dilakukan. Jika terdapat pelanggaran kontrak, sanksi harus diterapkan sesuai ketentuan. Sementara apabila ditemukan unsur pidana, penanganannya harus diserahkan kepada aparat penegak hukum berdasarkan pembuktian yang sah.

Aryawan menegaskan bahwa kontrol sosial bukan bertujuan menghambat pembangunan, melainkan memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan dan tidak mengabaikan keselamatan publik.

“APBD adalah uang rakyat. Kontrak adalah kewajiban hukum. Keselamatan adalah hak masyarakat. Tidak boleh ada satu pun pihak yang menganggap rambu, penerangan, dan pengamanan proyek sebagai hal sepele. Jangan tunggu ada korban baru semua sibuk mencari siapa yang bertanggung jawab,” pungkasnya.

Kajian tersebut sekaligus menjadi dorongan agar pemerintah daerah, kontraktor, konsultan pengawas, dan pejabat pengelola kontrak memastikan setiap ketentuan keselamatan benar-benar diterapkan, bukan sekadar tercantum dalam dokumen administrasi.

Sebab, ketika pembangunan menggunakan uang publik dan berlangsung di ruang yang digunakan masyarakat, keselamatan bukan pilihan, melainkan kewajiban yang harus dapat dibuktikan pelaksanaannya.

Penulis: Anak Agung Gede Agung Aryawan, S.T. Sekretaris DPD ARUN Bali Kajian Hukum, Teknis, dan Kontrol Sosial

( Red )

Loading

banner 728x250
banner 728x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x250