Langsung ke konten
Denpasar – Polda Bali kembali menunjukkan ketegasannya dalam membersihkan institusi dari oknum anggota yang mencoreng nama baik Kepolisian Republik Indonesia. Dalam momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional, salah satu personel Polri berinisial Brigpol A.N resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Profesi Polri.
Upacara PTDH tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa S.I.K.,sebagai bentuk nyata komitmen institusi dalam menegakkan disiplin, marwah, dan kehormatan Korps Bhayangkara tanpa pandang bulu.
Keputusan pemecatan ini bukan sekadar sanksi administratif biasa, melainkan bentuk hukuman paling berat dalam internal kepolisian terhadap anggota yang dinilai telah merusak citra, integritas, serta kepercayaan publik terhadap institusi Polri. PTDH diberikan setelah melalui proses pemeriksaan etik dan disiplin yang menyatakan adanya pelanggaran serius yang tidak lagi dapat ditoleransi.
Langkah tegas yang diambil Polda Bali menjadi pesan keras bagi seluruh personel bahwa setiap anggota Polri wajib menjaga moralitas, loyalitas, profesionalisme, dan menjunjung tinggi kode etik kepolisian. Tidak ada ruang bagi oknum yang menyalahgunakan kewenangan, melanggar aturan, ataupun mencederai kepercayaan masyarakat.
Dalam konteks hukum internal kepolisian, pelanggaran Kode Etik Profesi Polri diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa anggota Polri wajib menjaga kehormatan institusi dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan. Sanksi PTDH sendiri merupakan konsekuensi berat terhadap anggota yang terbukti melakukan perbuatan tercela, penyalahgunaan wewenang, tindak pidana, hingga tindakan yang mencoreng nama baik kepolisian.
Momentum ini sekaligus menjadi refleksi bahwa reformasi internal Polri terus berjalan. Polda Bali ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa institusi kepolisian tidak akan melindungi anggota yang terbukti bersalah. Ketegasan ini juga menjadi upaya penting untuk menjaga kepercayaan publik, terutama di tengah tuntutan masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang bersih, profesional, dan berintegritas.
Masyarakat pun berharap langkah tegas seperti ini tidak berhenti pada seremoni semata, melainkan terus diikuti dengan pengawasan internal yang kuat serta penindakan tanpa kompromi terhadap siapa pun yang terbukti melanggar hukum maupun kode etik kepolisian.
( dd99 )
