Langsung ke konten
DENPASAR — Beredarnya sebuah video di media sosial yang memperlihatkan seorang personel TNI Angkatan Laut (TNI AL) mengenakan atribut kedinasan dan berada mendampingi seorang tokoh DPD asal Bali menjadi perhatian publik. Video tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan, terutama mengenai identitas, status kedinasan, kapasitas, serta dasar penugasan personel yang bersangkutan.
Sorotan tersebut kini mendapat perhatian serius dari Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Denpasar.
Komandan Lanal Denpasar, Kolonel Laut (P) Ary Mahayasa, S.T., M.M.S., akhirnya memberikan penjelasan ketika ditemui awak media dalam sesi doorstop seusai kegiatan Coffee Morning bersama media di Denpasar, Kamis (3/9/2026).
Danlanal Denpasar mengatakan pihaknya telah mengetahui adanya video yang beredar di media sosial tersebut. Namun, Lanal Denpasar belum mengambil kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran karena proses pengecekan dan pendalaman masih berlangsung.
Pendalaman diperlukan untuk memastikan fakta secara menyeluruh, mulai dari identitas personel, status kedinasan, kapasitas keberadaannya dalam kegiatan yang terekam dalam video, hingga ada atau tidaknya perintah maupun dasar penugasan resmi.
“Terkait video yang beredar, kami akan melihat dan memastikan terlebih dahulu status serta penugasan personel tersebut sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Danlanal Denpasar.
Kolonel Laut (P) Ary Mahayasa merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan 50 tahun 2004 dan berasal dari Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali.
Setiap Prajurit Terikat Aturan Kedinasan
Danlanal menegaskan bahwa setiap prajurit TNI AL terikat dengan ketentuan dan aturan kedinasan. Aturan tersebut tidak hanya menyangkut pelaksanaan tugas, tetapi juga penempatan personel, penggunaan atribut kedinasan, sikap dan perilaku, serta berbagai aktivitas yang berkaitan dengan statusnya sebagai prajurit.
Karena itu, keberadaan seorang personel TNI AL dalam suatu kegiatan harus dilihat berdasarkan fakta dan konteks secara utuh.
Salah satu hal yang perlu dipastikan adalah apakah personel tersebut berada dalam kegiatan berdasarkan perintah atau penugasan resmi institusi, atau hadir dalam kapasitas lainnya.
Kejelasan tersebut dinilai penting karena personel yang terlihat dalam video mengenakan atribut TNI AL. Penggunaan atribut kedinasan di ruang publik dapat menimbulkan persepsi bahwa keberadaan seorang prajurit berkaitan dengan tugas institusi.
Atas dasar itulah Lanal Denpasar memilih melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan tidak terburu-buru menyimpulkan status maupun dugaan pelanggaran personel bersangkutan.
Lanal Denpasar Lakukan Pendalaman
Danlanal Denpasar menegaskan bahwa pihaknya bersama unsur terkait sedang mendalami informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Menanggapi beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan keberadaan personel TNI Angkatan Laut dalam suatu kegiatan yang melanggar norma dan aturan, saat ini Lanal Denpasar bersama pihak-pihak terkait sedang melaksanakan pendalaman terhadap informasi tersebut,” ujar Danlanal.
Pendalaman tersebut diharapkan dapat mengungkap fakta sebenarnya mengenai aktivitas personel yang terlihat dalam video, konteks keberadaannya, serta dasar penugasan atau kewenangan yang dimiliki.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah informasi yang menyebut personel tersebut berperan sebagai pendamping atau ajudan seorang tokoh DPD asal Bali.
Informasi itu masih membutuhkan klarifikasi resmi. Sebab, perlu dipastikan apakah fungsi pendampingan tersebut merupakan bagian dari penugasan institusi dan memiliki dasar administrasi atau perintah yang sah.
Dengan demikian, status personel tersebut tidak semestinya disimpulkan hanya berdasarkan potongan video maupun informasi yang beredar di media sosial sebelum proses pemeriksaan selesai.
Danlanal: Jika Terbukti Melanggar, Ditindak Tegas
Di tengah proses pendalaman tersebut, Danlanal Denpasar memastikan institusinya tetap memegang prinsip profesionalisme dan penegakan disiplin terhadap setiap prajurit.
Apabila pemeriksaan nantinya menemukan bukti adanya pelanggaran, tindakan akan diberikan sesuai tingkat kesalahan dan ketentuan yang berlaku.
“Apabila dari hasil pendalaman ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh personel yang bersangkutan, kami akan menindak tegas sesuai ketentuan hukum dan peraturan disiplin militer yang berlaku, berdasarkan tingkat kesalahan yang terbukti,” tegas Danlanal Denpasar.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa tidak ada kesimpulan mengenai kesalahan personel sebelum proses pendalaman menghasilkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Setiap prajurit TNI AL dituntut menjaga integritas, profesionalisme, disiplin, sikap dan perilaku serta kehormatan institusi, baik ketika menjalankan tugas maupun ketika berada di tengah masyarakat.
Lanal Denpasar juga menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah serta menjaga nilai-nilai Pancasila, jati diri bangsa, norma agama, dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Status dan Dasar Penugasan Jadi Sorotan
Hingga saat ini, status serta kapasitas personel TNI AL yang terlihat dalam video masih menunggu hasil pendalaman.
Karena pemeriksaan belum selesai, belum dapat disimpulkan bahwa personel tersebut melakukan pelanggaran. Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai terdapat hasil pemeriksaan resmi.
Sejumlah hal kini menjadi bagian penting yang perlu mendapatkan kejelasan, antara lain identitas dan satuan personel tersebut, tugas serta jabatannya, kapasitasnya ketika berada dalam kegiatan, dasar penggunaan atribut kedinasan, serta ada atau tidaknya surat perintah maupun bentuk penugasan resmi dari institusi.
Khusus mengenai informasi bahwa personel tersebut bertindak sebagai pendamping atau ajudan tokoh DPD asal Bali, hasil pendalaman Lanal Denpasar menjadi penting untuk menjawab apakah fungsi tersebut merupakan penugasan resmi atau terdapat konteks lain yang belum diketahui publik.
Kejelasan tersebut juga diperlukan agar informasi yang berkembang tidak berubah menjadi spekulasi maupun tudingan yang mendahului hasil pemeriksaan.
Publik Menunggu Hasil Pemeriksaan
Langkah Lanal Denpasar melakukan pendalaman menjadi bagian penting untuk memberikan kepastian sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI AL.
Di satu sisi, setiap informasi mengenai dugaan pelanggaran personel perlu ditindaklanjuti secara profesional dan transparan. Di sisi lain, hak personel yang diperiksa untuk mendapatkan proses yang objektif dan berdasarkan fakta juga harus dihormati.
Publik kini menunggu hasil pendalaman untuk mengetahui secara terang status personel tersebut, dasar penugasannya, serta apakah terdapat ketentuan kedinasan atau disiplin militer yang dilanggar.
Lanal Denpasar memastikan proses pendalaman akan menjadi dasar dalam menentukan langkah selanjutnya.
Apabila tidak ditemukan pelanggaran, fakta tersebut penting disampaikan kepada publik untuk mencegah berkembangnya informasi yang keliru. Sebaliknya, apabila ditemukan dan terbukti adanya pelanggaran, TNI AL menegaskan personel bersangkutan akan ditindak sesuai ketentuan hukum dan peraturan disiplin militer berdasarkan tingkat kesalahan yang terbukti.
Dengan proses pendalaman yang masih berjalan, satu hal yang kini menjadi kunci adalah menunggu fakta dan hasil pemeriksaan resmi Lanal Denpasar—bukan membangun kesimpulan hanya berdasarkan video yang beredar di media sosial.
( dd99 )
