Langsung ke konten
SEMARANG – Keberadaan bangunan di Lantai 3 Pasar Bulu, Kota Semarang, Jawa Tengah, menuai sorotan. Fasilitas yang disebut-sebut dibangun melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang itu dipertanyakan pemanfaatannya setelah dinilai tidak berfungsi secara optimal dan terkesan terbengkalai.
Persoalan ini bukan semata-mata mengenai bangunan yang tidak dimanfaatkan. Lebih jauh, muncul pertanyaan mendasar tentang transparansi pengelolaan uang rakyat, ketepatan perencanaan pembangunan, pertanggungjawaban anggaran, hingga efektivitas pengawasan pemerintah daerah.
Jika benar anggaran publik telah dikeluarkan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas tersebut, mengapa manfaatnya belum dirasakan secara nyata oleh para pedagang dan masyarakat?
Pertanyaan itu menjadi penting karena setiap rupiah APBD semestinya memiliki tujuan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, serta menghasilkan manfaat yang terukur.
Di tengah kebutuhan pembenahan fasilitas pasar, termasuk persoalan eskalator yang dilaporkan mengalami kerusakan, keberadaan bangunan yang dinilai belum dimanfaatkan secara optimal justru menimbulkan tanda tanya.
Mengapa pembangunan fasilitas baru dapat direncanakan, sementara sarana penunjang aktivitas perdagangan yang sudah tersedia masih membutuhkan perhatian?
Apakah proyek tersebut telah melalui kajian kebutuhan, analisis manfaat, dan perencanaan pengelolaan yang matang? Ataukah terdapat persoalan dalam kesinambungan program sehingga fasilitas yang dibangun belum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berbasis dokumen dan penjelasan resmi dari pemerintah daerah.
Sekitar 100 Pedagang Disebut Pernah Diminta Meninggalkan Lokasi
Berdasarkan keterangan salah seorang pedagang Pasar Bulu kepada awak media, kawasan Lantai 3 sebelumnya pernah dikaitkan dengan pengembangan program ekonomi kreatif atau Ekraf.
Program tersebut, menurut keterangan pedagang, pernah dikaitkan dengan nama Gunawan Permadi. Namun, peran dan kewenangan yang bersangkutan dalam program tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi.
Pedagang itu mengungkapkan bahwa sekitar 100 pedagang sebelumnya harus meninggalkan lokasi yang direncanakan menjadi kawasan kegiatan ekonomi kreatif.
Bukan hanya soal perpindahan pedagang, sumber tersebut juga menyampaikan informasi mengenai dugaan alokasi anggaran sekitar Rp1,8 miliar per tahun.
“Setahu kami dahulu ada sekitar 100 pedagang yang diusir karena tempat ini akan dijadikan proyek Ekraf. Katanya anggarannya setiap tahun Rp1,8 miliar. Namun, setelah berjalan, hanya sekitar dua kali pagelaran, kemudian berhenti dan tidak diteruskan. Kami tidak tahu anggarannya digunakan untuk apa dan sekarang bagaimana kelanjutannya,” ungkap salah seorang pedagang Lantai 3 Pasar Bulu.
Keterangan tersebut tentu tidak dapat langsung dijadikan kesimpulan bahwa telah terjadi penyimpangan anggaran.
Namun, informasi itu cukup menjadi alasan untuk meminta penelusuran lebih lanjut terhadap dokumen perencanaan, alokasi anggaran, realisasi belanja, laporan kegiatan, dan hasil program.
Benarkah terdapat anggaran sekitar Rp1,8 miliar setiap tahun? Jika benar, pada tahun anggaran berapa dana tersebut dialokasikan, untuk kegiatan apa saja, dan berapa realisasi penggunaannya?
Apabila program hanya berlangsung dalam beberapa kegiatan sebagaimana disampaikan pedagang, pemerintah perlu menjelaskan apakah terdapat perubahan kebijakan, penghentian program, pengalihan kegiatan, atau kendala lain yang menyebabkan fasilitas tersebut belum dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Tanpa penjelasan terbuka, ketidakpastian ini berpotensi memperbesar ketidakpercayaan masyarakat terhadap efektivitas belanja daerah.
Dari Program Ekraf hingga Dinas Pariwisata, Siapa Sebenarnya Penanggung Jawabnya?
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah keterkaitan pembangunan atau pengelolaan fasilitas tersebut dengan Dinas Pariwisata Kota Semarang.
Pasar Bulu merupakan kawasan perdagangan yang secara sektoral berkaitan dengan urusan perdagangan. Sementara itu, program pengembangan ekonomi kreatif juga dapat melibatkan perangkat daerah yang menangani pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai pembagian kewenangannya.
Karena itu, keterlibatan Dinas Pariwisata tidak dengan sendirinya menunjukkan pelanggaran.
Namun, pemerintah tetap perlu menjelaskan dasar administrasi, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme koordinasi antarorganisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan program tersebut.
Apakah terdapat keputusan kepala daerah, dokumen kerja sama, penetapan penggunaan aset, atau mekanisme koordinasi resmi antara Dinas Pariwisata dan Dinas Perdagangan?
Siapa yang mengusulkan anggaran? Siapa yang melaksanakan kegiatan? Siapa yang menerima hasil pekerjaan? Dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan serta pemanfaatan fasilitas setelah pembangunan selesai?
Pertanyaan ini tidak boleh dibiarkan menggantung.
Jangan sampai sebuah proyek memiliki penanggung jawab ketika anggaran sedang dibelanjakan, tetapi kehilangan kejelasan pengelolaan ketika masyarakat mempertanyakan manfaatnya.
Jika bangunan telah diserahterimakan, dokumen berita acara serah terima, pencatatan aset, serta penetapan pengelolanya perlu diperiksa.
Sebaliknya, apabila pembangunan belum dinyatakan selesai, pemerintah harus menjelaskan status pekerjaan, kendala pelaksanaan, serta rencana penyelesaiannya.
Konfirmasi kepada Dinas Pariwisata Belum Mendapat Jawaban
Tim investigasi telah berupaya meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Semarang melalui pesan WhatsApp mengenai pembangunan dan kondisi fasilitas Lantai 3 Pasar Bulu.
Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun tim, hingga naskah ini disusun belum diperoleh tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan.
Sementara itu, Dinas Perdagangan Kota Semarang disebut belum mengetahui secara terperinci proses pembangunan yang dipersoalkan. Keterangan mengenai hal tersebut juga masih membutuhkan penegasan resmi dari instansi terkait.
Belum adanya jawaban tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas dugaan penyimpangan. Akan tetapi, penjelasan terbuka diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh.
Pemerintah Kota Semarang perlu memberikan keterangan mengenai status bangunan, nilai investasi, sumber pembiayaan, pelaksanaan program, serta rencana pemanfaatannya.
Apalagi, jika proyek tersebut menggunakan dana APBD, pertanggungjawabannya tidak berhenti pada laporan penyerapan anggaran.
Yang tidak kalah penting adalah apakah fasilitas tersebut benar-benar menghasilkan manfaat sesuai tujuan awal pembangunan.
Cat Merah dan Biru Menjadi Perhatian, Jangan Sampai Muncul Spekulasi Politik
Dalam penelusuran di lokasi, awak media juga memperhatikan penggunaan warna merah dan biru pada bagian bangunan.
Sejumlah pihak mengaitkan kombinasi warna tersebut dengan identitas organisasi politik maupun organisasi kepemudaan tertentu.
Bahkan, muncul dugaan keterkaitan simbolik dengan organisasi yang disebut dipimpin oleh anggota keluarga pejabat daerah.
Namun, kesamaan warna saja tidak cukup untuk membuktikan adanya hubungan politik, afiliasi organisasi, ataupun penyalahgunaan fasilitas publik.
Diperlukan bukti tambahan, termasuk dokumen perencanaan desain, keputusan pemilihan warna, serta keterangan dari pihak pengelola.
Pemerintah dapat menjernihkan persoalan ini dengan menjelaskan konsep desain dan fungsi bangunan tersebut.
Fasilitas yang dibiayai APBD harus digunakan sesuai peruntukannya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Karena itu, polemik mengenai warna bangunan seharusnya tidak mengalihkan perhatian dari persoalan utama, yakni kejelasan anggaran, fungsi, dan manfaat fasilitas.
Pengelolaan APBD Harus Transparan, Efisien, dan Dapat Dipertanggungjawabkan
Secara hukum, pengelolaan keuangan negara dan daerah memiliki prinsip yang jelas.
Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan.
Prinsip tersebut relevan untuk menilai apakah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan telah menghasilkan manfaat sesuai tujuan penggunaan anggaran.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur tanggung jawab pejabat dalam pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan negara.
Pasal 54 ayat (1) mengatur tanggung jawab formal dan material Pengguna Anggaran terhadap pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik, termasuk informasi anggaran dan kegiatan badan publik sesuai ketentuan yang berlaku.
Dokumen seperti nilai kontrak, realisasi anggaran, pelaksana pekerjaan, laporan kegiatan, dan status aset dapat dimintakan melalui mekanisme keterbukaan informasi publik, dengan memperhatikan ketentuan pengecualian informasi.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 juga mengatur pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar bagi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
Namun, penetapan adanya pelanggaran hukum, kerugian keuangan daerah, ataupun tindak pidana tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pembuktian yang sah.
DPRD Kota Semarang Diharapkan Turun Tangan, Jangan Biarkan Persoalan Menggantung
Sorotan terhadap bangunan Lantai 3 Pasar Bulu juga menjadi perhatian bagi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Semarang.
Komisi yang membidangi perdagangan, pariwisata, dan pengawasan program terkait perlu meminta penjelasan dari perangkat daerah sesuai kewenangannya.
DPRD dapat mengundang Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, serta instansi pengelola keuangan dan aset daerah untuk menjelaskan kronologi program tersebut.
Pemeriksaan tidak cukup hanya melihat apakah anggaran telah terserap atau apakah pekerjaan fisik dinyatakan selesai.
DPRD juga perlu menelusuri apakah tujuan pembangunan tercapai, bagaimana pemanfaatan fasilitas direncanakan, dan mengapa pedagang masih mempertanyakan keberlanjutan program.
Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan bukan sekadar besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.
Inspektorat Kota Semarang juga diharapkan dapat menelaah persoalan ini sesuai kewenangan pengawasan internal pemerintah daerah.
Penelaahan dapat mencakup kesesuaian dokumen perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, pencatatan aset, serta tindak lanjut pemanfaatan bangunan.
Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian administrasi atau penyimpangan, hasil pemeriksaan perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.
BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pedagang Butuh Fasilitas Berfungsi, Bukan Sekadar Proyek Pembangunan
Di balik polemik tersebut, terdapat kepentingan pedagang yang tidak boleh diabaikan.
Pasar bukan hanya bangunan fisik. Pasar merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat, tempat para pedagang menggantungkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan keluarga.
Ketika fasilitas penunjang perdagangan mengalami kerusakan, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan pengunjung.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan fasilitas baru tidak mengabaikan pemeliharaan sarana yang telah ada.
Kondisi eskalator, akses menuju lantai atas, kenyamanan pengunjung, dan pemanfaatan ruang usaha menjadi persoalan yang perlu ditangani secara terintegrasi.
Apabila fasilitas Lantai 3 memang direncanakan sebagai pusat ekonomi kreatif, pemerintah perlu menjelaskan model pengelolaannya.
Apakah akan digunakan sebagai ruang pameran, pusat pemasaran produk UMKM, tempat kegiatan seni dan budaya, atau fasilitas pendukung pariwisata?
Siapa yang akan menjadi pengelola dan bagaimana pedagang setempat dilibatkan?
Tanpa konsep operasional yang jelas, pembangunan fisik berisiko tidak memberikan hasil sebagaimana direncanakan.
Tujuh Pertanyaan Terbuka untuk Pemkot Semarang
Untuk memperoleh kejelasan, tim investigasi meminta penjelasan resmi dari Pemerintah Kota Semarang, khususnya Dinas Pariwisata dan instansi terkait, mengenai tujuh persoalan utama.
Pertama, berapa total anggaran APBD yang telah dialokasikan dan direalisasikan untuk pembangunan serta pengembangan fasilitas Lantai 3 Pasar Bulu, termasuk program ekonomi kreatif sebelumnya?
Kedua, apakah benar terdapat alokasi anggaran sekitar Rp1,8 miliar per tahun sebagaimana disampaikan salah seorang pedagang? Jika benar, tahun berapa saja anggaran tersebut tersedia dan bagaimana rincian realisasinya?
Ketiga, siapa pelaksana kegiatan, penyedia jasa, konsultan perencana, konsultan pengawas, pejabat pembuat komitmen, serta pengguna anggaran yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut?
Keempat, apa dasar administrasi dan pembagian kewenangan antara Dinas Pariwisata dan Dinas Perdagangan dalam pembangunan serta pengelolaan fasilitas di lingkungan Pasar Bulu?
Kelima, mengapa bangunan tersebut dinilai belum berfungsi secara optimal, apakah terdapat kendala teknis atau administratif, dan siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya?
Keenam, apa peruntukan akhir bangunan tersebut, siapa pengelolanya, serta kapan fasilitas dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif?
Ketujuh, apakah seluruh kegiatan pembangunan dan program ekonomi kreatif sebelumnya telah dilaporkan serta dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan keuangan?
Ketujuh pertanyaan tersebut penting dijawab melalui data dan dokumen, bukan sekadar pernyataan umum bahwa proyek telah dilaksanakan sesuai prosedur.
Uang Rakyat Harus Kembali dalam Bentuk Manfaat, Bukan Menjadi Bangunan Tanpa Kejelasan
Polemik fasilitas Lantai 3 Pasar Bulu menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah membutuhkan lebih dari sekadar perencanaan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan fisik.
Pemerintah harus memastikan setiap program memiliki tujuan, manfaat, indikator keberhasilan, dan mekanisme evaluasi yang jelas.
Jika sebuah fasilitas belum dimanfaatkan, masyarakat berhak mengetahui penyebabnya.
Jika terdapat kendala, pemerintah perlu menyampaikan langkah penyelesaiannya.
Jika program telah dihentikan, publik perlu mengetahui dasar keputusan tersebut dan bagaimana nasib aset yang telah dibangun.
Sebaliknya, apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran, persoalan itu harus diperiksa secara objektif dan ditindaklanjuti berdasarkan bukti.
Kritik terhadap proyek pemerintah bukan berarti menghakimi pejabat ataupun menyimpulkan telah terjadi tindak pidana.
Kritik merupakan bagian dari kontrol sosial agar kebijakan publik berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
DPRD Kota Semarang, Inspektorat, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, dan Pemerintah Kota Semarang diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai persoalan ini.
Jangan sampai masyarakat terus bertanya tentang nasib sebuah fasilitas yang pembangunannya dikaitkan dengan uang daerah, sementara dokumen anggaran, pengelolaan, dan rencana pemanfaatannya tidak diketahui secara jelas.
Jangan sampai pedagang diminta memahami keterbatasan anggaran untuk perawatan fasilitas pasar, tetapi tidak memperoleh penjelasan memadai mengenai manfaat proyek pembangunan yang telah direncanakan.
Dan jangan sampai sebuah program yang semula diharapkan menggerakkan ekonomi kreatif justru menyisakan ketidakpastian bagi masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat.
APBD BUKAN SEKADAR ANGKA DALAM LAPORAN KEUANGAN. APBD ADALAH UANG PUBLIK YANG HARUS DIKELOLA SECARA TERBUKA DAN MEMBERIKAN MANFAAT NYATA.
Kini masyarakat menunggu jawaban: berapa anggaran yang sebenarnya telah digunakan, apa hasilnya, siapa penanggung jawabnya, dan kapan fasilitas Lantai 3 Pasar Bulu dapat dimanfaatkan sebagaimana tujuan pembangunannya.
( dd99 )
