Langsung ke konten
BADUNG – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif dengan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung yang mengagendakan penyampaian Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Kamis (5/11/2026), dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti.
Agenda tersebut menjadi momentum penting dalam proses pembentukan kebijakan daerah, sekaligus ruang bagi wakil rakyat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, masukan, serta catatan strategis terkait persoalan pembangunan yang masih dihadapi masyarakat Kabupaten Badung.
Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPRD Badung, di antaranya Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, dan Fraksi Gerindra, secara umum menyatakan dapat menerima substansi empat Raperda yang diajukan pemerintah daerah untuk dibahas lebih lanjut.
Meski demikian, dukungan tersebut juga disertai sejumlah catatan penting yang memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Badung, khususnya menyangkut ketersediaan air bersih, pembangunan infrastruktur, kemacetan lalu lintas, penyertaan modal daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Krisis Air Bersih di Badung Selatan Menjadi Perhatian Serius
Salah satu persoalan yang mendapat sorotan dalam pandangan umum fraksi-fraksi adalah belum optimalnya pelayanan air bersih di wilayah Badung Selatan, terutama kawasan Bukit dan Kecamatan Kuta Selatan.
Sebagai salah satu pusat pertumbuhan pariwisata internasional, kawasan tersebut mengalami perkembangan pembangunan yang sangat pesat. Pertumbuhan hotel, vila, restoran, kawasan permukiman, serta berbagai fasilitas penunjang pariwisata turut meningkatkan kebutuhan air bersih dari tahun ke tahun.
Namun, pesatnya perkembangan wilayah harus diimbangi dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dasar yang memadai.
Ketersediaan air bersih bukan sekadar kebutuhan penunjang kegiatan pariwisata, melainkan hak dasar masyarakat yang harus menjadi prioritas pelayanan publik.
Dalam pembahasan tersebut, sejumlah langkah strategis menjadi perhatian, termasuk rencana pengembangan jaringan perpipaan oleh Perumda Air Minum Tirta Mangutama, pemanfaatan sumber air dari Tukad Mati, serta kajian penerapan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) atau pengolahan air laut menjadi air tawar.
Teknologi tersebut dipandang sebagai salah satu alternatif yang dapat dikaji untuk memperkuat ketersediaan sumber air dalam jangka panjang, khususnya di wilayah yang menghadapi keterbatasan pasokan air baku.
Meski demikian, penerapannya memerlukan kajian menyeluruh, baik dari aspek pembiayaan, kebutuhan energi, dampak lingkungan, maupun keberlanjutan operasional.
Persoalan air bersih di Badung Selatan diharapkan tidak berhenti pada pembahasan dan perencanaan semata, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah nyata yang terukur dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Penyertaan Modal Daerah Harus Memberikan Manfaat Nyata
Selain persoalan air bersih, rapat paripurna juga menyoroti kebijakan penyertaan modal pemerintah daerah kepada sejumlah badan usaha.
Dalam pembahasan tersebut, terdapat alokasi penyertaan modal sebesar Rp37 miliar bagi Perumda Tirta Mangutama dan Rp10 miliar bagi PT Jamkrida Bali Mandara.
Kebijakan penyertaan modal merupakan salah satu instrumen pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas usaha, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun, penggunaan anggaran daerah dalam jumlah besar tentu memerlukan perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan pertanggungjawaban yang transparan.
Penyertaan modal kepada Perumda Tirta Mangutama diharapkan mampu mempercepat peningkatan kapasitas pelayanan air bersih, memperluas jaringan distribusi, serta menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah yang selama ini menghadapi kendala pasokan.
Sementara itu, dukungan permodalan kepada PT Jamkrida Bali Mandara diharapkan dapat memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dengan demikian, penyertaan modal daerah tidak hanya dinilai berdasarkan besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari hasil dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
Kemacetan Kuta Selatan dan Infrastruktur Jalan Perlu Penanganan Terpadu
Persoalan infrastruktur dan kemacetan lalu lintas juga menjadi perhatian penting dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Badung.
Kawasan Kuta Selatan, termasuk Pecatu dan sekitarnya, merupakan wilayah dengan pertumbuhan aktivitas pariwisata yang sangat tinggi.
Peningkatan mobilitas masyarakat, wisatawan, dan kendaraan operasional usaha pariwisata menimbulkan tekanan terhadap kapasitas jaringan jalan yang tersedia.
Kondisi tersebut memerlukan penanganan yang terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Sejumlah usulan yang menjadi perhatian antara lain pelebaran ruas jalan, pengembangan jalur alternatif di kawasan Pecatu, serta peningkatan kualitas infrastruktur transportasi untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan wisatawan.
Pembangunan infrastruktur jalan juga perlu diselaraskan dengan perencanaan tata ruang, keselamatan pengguna jalan, serta perlindungan terhadap lingkungan dan kawasan permukiman.
Keberhasilan pembangunan Badung tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan investasi dan kunjungan wisatawan, tetapi juga harus tercermin dari kemudahan akses, kenyamanan mobilitas, dan kualitas kehidupan masyarakat setempat.
Penataan Pantai dan Peningkatan UMK Turut Menjadi Sorotan
Selain infrastruktur, fraksi-fraksi DPRD Badung turut memberikan perhatian terhadap penataan kawasan pantai serta usulan peningkatan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
Sebagai daerah yang menjadikan pariwisata sebagai salah satu penggerak utama perekonomian, Badung memiliki kepentingan besar untuk menjaga kualitas, kebersihan, keamanan, dan kenyamanan kawasan pesisir.
Penataan pantai perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, pelaku usaha, nelayan, serta keberlangsungan lingkungan pesisir.
Di sisi lain, usulan peningkatan UMK menjadi bagian penting dari perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kerja.
Pertumbuhan sektor pariwisata dan investasi diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih merata, termasuk bagi para pekerja yang menjadi bagian penting dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Badung.
Pembahasan mengenai upah minimum perlu mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan hidup pekerja, perkembangan ekonomi, serta keberlangsungan dunia usaha.
Dengan pendekatan yang seimbang, kebijakan ketenagakerjaan diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menjaga iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
Bupati Adi Arnawa Apresiasi Masukan dan Catatan Kritis Fraksi DPRD
Menanggapi pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi terhadap berbagai masukan, saran, dan catatan kritis yang diberikan oleh anggota DPRD Badung.
Menurutnya, pandangan umum fraksi merupakan bagian penting dari mekanisme demokrasi dan kemitraan konstruktif antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Masukan yang disampaikan legislatif menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan terhadap rancangan kebijakan yang diajukan pemerintah daerah.
Sikap terbuka terhadap kritik dan saran juga menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Hubungan antara eksekutif dan legislatif diharapkan terus berjalan harmonis tanpa mengurangi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Sebab, kemitraan yang kuat bukan berarti menghilangkan perbedaan pandangan, melainkan menjadikan setiap masukan sebagai bahan pertimbangan untuk menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan bermanfaat.
Pembangunan Badung Harus Seimbang antara Pariwisata dan Kebutuhan Rakyat
Rapat paripurna ini sekaligus memperlihatkan bahwa Kabupaten Badung masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan yang memerlukan penanganan bersama.
Sebagai daerah dengan aktivitas pariwisata yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Bali, Badung memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Namun, perkembangan ekonomi yang pesat harus berjalan beriringan dengan pemerataan pembangunan infrastruktur, penyediaan air bersih, pengelolaan lingkungan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Masyarakat tentu berharap agar berbagai persoalan yang disampaikan dalam forum DPRD dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan yang jelas, terukur, dan memiliki target penyelesaian.
Terlebih, kebutuhan dasar seperti air bersih dan akses jalan merupakan persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.
Pemerintah daerah bersama DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan tidak hanya memberikan manfaat bagi sektor pariwisata dan investasi, tetapi juga menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Badung.
Rapat Paripurna DPRD Badung pada 5 November 2026 ini menjadi bagian penting dari proses penyempurnaan kebijakan daerah melalui dialog antara pemerintah dan wakil rakyat.
Kehadiran Bupati Adi Arnawa dalam agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi mencerminkan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan sinergi antarlembaga pemerintahan.
Ke depan, masyarakat Badung tentu menantikan tindak lanjut konkret atas berbagai masukan tersebut, khususnya dalam mengatasi krisis air bersih, mengurai kemacetan, meningkatkan infrastruktur, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Karena pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya terlihat dari besarnya anggaran dan megahnya proyek yang dibangun, melainkan dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
( dd99 )
