SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H., mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jajaran reserse agar tidak menjadikan kewenangan penegakan hukum sebagai alat mencari keuntungan pribadi. Praktik transaksional dalam penanganan perkara, mulai dari penerimaan laporan polisi (LP), pelaksanaan gelar perkara, hingga penetapan tersangka, menjadi perhatian serius pimpinan Polda Jawa Timur.
Peringatan tersebut disampaikan Kapolda saat memberikan arahan kepada para Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres jajaran serta personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur di Gedung Mahameru, Mapolda Jatim. Dalam kegiatan tersebut, Kapolda didampingi Wakapolda Jawa Timur.
Pesan yang disampaikan sangat jelas: tidak ada toleransi bagi anggota kepolisian yang enggan berubah, menyalahgunakan kewenangan, atau terlibat praktik transaksional dalam proses penegakan hukum.
Penegasan tersebut sekaligus menjadi peringatan bahwa pembenahan institusi kepolisian tidak cukup hanya dilakukan melalui pergantian slogan, perubahan struktur organisasi, atau penyampaian komitmen di hadapan publik. Reformasi harus dibuktikan melalui tindakan nyata, terutama dalam pelayanan dan penanganan perkara yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Dari Pembuatan LP hingga Penetapan Tersangka, Jangan Ada Ruang Transaksi
Salah satu persoalan paling sensitif dalam penegakan hukum adalah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat yang memiliki kendali terhadap proses penyelidikan maupun penyidikan.
Mulai dari tahap penerimaan laporan masyarakat, pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, pelaksanaan gelar perkara, peningkatan status penyelidikan menjadi penyidikan, hingga penetapan seseorang sebagai tersangka, seluruh proses tersebut harus berjalan berdasarkan hukum dan alat bukti yang sah.
Tidak boleh ada tahapan yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, tekanan pihak tertentu, ataupun imbalan materi.
Arahan Kapolda Jawa Timur menjadi penting karena kewenangan penyidik menyangkut hak-hak mendasar warga negara. Kesalahan atau penyimpangan dalam penggunaan kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian besar, baik bagi pelapor, korban, saksi, maupun pihak yang dilaporkan.
Laporan masyarakat tidak boleh dipersulit karena pelapor tidak memiliki uang. Sebaliknya, seseorang juga tidak boleh dipaksakan menjadi tersangka hanya karena adanya kepentingan atau tekanan dari pihak tertentu.
Hukum tidak boleh tajam kepada masyarakat yang lemah, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan uang, kekuasaan, atau pengaruh.
Karena itu, penegasan Kapolda mengenai sanksi tegas bagi personel yang melakukan praktik transaksional harus dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga independensi penyidikan dan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Kapolda Jatim Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Anggota yang Enggan Berubah
Dalam arahannya, Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono menekankan pentingnya perubahan perilaku dan pola pikir seluruh personel.
Anggota kepolisian dituntut meninggalkan praktik-praktik yang bertentangan dengan profesionalisme, integritas, dan etika penegakan hukum.
Peringatan mengenai sanksi tegas menunjukkan bahwa pembenahan tidak hanya ditujukan kepada personel yang terbukti melakukan pelanggaran, tetapi juga kepada anggota yang masih mempertahankan pola kerja lama yang tidak sejalan dengan tuntutan reformasi kepolisian.
Namun, ketegasan tersebut harus diterjemahkan ke dalam mekanisme pengawasan yang objektif, pemeriksaan yang transparan, serta penerapan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
Jika ditemukan indikasi pelanggaran disiplin, kode etik, atau tindak pidana, penanganannya harus dilakukan melalui prosedur yang sesuai tanpa perlakuan istimewa.
Pangkat, jabatan, kedekatan dengan pimpinan, maupun lamanya masa pengabdian tidak semestinya menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban.
Sebab, persoalan integritas aparat bukan sekadar menyangkut citra seorang anggota, melainkan menyangkut kehormatan institusi kepolisian secara keseluruhan.
Satu tindakan penyalahgunaan kewenangan dapat merusak kepercayaan masyarakat yang dibangun melalui kerja keras ribuan anggota polisi lainnya.
Gelar Perkara Harus Menjadi Forum Profesional, Bukan Alat Kepentingan
Sorotan terhadap proses gelar perkara juga memiliki makna penting dalam sistem peradilan pidana.
Gelar perkara merupakan salah satu mekanisme yang digunakan penyidik untuk mengevaluasi penanganan kasus, menilai perkembangan pembuktian, serta menentukan langkah penyidikan sesuai ketentuan.
Forum tersebut seharusnya menjadi ruang pengujian profesional terhadap fakta, keterangan saksi, dan alat bukti yang tersedia.
Bukan sebaliknya, menjadi tempat mengatur arah perkara berdasarkan pesanan, kepentingan ekonomi, atau hubungan pribadi.
Apabila proses gelar perkara dipengaruhi transaksi atau intervensi yang tidak sah, maka objektivitas penyidikan dapat terganggu.
Dampaknya tidak sederhana. Korban dapat kehilangan kesempatan memperoleh keadilan, sementara orang yang tidak bersalah berisiko menghadapi proses hukum yang tidak semestinya.
Karena itulah, pengawasan terhadap seluruh tahapan penanganan perkara perlu diperkuat, termasuk dokumentasi keputusan penyidikan, mekanisme keberatan, dan pertanggungjawaban setiap tindakan aparat.
Penetapan tersangka, khususnya, harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan prosedur hukum yang berlaku, bukan atas dasar permintaan atau tekanan pihak mana pun.
Kewenangan penyidik adalah amanah negara, bukan komoditas yang dapat ditawar dengan uang.
Budaya Baru “Polisi Bersama Masyarakat” Harus Dibuktikan
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Jawa Timur juga mengusung budaya baru “Polisi Bersama Masyarakat” sebagai landasan perubahan sikap dan pelayanan kepolisian.
Konsep tersebut menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus dilayani, dilindungi, dan diberikan kepastian hukum.
Artinya, kehadiran polisi tidak boleh justru menimbulkan ketakutan bagi masyarakat yang hendak mencari keadilan.
Warga yang datang melaporkan tindak pidana harus memperoleh pelayanan yang layak, informasi yang jelas, dan penanganan perkara secara profesional tanpa diskriminasi.
Demikian pula masyarakat yang berstatus terlapor tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara adil sesuai asas praduga tak bersalah.
Budaya baru tersebut harus terlihat dari pelayanan sehari-hari di kantor kepolisian, bukan hanya melalui kegiatan seremonial atau pernyataan di hadapan media.
Masyarakat tentu membutuhkan bukti konkret bahwa laporan mereka ditangani berdasarkan ketentuan hukum, bukan berdasarkan kemampuan finansial atau kedekatan dengan aparat.
Karena itu, perubahan budaya organisasi harus disertai pengawasan internal yang kuat, sistem pengaduan yang mudah diakses, serta keberanian pimpinan menindak anggota yang terbukti melanggar aturan.
Tanpa langkah konkret, komitmen perubahan berisiko berhenti sebagai slogan yang tidak memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan publik.
Kasat Reskrim Memegang Tanggung Jawab Besar
Arahan Kapolda kepada para Kasat Reskrim Polres jajaran juga menegaskan pentingnya peran pimpinan satuan dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai aturan.
Kasat Reskrim memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap penanganan perkara yang dilaksanakan anggota di bawah koordinasinya.
Karena itu, pembenahan tidak cukup hanya menyasar penyidik atau penyidik pembantu di lapangan.
Pimpinan satuan juga harus memastikan setiap proses penyidikan memiliki dasar hukum, administrasi yang tertib, dan mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketika muncul pengaduan mengenai dugaan pemerasan, permintaan uang, atau penyalahgunaan kewenangan oleh anggota, pimpinan harus merespons secara profesional.
Pengaduan tidak boleh diabaikan hanya karena menyangkut personel internal.
Sebaliknya, setiap laporan juga harus diperiksa secara objektif agar tidak menimbulkan penghukuman tanpa bukti.
Pengawasan yang efektif membutuhkan keberanian untuk mengungkap pelanggaran sekaligus menjamin pemeriksaan yang adil bagi seluruh pihak.
Jangan Sampai Masyarakat Harus Membayar untuk Mendapatkan Keadilan
Peringatan Kapolda Jawa Timur menyentuh persoalan mendasar dalam hubungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat, yakni kepercayaan.
Kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui publikasi keberhasilan pengungkapan kasus atau banyaknya tersangka yang ditangkap.
Kepercayaan justru diuji ketika masyarakat kecil datang ke kantor polisi untuk melaporkan persoalan yang mereka alami.
Apakah laporan diterima dengan baik? Apakah penanganannya berjalan transparan? Apakah korban mendapatkan informasi perkembangan perkara? Dan apakah seluruh proses berlangsung tanpa permintaan imbalan yang tidak sah?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi ukuran penting keberhasilan reformasi pelayanan kepolisian.
Masyarakat tidak seharusnya mengeluarkan uang di luar ketentuan untuk memperoleh pelayanan hukum yang memang menjadi kewajiban negara.
Begitu pula, aparat tidak boleh memanfaatkan ketakutan seseorang terhadap ancaman pidana sebagai kesempatan memperoleh keuntungan pribadi.
Praktik semacam itu, apabila terjadi, bukan hanya mencederai profesionalisme, tetapi juga dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan pidana.
Keadilan tidak boleh menjadi barang mahal yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki uang dan kekuasaan.
Ketegasan Kapolda Kini Menunggu Pembuktian di Lapangan
Arahan keras Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono patut menjadi perhatian seluruh jajaran Polda Jawa Timur, khususnya personel yang menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan.
Namun, tantangan sesungguhnya terletak pada konsistensi pelaksanaan arahan tersebut.
Publik perlu melihat apakah peringatan tanpa toleransi benar-benar diterapkan ketika ditemukan pelanggaran, termasuk apabila melibatkan personel yang memiliki jabatan atau pengaruh di lingkungan kepolisian.
Penerapan sanksi harus dilakukan secara terukur, transparan, dan tidak tebang pilih.
Selain itu, pembenahan perlu disertai evaluasi terhadap kualitas pelayanan laporan polisi, pengawasan gelar perkara, akuntabilitas penetapan tersangka, serta efektivitas mekanisme pengaduan masyarakat.
Langkah-langkah tersebut penting agar budaya “Polisi Bersama Masyarakat” tidak berhenti pada perubahan istilah, tetapi benar-benar menjadi standar perilaku seluruh personel.
Pada akhirnya, keberhasilan seorang pimpinan kepolisian tidak hanya diukur dari kerasnya peringatan yang disampaikan, melainkan dari sejauh mana peringatan tersebut mampu mencegah pelanggaran dan memperbaiki pelayanan hukum.
Jika Kapolda telah menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik transaksional, maka seluruh jajaran harus memahami bahwa tidak boleh ada lagi ruang untuk memperjualbelikan kewenangan penegakan hukum.
Polisi yang profesional harus berani menolak intervensi, menjaga independensi penyidikan, dan menempatkan kepentingan keadilan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Sebab, masyarakat membutuhkan polisi yang dapat dipercaya, bukan aparat yang justru menambah persoalan ketika warga sedang mencari perlindungan hukum.
Pesan Kapolda Jawa Timur kini menjadi ujian bagi seluruh jajaran: berani berubah, bekerja bersih, dan menegakkan hukum secara adil, atau menghadapi konsekuensi atas setiap pelanggaran yang terbukti dilakukan.
Hukum harus ditegakkan berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan berdasarkan siapa yang membayar dan siapa yang memiliki kekuasaan.
( dd99 )
Langsung ke konten







