Langsung ke konten
TANGERANG – Direktorat Kepolisian Udara (Ditpoludara) Korpolairud Baharkam Polri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi energi nasional melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan pada prasarana penerbangan kepolisian. Komitmen tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan Workshop Roadmap Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) pada Prasarana Penerbangan Polri yang berlangsung di Markas Komando (Mako) Ditpoludara, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan strategis ini menjadi salah satu langkah penting Ditpoludara dalam mempersiapkan sistem infrastruktur penerbangan kepolisian yang lebih modern, efisien, berkelanjutan, serta memiliki ketahanan operasional dalam menghadapi tantangan kebutuhan energi pada masa mendatang.
Tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan teknologi energi bersih, workshop tersebut juga menjadi forum kolaborasi lintas kementerian, lembaga penelitian, dan pemangku kepentingan sektor energi untuk merumuskan arah kebijakan serta tahapan implementasi energi baru terbarukan di lingkungan penerbangan Polri.
Workshop secara resmi dibuka oleh Kepala Subdirektorat Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Kasubdit Fasharkan) Ditpoludara, Kombes Pol. Heri Setianto, S.E., M.M., yang hadir mewakili Direktur Kepolisian Udara (Dirpoludara) Brigjen Pol. Dadan, S.H., M.H.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Project Leader PRANA, Kombes Pol. Dr. I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya, S.H., M.H., yang memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan konsep transformasi energi melalui inovasi perencanaan, ketahanan, evaluasi, pemanfaatan energi baru, serta penguatan akuntabilitas pengelolaan infrastruktur penerbangan kepolisian.
Sinergi Lintas Lembaga untuk Memperkuat Transformasi Energi
Workshop ini menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi strategis nasional, antara lain Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, PT PLN/Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut memperlihatkan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam membangun ekosistem energi bersih, khususnya pada fasilitas penerbangan yang memiliki karakteristik kebutuhan energi dan standar keselamatan operasional yang tinggi.
Dalam pembahasan workshop, salah satu fokus utama diarahkan pada pengembangan teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap serta penerapan sistem Smart Microgrid sebagai alternatif untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi listrik pada prasarana penerbangan Polri.
Teknologi PLTS atap dinilai memiliki potensi untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi matahari sebagai sumber listrik alternatif, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi konvensional.
Sementara itu, penerapan Smart Microgrid diharapkan mampu mendukung sistem pengelolaan energi yang lebih adaptif, terintegrasi, dan tangguh, terutama dalam menjaga kontinuitas pasokan listrik bagi fasilitas yang menunjang operasional penerbangan kepolisian.
Pengembangan kedua teknologi tersebut menjadi relevan mengingat fasilitas penerbangan memerlukan dukungan energi yang stabil, andal, dan memenuhi standar keselamatan yang ketat.
Dengan demikian, transformasi energi tidak semata-mata diarahkan untuk menekan biaya operasional, tetapi juga memperkuat kesiapan sarana dan prasarana dalam mendukung berbagai tugas kepolisian, termasuk patroli udara, pemantauan wilayah, pencarian dan pertolongan, serta dukungan operasional pada situasi darurat.
Penandatanganan Komitmen Bersama, Awal Penyusunan Roadmap EBT 2026–2028
Salah satu agenda penting dalam workshop tersebut adalah penandatanganan Surat Komitmen Bersama antara Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri, Kementerian ESDM Republik Indonesia, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Penandatanganan ini menjadi tonggak awal dalam membangun kerja sama strategis untuk penyusunan Roadmap Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan periode 2026–2028.
Roadmap tersebut diharapkan menjadi pedoman dalam menentukan arah pengembangan, tahapan pelaksanaan, kebutuhan teknologi, serta evaluasi pemanfaatan energi terbarukan pada prasarana penerbangan Polri.
Melalui perencanaan yang terukur, transformasi energi diharapkan tidak berhenti pada tataran gagasan atau diskusi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program nyata yang memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas infrastruktur kepolisian.
Sebagai langkah awal implementasi, Mako Ditpoludara Pondok Cabe diproyeksikan menjadi lokasi pengembangan proyek percontohan pemanfaatan energi bersih.
Proyek percontohan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pengujian dan evaluasi terhadap efektivitas teknologi energi terbarukan sebelum dikembangkan lebih luas pada fasilitas penerbangan kepolisian lainnya.
Keberhasilan pelaksanaan program ini nantinya juga akan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, dukungan sumber daya manusia, perencanaan pembiayaan, serta koordinasi berkelanjutan dengan instansi terkait.
Oleh karena itu, penyusunan roadmap yang komprehensif menjadi aspek penting agar setiap tahapan pengembangan memiliki target yang jelas, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Inovasi PRANA, Langkah Menuju Infrastruktur Penerbangan Polri yang Tangguh
Transformasi energi yang digagas Ditpoludara juga diperkuat melalui inovasi PRANA, singkatan dari Planning, Resilience, Assessment, New Energy, Accountability.
Konsep PRANA mengintegrasikan lima aspek utama, yakni perencanaan, ketahanan, penilaian, energi baru, dan akuntabilitas, sebagai landasan dalam membangun sistem pengelolaan energi yang modern dan berkelanjutan.
Melalui pendekatan tersebut, Ditpoludara berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan pengembangan infrastruktur tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan operasional saat ini, tetapi juga memperhitungkan tantangan dan perkembangan teknologi pada masa depan.
Aspek Planning menekankan pentingnya perencanaan strategis yang sistematis dan berbasis kebutuhan operasional.
Sementara itu, Resilience diarahkan pada penguatan ketahanan infrastruktur energi agar fasilitas penerbangan tetap mampu menjalankan fungsi pentingnya ketika menghadapi gangguan pasokan listrik maupun kondisi darurat.
Aspek Assessment menjadi instrumen evaluasi untuk mengukur kelayakan, efektivitas, dan manfaat dari teknologi yang akan diterapkan.
Selanjutnya, New Energy mencerminkan komitmen terhadap pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan, sedangkan Accountability menegaskan pentingnya tata kelola program yang transparan, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kelima aspek tersebut menjadi fondasi dalam membangun transformasi energi yang tidak hanya berorientasi pada inovasi teknologi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan pengelolaan dan efektivitas penggunaan sumber daya.
Mendukung Efisiensi Anggaran dan Ketahanan Operasional Kepolisian
Pengembangan energi baru terbarukan pada fasilitas penerbangan Polri juga memiliki dimensi strategis dari sisi efisiensi pengelolaan anggaran dan ketahanan operasional.
Kebutuhan energi pada fasilitas penerbangan mencakup berbagai aktivitas penting, mulai dari penerangan, sistem komunikasi, peralatan pendukung pemeliharaan pesawat, hingga operasional fasilitas penunjang lainnya.
Melalui penggunaan teknologi energi terbarukan yang dirancang secara tepat, terdapat peluang untuk mengurangi konsumsi listrik dari sumber konvensional serta mengoptimalkan penggunaan energi secara lebih efisien.
Namun, penerapan teknologi tersebut tetap memerlukan kajian teknis yang mendalam, terutama berkaitan dengan keselamatan penerbangan, keandalan sistem kelistrikan, serta kesesuaian instalasi dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam konteks ini, keterlibatan Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, PLN, METI, dan BRIN menjadi penting untuk memastikan bahwa inovasi yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan teknis sekaligus mendukung standar keselamatan operasional penerbangan.
Transformasi energi juga membuka peluang peningkatan kapasitas sumber daya manusia Polri dalam memahami dan mengelola teknologi energi modern.
Penguatan kompetensi personel menjadi faktor penting agar pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi sistem energi baru terbarukan dapat dilaksanakan secara profesional dan berkelanjutan.
Komitmen Polri Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
Langkah Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri dalam mengembangkan roadmap pemanfaatan EBT juga mencerminkan upaya institusi kepolisian untuk berkontribusi terhadap agenda pembangunan berkelanjutan dan transisi energi nasional.
Di tengah meningkatnya kebutuhan energi serta tuntutan pengurangan dampak lingkungan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan menjadi salah satu pilihan strategis bagi berbagai institusi pemerintah, termasuk Polri.
Inisiatif ini menunjukkan bahwa modernisasi kepolisian tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan personel, penguatan sistem keamanan, maupun pembaruan peralatan operasional, tetapi juga mencakup pembenahan infrastruktur pendukung yang lebih efisien dan berwawasan lingkungan.
Ke depan, pengembangan energi terbarukan di lingkungan Ditpoludara diharapkan dapat menjadi contoh penerapan inovasi teknologi pada fasilitas operasional kepolisian yang memiliki kebutuhan energi tinggi dan memerlukan tingkat keandalan yang optimal.
Meski demikian, keberhasilan program tersebut tetap membutuhkan kesinambungan kebijakan, pengawasan implementasi, serta evaluasi berkala untuk memastikan seluruh sasaran yang ditetapkan dalam roadmap dapat tercapai.
Dengan adanya Surat Komitmen Bersama dan rencana pengembangan proyek percontohan di Pondok Cabe, Ditpoludara kini memiliki landasan awal untuk mendorong transformasi energi yang lebih terarah.
Workshop ini sekaligus menegaskan bahwa kolaborasi antara institusi kepolisian, kementerian, lembaga penelitian, dan sektor energi merupakan bagian penting dalam menghadirkan solusi teknologi yang inovatif serta relevan dengan kebutuhan operasional.
Melalui inovasi PRANA dan penyusunan Roadmap EBT 2026–2028, Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri berkomitmen membangun prasarana penerbangan kepolisian yang modern, efisien, tangguh, dan ramah lingkungan.
Langkah tersebut diharapkan menjadi bagian dari penguatan profesionalisme dan kesiapan operasional Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sekaligus mendukung upaya pemerintah mewujudkan masa depan energi nasional yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Polisi Bersama Masyarakat.
( dd99 )
