Langsung ke konten
Badung – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Badung atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Apresiasi tersebut disampaikan seusai Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Badung, Jumat (11/9).
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti dan dihadiri Pimpinan serta anggota DPRD Badung, jajaran Forkopimda, Sekda Badung IB Surya Suamba, Kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, direksi perusahaan daerah, serta Tenaga Ahli DPRD Badung.
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan, masukan, catatan, serta sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kabupaten Badung terkait arah kebijakan dalam Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Berbagai pandangan tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan antara pihak legislatif dan eksekutif dalam memastikan kebijakan anggaran dapat berjalan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
Menanggapi pandangan fraksi-fraksi tersebut, Bupati I Wayan Adi Arnawa menyampaikan terima kasih atas dukungan dan sinergi yang diberikan DPRD Badung. Ia mengatakan, secara prinsip pihaknya melihat adanya dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengalokasikan anggaran lebih besar untuk sektor infrastruktur.
Menurut Adi Arnawa, sektor infrastruktur mendapatkan alokasi sebesar 59,23 persen dari total belanja daerah. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Badung dalam meningkatkan kualitas infrastruktur sebagai salah satu penunjang aktivitas pariwisata sekaligus mendukung konektivitas antarwilayah.
Adi Arnawa menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi salah satu langkah dalam menghadapi tingginya arus pariwisata di Kabupaten Badung. Melalui alokasi anggaran tersebut, pemerintah daerah berupaya melakukan pembenahan terhadap berbagai fasilitas yang menjadi kebutuhan masyarakat serta membangun dan meningkatkan jaringan jalan yang mendukung konektivitas antarwilayah.
Selain sektor belanja, Bupati juga menyoroti perkembangan pendapatan daerah dalam Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pendapatan yang sebelumnya sebesar Rp10,3 triliun dalam APBD Induk meningkat menjadi sekitar Rp10,5 triliun. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya sekitar Rp9,5 triliun meningkat menjadi lebih dari Rp9,7 triliun.
Menurut Adi Arnawa, perkembangan tersebut menunjukkan optimisme pemerintah daerah dalam menjaga kemampuan fiskal sekaligus menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan pariwisata. Pemerintah Kabupaten Badung juga terus berkomitmen menjaga keberlanjutan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor penting dalam perekonomian daerah.
Terkait catatan fraksi mengenai penataan kawasan Kuta, Adi Arnawa menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah penataan secara bertahap. Upaya tersebut mencakup beautifikasi kawasan, penataan pedestrian, hingga perbaikan utilitas untuk mendukung kenyamanan kawasan sekaligus membangun kembali citra Kuta sebagai salah satu kawasan pariwisata utama di Kabupaten Badung.
Bupati menegaskan bahwa pembangunan dan penataan kawasan tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan anggaran pemerintah daerah. Dukungan seluruh pemangku kepentingan, masyarakat, desa adat, serta berbagai unsur masyarakat Badung diperlukan agar program pembangunan dapat berjalan secara optimal. Kolaborasi tersebut dinilai penting dalam mendorong percepatan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, terkait evaluasi realisasi fisik pembangunan yang masih berada sekitar 30 persen dari anggaran, Adi Arnawa meminta Sekda Badung bersama seluruh OPD terkait untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah agar target pembangunan yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara maksimal.
Bupati juga mengingatkan jajaran pemerintah daerah mengenai tantangan memasuki periode musim hujan yang dapat memengaruhi pelaksanaan sejumlah pekerjaan fisik. Karena itu, percepatan pengerjaan di lapangan dinilai perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan kualitas dan ketentuan pelaksanaan pembangunan.
Adi Arnawa berharap berbagai kebijakan yang telah disusun dan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Badung dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dukungan DPRD Badung melalui pandangan fraksi-fraksi juga diharapkan semakin memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan pembangunan Kabupaten Badung.
( NDR )
