Langsung ke konten
Badung – Langkah tegas dan strategis kembali ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Badung di bawah kepemimpinan I Wayan Adi Arnawa. Sebanyak 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya dalam sebuah prosesi khidmat yang berlangsung di Ruang Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan Badung, Kamis (30/4). Pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bagian dari upaya serius memperkuat kinerja birokrasi berbasis sistem merit, transparansi, dan manajemen talenta.
Acara tersebut turut dihadiri jajaran penting daerah, termasuk I Gusti Anom Gumanti, unsur pimpinan DPRD Badung, Sekretaris Daerah Badung IB Surya Suamba, pimpinan perangkat daerah, serta organisasi kewanitaan. Kehadiran para pemangku kepentingan ini mempertegas bahwa pelantikan tersebut menjadi momentum penting dalam menentukan arah pembangunan Badung ke depan.
Usai prosesi pelantikan, Bupati Adi Arnawa secara tegas meminta para pejabat yang baru dilantik untuk tidak berlama-lama beradaptasi. Ia menekankan pentingnya gerak cepat dan langkah konkret yang selaras dengan visi besar Kabupaten Badung, yakni mewujudkan pariwisata berkualitas yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Nangun Sat Kerti Loka Bali.
“Pejabat yang baru dilantik harus segera bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Bangun sinergi, perkuat kolaborasi lintas sektor, sehingga harapan masyarakat benar-benar bisa diwujudkan,” tegasnya.
Penekanan pada kerja nyata juga disampaikan melalui contoh konkret. Untuk sektor lingkungan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan diminta menggencarkan edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah, baik kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Targetnya jelas: menekan volume sampah, khususnya organik, yang selama ini membebani TPA Suwung menjelang batas penutupan pada 31 Juli mendatang.
Sementara itu, di sektor transportasi, Kepala Dinas Perhubungan didorong untuk lebih aktif turun langsung ke lapangan. Pemetaan titik-titik rawan kemacetan harus dilakukan secara detail, diiringi koordinasi intensif dengan kepolisian guna menerapkan rekayasa lalu lintas serta penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti parkir sembarangan.
Bupati juga menegaskan bahwa pola kerja birokrasi ke depan tidak bisa lagi bersifat administratif semata. Para pejabat dituntut hadir di tengah masyarakat, membangun komunikasi, serta menciptakan sistem kerja yang terintegrasi dan responsif terhadap persoalan riil seperti kemacetan, pengelolaan sampah, hingga keamanan wilayah.
Adapun 12 pejabat yang dilantik mengisi berbagai posisi strategis, mulai dari Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan, PUPR, DLHK, Kominfo, hingga Pariwisata dan Pertanian. Rotasi ini diharapkan mampu menghadirkan energi baru dalam tata kelola pemerintahan serta mempercepat realisasi program prioritas daerah.
Dengan komposisi baru ini, Pemerintah Kabupaten Badung menaruh harapan besar pada lahirnya terobosan-terobosan inovatif. Tantangan yang dihadapi memang tidak ringan, namun dengan kepemimpinan yang solid, koordinasi yang kuat, serta keberanian mengambil langkah strategis, Badung diyakini mampu menjaga posisinya sebagai destinasi unggulan sekaligus daerah dengan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berdaya saing tinggi.
( dd99 )
