Langsung ke konten
Pati — Rencana pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara di wilayah Pati Timur, Jawa Tengah, terus menuai perhatian publik. Di tengah munculnya polemik terkait status lahan yang akan digunakan, dukungan dari masyarakat justru terus mengalir. Warga menilai keberadaan rumah sakit tersebut menjadi kebutuhan mendesak demi meningkatkan akses pelayanan kesehatan sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Kabupaten Pati.
Sejumlah tokoh masyarakat menyebut polemik yang berkembang saat ini lebih banyak dipicu oleh perbedaan pandangan mengenai status lahan yang disebut-sebut sebagai aset desa maupun aset negara. Namun warga menilai persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan melalui jalur administrasi dan pembuktian hukum berdasarkan dokumen resmi yang dimiliki para pihak.
Menurut keterangan warga, pihak AMPB saat ini diketahui memegang sertifikat embung Prabowo yang berada di belakang lapangan calon lokasi pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara. Meski demikian, warga menegaskan terdapat sejumlah dokumen lain yang juga menjadi dasar hukum terkait status lahan tersebut.
Salah satu dokumen yang disebut warga adalah data NIBL yang saat ini dipegang oleh pihak bernama Botok dan Teguh. Berdasarkan data tersebut, lahan embung Prabowo disebut merupakan tanah milik desa yang sejak awal diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
Tak hanya itu, warga juga mengacu pada Peraturan Desa Tahun 2020 yang menyebut tanah tersebut merupakan tanah negara yang berada di bawah penguasaan desa. Kemudian diperkuat kembali melalui Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur pemanfaatan lahan untuk kepentingan fasilitas umum, termasuk pembangunan rumah sakit.
Di sisi lain, warga menyebut terdapat klarifikasi dari Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah dan BPN Kabupaten Pati terkait adanya dugaan salah objek dalam proses PTSL terhadap lahan di belakang lokasi pembangunan rumah sakit. Klarifikasi tersebut disebut dituangkan melalui surat resmi yang menjelaskan adanya kekeliruan objek dalam penerbitan PTSL.
Beberapa warga juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah melalui Bupati Pati disebut telah menyatakan lahan tersebut bukan merupakan aset daerah maupun aset desa. Pernyataan itu dinilai menjadi salah satu penguat bahwa lahan masih dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan pelayanan masyarakat luas.
Selain itu, warga menyebut Kementerian ATR/BPN juga dikabarkan menyatakan bahwa lahan tersebut bukan termasuk aset desa, aset daerah, maupun aset provinsi.
Terlepas dari polemik yang berkembang, mayoritas masyarakat di wilayah Pati Timur mengaku sangat berharap pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara dapat segera direalisasikan. Warga dari Kecamatan Jakenan, Jaken, Pucakwangi hingga Winong menilai kawasan tersebut selama ini masih minim fasilitas kesehatan besar yang mudah dijangkau masyarakat.
“Pati timur belum memiliki rumah sakit yang dekat dan memadai. Kalau ada Rumah Sakit Bhayangkara, masyarakat tentu sangat terbantu,” ujar sejumlah warga saat ditemui awak media.
Dalam berbagai forum warga, masyarakat juga disebut telah menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pihak Polri terkait pembangunan rumah sakit tersebut. Di antaranya program CSR satu RT satu sarjana, prioritas tenaga kerja pembangunan non teknis untuk warga lokal, hingga pemanfaatan seluruh ruko di kawasan rumah sakit sebagai kantin gratis tanpa biaya sewa selama 15 tahun bagi masyarakat setempat.
Warga juga berharap tenaga kerja non ASN, non TNI, dan non Polri nantinya diprioritaskan berasal dari masyarakat sekitar guna membantu menekan angka pengangguran di wilayah Pati Timur.
Menurut masyarakat, kehadiran Rumah Sakit Bhayangkara tidak hanya berdampak pada pelayanan kesehatan, namun juga diyakini mampu menggerakkan sektor UMKM, meningkatkan ekonomi desa, serta membuka peluang usaha baru bagi warga sekitar.
Bahkan, warga menyebut adanya wacana bantuan pembuatan KIS gratis bagi masyarakat yang belum memiliki BPJS maupun KIS agar akses kesehatan masyarakat kecil semakin terbantu.
Selain itu, masyarakat berharap rumah sakit nantinya mampu membantu pelayanan kesehatan bagi warga pemegang BPJS sehingga biaya pengobatan masyarakat kecil menjadi lebih ringan dan mudah dijangkau.
Dalam usulan lainnya, pengelolaan katering rumah sakit diharapkan dapat melibatkan BUMDes setempat, sementara pengadaan barang dan kebutuhan rumah sakit diusulkan menggandeng Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Tambahmulyo agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.
Di tengah dinamika yang terjadi, warga juga mengingatkan agar masyarakat mampu memisahkan persoalan pribadi dengan kepentingan publik yang lebih luas.
“Kalau kita benci dengan pribadinya, jangan benci programnya. Karena program ini untuk masyarakat luas, bukan untuk kepentingan satu orang saja,” ujar salah satu warga.
Mayoritas masyarakat menilai pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara merupakan kebutuhan penting bagi wilayah Pati Timur untuk mempercepat akses pelayanan kesehatan, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Yang membuat gaduh hanya segelintir orang saja. Mayoritas warga mendukung karena kami butuh rumah sakit yang dekat dan pelayanan kesehatan yang lebih baik,” kata Eko, salah satu warga.
Sebagai bentuk kompensasi fasilitas umum, pemerintah daerah juga disebut telah berjanji akan mengganti lapangan yang digunakan dengan pembangunan lapangan berskala nasional agar masyarakat tetap memiliki sarana olahraga dan ruang publik yang lebih representatif.
( dd99 )
