Langsung ke konten
Bangli – Persoalan ledakan populasi lalat di kawasan wisata Kintamani kembali menjadi perhatian. Kondisi tersebut dinilai bukan hanya menjadi masalah Kabupaten Bangli, tetapi telah berkembang menjadi persoalan lingkungan yang berdampak terhadap citra pariwisata Bali secara keseluruhan.
Sejumlah pihak menilai penyelesaian persoalan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Bangli maupun masyarakat setempat. Sebagai kawasan hulu, Bangli selama ini berperan menjaga kelestarian lingkungan, termasuk sumber air yang dimanfaatkan oleh sejumlah kabupaten di Bali.
Di sisi lain, kemampuan fiskal Bangli dinilai masih terbatas untuk menangani persoalan lingkungan yang kompleks. Sementara itu, manfaat ekonomi dari sektor pariwisata Bali lebih banyak dinikmati oleh daerah-daerah dengan aktivitas pariwisata yang tinggi. Karena itu, muncul dorongan agar tanggung jawab menjaga kawasan hulu juga dipikul secara bersama.
Pemerintah Kabupaten Bangli diketahui telah mengusulkan skema imbal jasa lingkungan sejak tahun 2021. Hingga tahun 2026, kajian tersebut telah memasuki tahap pembahasan sebagai salah satu upaya memberikan penghargaan kepada daerah yang berperan menjaga ekosistem dan sumber daya alam Bali.
Selain dukungan anggaran, berbagai kalangan juga mendorong dilakukannya kajian ilmiah secara independen untuk mengetahui penyebab utama meningkatnya populasi lalat di Kintamani. Kajian itu diharapkan melibatkan perguruan tinggi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), instansi teknis, serta para ahli di bidang peternakan, pertanian, kesehatan lingkungan, dan pengelolaan limbah agar solusi yang dihasilkan benar-benar berbasis data ilmiah.
Pengawasan terhadap lalu lintas kotoran ternak dari luar Bali melalui jalur penyeberangan juga dinilai perlu diperketat. Apabila terdapat distribusi limbah ternak lintas daerah maupun lintas pulau yang berpotensi memicu persoalan lingkungan, maka biosekuriti dan standar pengelolaannya harus diperkuat untuk mencegah dampak yang lebih luas.
Persoalan lalat di Kintamani dinilai menjadi pengingat bahwa menjaga kawasan hulu bukan hanya kepentingan Bangli, melainkan kepentingan seluruh Bali. Pasalnya, keberlanjutan sumber air, kelestarian lingkungan, dan masa depan pariwisata Pulau Dewata sangat bergantung pada terjaganya ekosistem di kawasan pegunungan tersebut.
Karena itu, berbagai pihak berharap penyelesaian persoalan dilakukan melalui kolaborasi lintas pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan demikian, upaya menjaga Kintamani tidak hanya menjadi beban satu daerah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak yang selama ini turut menikmati manfaat dari kelestarian kawasan hulu Bali.
( dd99 )
