Langsung ke konten
Jakarta — Penolakan keras terhadap rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap bahan pokok atau sembako disampaikan anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta. Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/5/2026), Parta menegaskan kebijakan tersebut berpotensi menjadi pukulan berat bagi masyarakat kecil yang saat ini sudah terhimpit kenaikan harga kebutuhan pokok.
Menurut legislator asal Bali itu, kondisi ekonomi masyarakat belum benar-benar pulih. Harga beras terus merangkak naik, minyak goreng mahal, cabai dan gula bergejolak, sementara daya beli rakyat semakin melemah. Dalam situasi seperti itu, rencana membebankan PPN pada sembako dinilai bukan hanya tidak tepat, tetapi juga mencederai rasa keadilan sosial.
“Tanpa pajak saja rakyat sudah susah makan, apalagi kalau sembako dikenakan PPN. Ini sangat memberatkan masyarakat kecil,” tegas Parta.
Ia menilai sembako bukan komoditas biasa yang bisa diperlakukan layaknya barang konsumsi umum. Sembako adalah kebutuhan primer yang menentukan keberlangsungan hidup rakyat. Karena itu, negara seharusnya hadir untuk melindungi akses masyarakat terhadap pangan murah dan terjangkau, bukan justru menambah beban melalui kebijakan perpajakan.
Parta mengingatkan, dampak pengenaan PPN terhadap sembako tidak berhenti pada kenaikan harga di pasar. Efek domino akan terjadi di berbagai sektor distribusi pangan. Pedagang akan menaikkan harga jual, distributor membebankan biaya tambahan, dan ujungnya masyarakat kecil menjadi korban utama.
Menurutnya, kondisi tersebut berbahaya karena dapat memicu persoalan sosial yang lebih luas, mulai dari meningkatnya angka kemiskinan hingga ancaman stunting akibat menurunnya kualitas konsumsi keluarga.
“Kalau harga pangan makin mahal, yang pertama dikorbankan biasanya kualitas makanan keluarga. Anak-anak bisa kehilangan asupan gizi yang cukup. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal masa depan generasi bangsa,” ujarnya.
Politikus I Nyoman Parta itu juga menyoroti arah kebijakan fiskal pemerintah yang dinilai jangan sampai menjadikan kebutuhan dasar rakyat sebagai sumber pemasukan negara. Ia meminta pemerintah lebih serius menggali penerimaan dari sektor lain seperti optimalisasi pajak korporasi besar, pengelolaan sumber daya alam, hingga pemberantasan kebocoran anggaran negara.
“Negara masih punya banyak sumber penerimaan lain. Jangan kebutuhan makan rakyat yang dijadikan sasaran pajak,” katanya dengan nada tajam.
Parta memastikan dirinya akan terus mengawal isu tersebut di parlemen dan berdiri bersama masyarakat untuk menolak rencana pengenaan PPN sembako. Baginya, menjaga harga pangan tetap stabil dan terjangkau merupakan tanggung jawab negara demi melindungi kehidupan rakyat kecil.
“Rakyat hari ini butuh sembako murah, bukan kebijakan yang membuat hidup makin berat. Kami akan berdiri bersama rakyat menolak PPN sembako,” pungkasnya.
( dd99 )
