Langsung ke konten
DENPASAR — Nama Anggota DPD RI asal Bali, Arya Wedakarna (AWK), kembali menjadi perbincangan di media sosial. Kali ini sorotan muncul setelah beredar foto yang dinarasikan memperlihatkan dirinya menghadiri ajang Miss Equality World 2026.
Akun Instagram Indonesian Core mengunggah foto tersebut disertai narasi bahwa Arya Wedakarna diduga hadir dalam ajang Miss Equality World 2026. Unggahan itu kemudian memunculkan beragam komentar dan kritik dari warganet.
Berdasarkan informasi resmi penyelenggara, Miss Equality World merupakan ajang internasional yang mengangkat isu kemanusiaan dan kesetaraan gender, khususnya komunitas transgender. Program Miss Equality World 2026 berlangsung di Bangkok, Thailand, pada 22–30 Agustus 2026, dengan Grand Final digelar di MGI Hall pada 30 Agustus 2026.
Namun, keberadaan AWK dalam foto yang beredar tersebut tetap perlu dikonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan, termasuk dalam kapasitas apa dirinya hadir—apakah sebagai pribadi, tamu undangan, atau berkaitan dengan tugas maupun kapasitasnya sebagai anggota DPD RI.
Komentar Warganet Mencuat
Sejumlah akun Instagram ikut menyoroti foto tersebut. Akun titoapn, misalnya, mempertanyakan kehadiran AWK di tengah sejumlah persoalan lain yang menurut akun tersebut lebih penting mendapatkan perhatian sebagai wakil daerah.
Sementara akun post.curry juga mengunggah komentar mengenai dugaan kehadiran AWK dalam acara tersebut. Namun, terdapat bagian komentar yang menyerang atau memberi label terhadap orientasi seksual seseorang. Klaim semacam itu tidak dapat dianggap sebagai fakta tanpa dasar yang dapat diverifikasi dan tidak relevan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran hukum.
Media karena itu menempatkan unggahan dan komentar warganet tersebut sebatas sebagai reaksi publik, bukan sebagai pembuktian bahwa AWK melakukan pelanggaran hukum ataupun sebagai pembenaran atas tuduhan mengenai kehidupan pribadinya.
AWK Belum Memberikan Jawaban
Awak media telah berupaya meminta klarifikasi kepada Arya Wedakarna melalui WhatsApp pada Selasa (1/9/2026). Hingga berita ini disusun, belum diperoleh jawaban dari yang bersangkutan.
Konfirmasi AWK menjadi penting untuk menjelaskan kebenaran foto tersebut, kapasitas kehadirannya, apakah perjalanan tersebut berkaitan dengan tugas kedinasan, serta apakah terdapat penggunaan fasilitas atau anggaran negara.
Hak jawab dan klarifikasi AWK tetap terbuka dan akan menjadi bagian penting dalam pemberitaan lanjutan.
Tokoh Masyarakat Denpasar: Wakil Bali Harus Menjaga Etika
Tokoh masyarakat Denpasar, Agung Putra, S.H., turut memberikan tanggapan. Menurutnya, masyarakat Bali membutuhkan wakil di DPD RI yang mampu mengayomi masyarakat serta menjaga etika dan profesionalitas.
“Secara pribadi, Bali butuh seorang DPD yang bisa mengayomi, punya etika yang baik, profesional, bukan seenaknya sendiri dan mengatasnamakan Bali. Ini gak beres,” ujar Agung Putra, Selasa (1/9/2026).
Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi narasumber dan bukan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran etik.
APAKAH KEHADIRAN DI ACARA TERSEBUT MERUPAKAN PELANGGARAN PIDANA?
Secara hukum, tidak tepat menyatakan seseorang melakukan tindak pidana hanya karena menghadiri Miss Equality World atau kegiatan yang berkaitan dengan komunitas transgender/LGBTQ.
Hingga saat ini tidak terdapat ketentuan pidana nasional yang secara spesifik menjadikan tindakan menghadiri acara semacam itu sebagai tindak pidana.
Artinya, apabila satu-satunya fakta yang terbukti hanyalah kehadiran seseorang dalam sebuah acara, hal tersebut tidak dengan sendirinya memenuhi unsur tindak pidana.
Pidana baru dapat dibicarakan apabila terdapat perbuatan lain yang secara konkret memenuhi unsur delik dalam peraturan perundang-undangan, dan hal tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum.
Karena itu, pemberitaan tidak boleh mengonstruksikan kehadiran dalam acara tersebut sebagai tindak pidana tanpa adanya unsur perbuatan pidana yang jelas.
BAGAIMANA DENGAN DUGAAN PELANGGARAN ETIK?
Persoalan berbeda dapat muncul pada ranah etik.
Sebagai anggota DPD RI, AWK terikat kewajiban kelembagaan dan Kode Etik DPD. Anggota DPD antara lain berkewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, menaati peraturan perundang-undangan dan Kode Etik, menjaga etika serta norma dalam hubungan kerja, mendengar dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah pemilihannya.
Kode Etik DPD juga diarahkan untuk menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, serta kredibilitas anggota dan lembaga DPD RI.
Namun, apakah kehadiran AWK dalam acara Miss Equality World 2026 benar-benar merupakan pelanggaran Kode Etik, tidak dapat diputuskan oleh opini media sosial ataupun pemberitaan.
Penilaian tersebut merupakan kewenangan Badan Kehormatan DPD RI melalui mekanisme pemeriksaan sesuai aturan internal DPD.
Karena itu, pertanyaan etik yang relevan bukan semata-mata mengenai jenis acara yang dihadiri, melainkan antara lain: dalam kapasitas apa AWK hadir, apakah membawa atau menggunakan atribut/jabatan DPD RI, apakah mengatasnamakan masyarakat Bali, apakah merupakan kegiatan kedinasan, serta apakah terdapat fasilitas atau anggaran negara yang digunakan.
Jika kehadirannya murni sebagai pribadi dan tidak terdapat tindakan lain yang melanggar ketentuan, hal itu tentu mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda dibanding apabila kehadiran tersebut dilakukan secara resmi dengan membawa jabatan atau menggunakan fasilitas negara.
PERPRES 111/2025 BUKAN DASAR PEMIDANAAN
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 juga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk langsung mempidana seseorang hanya karena menghadiri kegiatan terkait LGBTQ.
Perpres tersebut merupakan kerangka kebijakan pertahanan negara dan bukan undang-undang pidana yang menciptakan delik baru beserta ancaman penjara bagi individu.
Dengan demikian, narasi bahwa seseorang otomatis dapat dipidana berdasarkan Perpres 111/2025 karena menghadiri acara tersebut perlu diluruskan.
PUBLIK BERHAK BERTANYA, AWK BERHAK MENJAWAB
Kontroversi ini pada akhirnya membutuhkan satu hal penting: klarifikasi terbuka.
Sebagai pejabat publik yang dipilih untuk mewakili Bali di DPD RI, AWK tentu berada dalam ruang pengawasan masyarakat. Publik berhak mempertanyakan aktivitas wakilnya, terlebih apabila aktivitas tersebut dinilai berkaitan dengan kapasitas jabatan atau representasi daerah.
Namun kritik harus dipisahkan secara tegas dari tuduhan pidana maupun serangan terhadap kehidupan pribadi seseorang.
Pertanyaan yang kini menunggu jawaban adalah: benarkah Arya Wedakarna hadir dalam Miss Equality World 2026 di Bangkok? Dalam kapasitas apa dirinya hadir? Apakah membawa kapasitas sebagai anggota DPD RI asal Bali atau sepenuhnya sebagai pribadi? Apakah terdapat fasilitas maupun anggaran negara yang digunakan?
Hingga AWK memberikan klarifikasi dan apabila persoalan tersebut dibawa ke Badan Kehormatan DPD RI, publik sepatutnya tidak mendahului proses dengan menyimpulkan telah terjadi tindak pidana ataupun pelanggaran etik.
Kritik terhadap pejabat publik adalah bagian dari demokrasi. Tetapi penetapan adanya pelanggaran harus tetap berdasarkan fakta, aturan, dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
( dd99 )
