Langsung ke konten
Manggarai Barat – Peristiwa yang melibatkan anggota TNI dan Brimob di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, memasuki babak baru setelah Kodam IX/Udayana memberikan penjelasan resmi terkait kronologi kejadian yang selama ini berkembang di ruang publik. Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution menegaskan bahwa sejumlah informasi yang beredar sebelumnya tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan awal yang dilakukan Subdenpom IX/1-1 Ende bersama unsur terkait.
Berdasarkan hasil pendalaman sementara, insiden tersebut bermula saat tiga anggota Kodim 1630/Manggarai Barat menghadiri acara syukuran pelantikan anggota Brimob di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, pada Rabu malam, 10 Juni 2026. Ketiga prajurit tersebut hadir sebagai tamu undangan dan diterima secara baik dalam suasana kekeluargaan.
Namun situasi berubah ketika sejumlah anggota Brimob meninggalkan lokasi acara dan sekitar 30 menit kemudian kembali datang dalam jumlah yang lebih banyak. Dari hasil pemeriksaan dan keterangan para saksi, disebutkan bahwa salah satu anggota TNI diduga ditarik ke arah jalan raya sebelum terjadi pemukulan dan pengeroyokan. Rekannya yang berupaya memberikan pertolongan juga disebut menjadi sasaran tindakan serupa.
Keterangan para saksi yang telah dimintai keterangan memperkuat dugaan adanya pengeroyokan terhadap kedua anggota TNI tersebut. Bahkan, menurut kesaksian yang dihimpun penyidik, sejumlah warga sempat berusaha melerai agar keributan tidak berlanjut. Namun situasi disebut terus memanas hingga salah satu anggota TNI berada dalam kondisi terdesak.
Dalam pemeriksaan resmi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Pratu I.W. mengakui melakukan penikaman terhadap anggota Brimob yang terlibat dalam insiden tersebut. Akan tetapi, menurut pengakuannya, tindakan itu dilakukan saat dirinya merasa keselamatannya terancam akibat pengeroyokan yang sedang berlangsung.
Kapendam IX/Udayana menegaskan bahwa seluruh fakta yang saat ini beredar masih merupakan hasil pemeriksaan awal. Oleh karena itu, proses investigasi masih terus dilakukan untuk mengungkap secara utuh kronologi kejadian, motif, serta pihak-pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Kodam IX/Udayana juga mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan ataupun membangun opini yang belum tentu sesuai dengan fakta hukum. Prinsip objektivitas, transparansi, dan profesionalisme, kata Kapendam, menjadi landasan utama dalam penanganan perkara ini.
Lebih lanjut, Kodam memastikan bahwa apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI, maka proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Begitu pula terhadap pihak lain yang terbukti melakukan tindakan melawan hukum, seluruh proses akan dilakukan secara adil, proporsional, dan tanpa pandang bulu.
Saat ini Subdenpom IX/1-1 Ende terus melakukan serangkaian langkah investigasi, mulai dari olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi dan korban, koordinasi dengan Kodim 1630/Manggarai Barat serta Brimob Kompi 1 Yon B Pelopor Polda NTT, hingga pemantauan kondisi korban di rumah sakit.
Kapendam juga menegaskan bahwa hubungan sinergitas antara TNI dan Polri tetap berjalan baik dan solid. Menurutnya, peristiwa tersebut merupakan kasus individual yang sedang diproses sesuai mekanisme hukum dan tidak dapat digeneralisasi sebagai konflik antara dua institusi negara.
Masyarakat diimbau tetap tenang, tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, serta memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus ini secara profesional, objektif, dan akuntabel. Dengan proses hukum yang transparan dan berdasarkan fakta, diharapkan kebenaran dapat terungkap secara utuh sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berpotensi mengganggu stabilitas dan soliditas TNI-Polri di lapangan.
( dd99 )
