Langsung ke konten
DENPASAR – Polda Bali terus menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat reformasi birokrasi guna menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Analisis dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Polri Tahap Pra-Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026 yang diselenggarakan Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Rena) Polda Bali di Hotel Quest Denpasar, Selasa (21/7/2026).
Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Karo Rena Polda Bali Kombes Pol. Mohamad Basori, S.I.K., M.M., M.H., serta dihadiri pengawas eksternal dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali, jajaran Kabag RBP, personel satuan kerja (Satker) Polda Bali, dan perwakilan Polres jajaran yang menjadi peserta pembangunan Zona Integritas menuju predikat WBBM.
Dalam arahannya, Kombes Pol. Mohamad Basori menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak boleh dipandang sebagai upaya administratif semata atau sekadar mengejar penghargaan. Menurutnya, keberhasilan sesungguhnya terletak pada perubahan budaya kerja yang mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menekankan bahwa predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan simbol komitmen seluruh personel dalam membangun organisasi yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.
“Hingga saat ini, Polda Bali telah memiliki 14 Satker dan Satwil yang berhasil meraih predikat WBK. Namun, capaian tersebut tidak boleh membuat kita berpuas diri. Target berikutnya adalah mewujudkan Satker dan Satwil pertama yang mampu meraih predikat WBBM sebagai bukti nyata kualitas pelayanan yang semakin baik,” tegasnya.
Pada tahun 2026, terdapat empat satuan yang dipersiapkan secara khusus untuk mengikuti penilaian menuju predikat WBBM, yakni Biro SDM Polda Bali, Polres Gianyar, Polres Tabanan, dan Polres Buleleng. Masing-masing memaparkan berbagai inovasi pelayanan publik, implementasi enam area perubahan reformasi birokrasi, strategi mitigasi risiko, capaian kinerja organisasi, hingga dampak positif yang telah dirasakan masyarakat.
Setiap paparan mendapatkan evaluasi komprehensif dari Karo Rena Polda Bali, Kabag RBP, pengawas eksternal Ombudsman RI, serta peserta lainnya. Berbagai masukan konstruktif diberikan untuk menyempurnakan dokumen, memperkuat inovasi pelayanan, dan meningkatkan kesiapan menghadapi tahapan desk evaluasi yang akan dilaksanakan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Suasana kegiatan berlangsung dinamis dengan diskusi yang interaktif. Berbagai pengalaman dan praktik terbaik dibagikan antar-satuan sebagai bentuk sinergi dalam memperkuat implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Polda Bali. Semangat kolaborasi tersebut menjadi modal penting dalam menciptakan budaya kerja yang profesional, modern, serta berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.
Melalui evaluasi yang menyeluruh dan persiapan yang semakin matang, Polda Bali optimistis empat Satker dan Satwil yang diusulkan mampu melewati seluruh tahapan penilaian serta mencatatkan sejarah sebagai satuan pertama di jajaran Polda Bali yang berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026.
Keberhasilan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi prestasi institusi, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa transformasi Polri Presisi terus berjalan melalui pelayanan publik yang semakin bersih, transparan, responsif, dan mampu memberikan rasa aman serta kepuasan bagi seluruh masyarakat Bali.
( dd99 )
