Langsung ke konten
DENPASAR – Penguatan tata kelola pemerintahan desa dan keamanan berbasis masyarakat menjadi perhatian dalam Upacara Pengukuhan dan Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dan Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (ASLINMAS) Provinsi Bali yang digelar di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Sabtu (19/9/2026).
Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si. hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari komitmen memperkuat kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, pemerintahan desa, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Upacara pengukuhan dan pelantikan dipimpin langsung Jaksa Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M. Kegiatan turut dihadiri Gubernur Bali, Gubernur Maluku Utara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali, jajaran ABPEDNAS dan ASLINMAS, serta sejumlah pejabat dan tamu undangan.
Momentum tersebut tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga membawa pesan penting mengenai besarnya tanggung jawab yang berada di pundak kepengurusan baru. ABPEDNAS dan ASLINMAS diharapkan mampu mengambil peran nyata dalam memperkuat tata kelola desa sekaligus membangun sistem keamanan lingkungan yang semakin responsif terhadap dinamika masyarakat.
Dalam amanatnya, Jaksa Agung RI Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin menegaskan bahwa pengukuhan kepengurusan tidak boleh dimaknai sebatas seremoni organisasi. Jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, integritas, disiplin, serta semangat pengabdian kepada masyarakat.
Perhatian juga diberikan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa, khususnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Sinergi pengawasan melalui program Jaksa Garda Desa menjadi salah satu instrumen yang diharapkan dapat membantu pemerintahan desa menjalankan pembangunan sesuai ketentuan dan kepentingan masyarakat.
Di sisi lain, ASLINMAS dinilai memiliki posisi strategis karena keberadaan anggotanya bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat di desa maupun kelurahan.
Anggota Linmas tidak hanya memiliki fungsi membantu menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan, tetapi juga diharapkan hadir dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, membantu pengamanan lingkungan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana maupun situasi darurat.
Karena itu, semboyan “Patriot Perlindungan Masyarakat” diharapkan tidak berhenti sebagai identitas organisasi. Semangat tersebut harus diwujudkan dalam kedisiplinan, kesiapsiagaan, tanggung jawab, serta kualitas pelayanan setiap anggota ASLINMAS kepada masyarakat.
Sementara ABPEDNAS memiliki peran penting sebagai wadah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keberadaannya diharapkan semakin memperkuat fungsi BPD sebagai mitra pemerintah desa sekaligus saluran aspirasi masyarakat.
Melalui fungsi tersebut, aspirasi warga dapat diserap, ditampung dan disampaikan secara tepat sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berlangsung secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Kapolda Bali: Kamtibmas Bukan Tanggung Jawab Polri Semata
Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya menegaskan dukungan Polda Bali terhadap penguatan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, aparat penegak hukum, ABPEDNAS, ASLINMAS, dan seluruh komponen masyarakat.
Menurut Kapolda, keamanan dan ketertiban tidak mungkin diwujudkan hanya melalui kerja kepolisian. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun sistem keamanan yang kuat, terutama karena berbagai dinamika dan potensi persoalan sering kali pertama kali muncul di lingkungan desa.
“Keamanan dan ketertiban masyarakat tidak dapat diwujudkan oleh Polri sendiri. Dibutuhkan sinergi dan partisipasi seluruh elemen masyarakat sampai pada tingkat desa. Kami berharap ABPEDNAS dan ASLINMAS dapat menjadi mitra strategis dalam membangun kesadaran hukum, menjaga keamanan lingkungan, serta mendeteksi sejak dini berbagai potensi gangguan kamtibmas,” tegas Irjen Pol. Daniel Adityajaya.
Kapolda Bali juga menekankan bahwa desa merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas keamanan daerah. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi antara Bhabinkamtibmas, pemerintah dan perangkat desa, anggota Linmas, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, serta warga perlu terus diperkuat.
Kolaborasi tersebut menjadi semakin penting bagi Bali yang memiliki posisi strategis sebagai salah satu destinasi pariwisata dunia. Stabilitas keamanan bukan hanya berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, tetapi juga terhadap kenyamanan wisatawan serta citra Bali dan Indonesia di mata internasional.
“Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia membutuhkan stabilitas keamanan yang kuat hingga ke tingkat desa. Mari kita jaga Bali melalui semangat kebersamaan, gotong royong dan komunikasi yang baik. Setiap persoalan yang muncul di masyarakat harus sedini mungkin kita identifikasi dan selesaikan secara tepat agar tidak berkembang menjadi gangguan kamtibmas,” ujar Kapolda Bali.
Perkuat Deteksi Dini di Lingkungan Masyarakat
Kehadiran ASLINMAS, menurut Kapolda, memiliki arti strategis dalam mendukung konsep keamanan berbasis masyarakat. Posisi anggota Linmas yang berada dekat dengan kehidupan warga membuat mereka memiliki peran penting dalam mengenali kondisi dan dinamika lingkungan.
Sinergi antara anggota Linmas dan Bhabinkamtibmas diharapkan dapat memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan. Persoalan yang masih berada pada tahap awal diharapkan dapat segera dikomunikasikan, dikoordinasikan dan ditangani sesuai kewenangan sebelum berkembang menjadi konflik maupun gangguan kamtibmas yang lebih luas.
Selain aspek keamanan, kesiapsiagaan menghadapi bencana juga menjadi bagian penting dari peran Linmas. Kondisi geografis dan aktivitas masyarakat Bali membutuhkan sumber daya masyarakat yang memiliki kesiapan untuk bergerak cepat ketika terjadi keadaan darurat.
Pada kesempatan tersebut, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua DPD ASLINMAS Provinsi Bali. Sementara I Komang Merta Jiwa dipercaya menjabat Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Bali.
Kepengurusan yang baru dikukuhkan diharapkan tidak hanya mampu membangun organisasi secara internal, tetapi juga memperluas kolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pemerintah desa, Bhabinkamtibmas, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan berbagai komponen lainnya.
Polda Bali berharap ABPEDNAS dan ASLINMAS mampu menjalankan amanah organisasi dengan integritas serta menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penguatan pemerintahan desa dan keamanan lingkungan pada akhirnya merupakan dua hal yang saling berkaitan. Tata kelola yang transparan dan akuntabel dapat memperkuat kepercayaan masyarakat, sedangkan lingkungan yang aman dan kondusif memberikan ruang bagi pembangunan serta aktivitas sosial dan ekonomi untuk berjalan dengan baik.
Melalui kolaborasi pemerintah, aparat penegak hukum, ABPEDNAS, ASLINMAS dan masyarakat, diharapkan desa-desa di Bali semakin kuat dalam tata kelola sekaligus memiliki ketahanan keamanan yang baik.
Sinergi dari tingkat desa inilah yang diharapkan menjadi salah satu fondasi untuk mempertahankan Bali sebagai daerah yang aman, damai, tertib, kondusif, serta tetap nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan.
( dd99 )
