Langsung ke konten
SURABAYA – Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, mewakili Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi pemerintah daerah se-Jawa Timur dan Bali yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Selasa (4/8). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Rapat koordinasi ini mengangkat sejumlah isu strategis, di antaranya penguatan budaya integritas di lingkungan pemerintahan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan berbasis manajemen risiko, serta langkah-langkah preventif dalam mencegah tindak pidana korupsi melalui penyempurnaan sistem tata kelola pemerintahan. Forum tersebut juga menjadi ruang koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyamakan persepsi serta memperkuat sinergi untuk menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Rakor dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri beserta jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama Kemendagri, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh bersama jajaran, para Deputi KPK RI, Gubernur Jawa Timur beserta seluruh kepala daerah di wilayah Jawa Timur.
Dari Provinsi Bali, kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta bersama para kepala daerah dan wakil kepala daerah, antara lain Wakil Wali Kota Denpasar, Wakil Bupati Tabanan, Wakil Bupati Gianyar, Bupati Bangli, Bupati Klungkung, Bupati Buleleng, Wakil Bupati Jembrana, serta Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta.
Usai mengikuti rapat koordinasi, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung memiliki komitmen kuat untuk mendukung seluruh kebijakan nasional dalam upaya memperkuat integritas aparatur pemerintahan serta mencegah praktik korupsi melalui pembenahan sistem tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, pembangunan daerah yang berkelanjutan hanya dapat diwujudkan apabila didukung oleh birokrasi yang profesional, transparan, serta mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran kepada masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mencegah korupsi melalui perbaikan sistem, peningkatan pengawasan, serta penguatan budaya integritas di seluruh perangkat daerah,” ujar Bagus Alit Sucipta.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga harus diawali dengan langkah-langkah pencegahan yang sistematis. Oleh karena itu, penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas pengawasan, serta penerapan manajemen risiko menjadi bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan bebas dari penyimpangan.
Wakil Bupati juga menilai forum koordinasi tersebut menjadi sarana evaluasi sekaligus pembelajaran bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, berbagai potensi penyimpangan dapat diminimalkan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Ia menambahkan, kolaborasi antardaerah maupun antarinstansi sangat diperlukan dalam menyamakan langkah strategis guna memperkuat sistem pengawasan dan membangun budaya integritas yang berkelanjutan di seluruh perangkat pemerintahan.
Dalam keynote speech, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa kepemimpinan kepala daerah yang berintegritas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Ia mengingatkan bahwa kepala daerah memiliki peran sentral dalam membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi kejujuran, profesionalisme, serta pelayanan kepada masyarakat.
Kemendagri juga mendorong seluruh pemerintah daerah untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta menerapkan manajemen risiko sebagai langkah preventif dalam mencegah terjadinya praktik korupsi.
Sementara itu, Ketua KPK RI Setyo Budiyanto menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan integritas kepala daerah, penyempurnaan tata kelola pemerintahan, serta pembangunan sistem pengawasan yang mampu menutup berbagai celah penyimpangan.
Menurutnya, keberhasilan pemberantasan korupsi sangat bergantung pada komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, Kemendagri, KPK, BPKP, aparat pengawasan internal pemerintah, serta seluruh elemen terkait harus terus diperkuat agar tercipta pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Badung dalam rapat koordinasi ini menjadi wujud nyata komitmen daerah dalam mendukung agenda reformasi birokrasi nasional. Melalui penguatan integritas, peningkatan pengawasan, serta penyempurnaan sistem tata kelola pemerintahan, Pemkab Badung bertekad terus menghadirkan pemerintahan yang profesional, berorientasi pada pelayanan publik, dan bebas dari praktik korupsi demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
( NDR )
