Langsung ke konten
Jakarta – Posisi Bali sebagai penyumbang devisa pariwisata terbesar nasional kembali menjadi sorotan serius di tingkat pusat. Dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Pemerintah Provinsi Bali, percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Pulau Dewata menjadi tuntutan utama.
Rapat yang digelar pada Rabu (8/4/2026) itu menegaskan bahwa Bali bukan sekadar destinasi wisata, melainkan aset ekonomi nasional yang menopang sektor pariwisata Indonesia.
Gubernur Bali, , memaparkan capaian luar biasa sektor pariwisata sepanjang 2025. Jumlah wisatawan mancanegara tercatat mencapai 7,05 juta orang, tertinggi sepanjang sejarah Bali. Sementara total kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara menyentuh 16,3 juta orang.
Dengan asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS, belanja wisatawan asing di Bali diperkirakan mencapai Rp176 triliun, angka yang disebut menyumbang lebih dari separuh devisa pariwisata nasional.
“Ekonomi Bali sangat bergantung pada pariwisata, dengan kontribusi sekitar 66 persen terhadap PDRB. Karena itu, infrastruktur dasar harus dipercepat agar Bali tidak mengalami penurunan kualitas,” tegas Koster.
Ia menekankan, berbagai persoalan mendesak kini membayangi Bali, mulai dari abrasi pantai, kemacetan kronis, krisis air bersih, persoalan sampah, hingga keterbatasan infrastruktur jalan dan pelabuhan.
Sejumlah proyek strategis pun diusulkan untuk segera direalisasikan, di antaranya pembangunan underpass Jimbaran, jalan nasional Pesanggaran–Canggu, jalur wisata Klungkung–Karangasem, jalan lingkar Bali Utara, serta pelabuhan logistik di wilayah Karangasem dan Klungkung.
Koster juga menyoroti kemacetan parah yang kerap terjadi saat musim libur dan hari raya akibat lonjakan kendaraan dari Pulau Jawa menuju Bali.
“Kami ingin ada alternatif penyeberangan dari Ketapang langsung ke wilayah Bali utara atau timur agar kepadatan tidak hanya menumpuk di satu titik,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, , menegaskan Bali merupakan aset nasional yang tidak boleh diabaikan.
“Dari sekitar Rp176 triliun perputaran ekonomi wisatawan mancanegara, lebih dari setengahnya berasal dari Bali. Jika Bali tidak kita urus dengan baik, angka itu bisa menyusut drastis,” tegasnya.
Menurut Lasarus, kebutuhan anggaran untuk menjaga daya saing Bali sebenarnya sangat kecil jika dibandingkan kontribusi ekonominya.
“Untuk pengamanan pantai saja, Bali hanya membutuhkan sekitar Rp3–4 triliun. Tidak cerdas jika kita membiarkan potensi sebesar itu hilang hanya karena lalai mengurusnya,” katanya dengan nada tegas.
Selain infrastruktur darat dan pesisir, persoalan akses penerbangan domestik juga menjadi perhatian serius.
“Sekarang ke Bali terasa sulit, terutama bagi wisatawan domestik. Mencari tiket pesawat ke Bali itu susah, pergi susah, pulang juga susah. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujar Lasarus.
Rapat ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan Bali tetap menjadi destinasi wisata unggulan dunia, sekaligus menjaga kontribusinya sebagai mesin penggerak ekonomi nasional.
( dd99 )
