Langsung ke konten
MANGUPURA– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung melalui Komisi III memberikan perhatian serius terhadap kinerja dan tata kelola Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana. Transparansi keuangan, efektivitas pengelolaan pasar, produktivitas pegawai, hingga kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan menjadi sejumlah persoalan penting yang dibahas dalam rapat kerja bersama jajaran Perumda.
Rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Badung, I Made Ponda Wirawan, bertempat di Ruang Gosana II, Lantai 2 Gedung DPRD Kabupaten Badung, Kamis (5/11/2026).
Turut hadir dalam rapat tersebut anggota Komisi III DPRD Badung, yakni I Made Retha, I Nyoman Satria, I Wayan Sandra, I Gusti Ngurah Shaskara, I Made Sumerta, dan I Gede Aryantha.
Pertemuan ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap badan usaha milik daerah (BUMD), khususnya untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
DPRD Minta Direksi Terbuka, Kondisi Keuangan dan Target Keuntungan Harus Jelas
Dalam pembahasan tersebut, Komisi III menekankan pentingnya keterbukaan jajaran direksi mengenai kondisi perusahaan secara menyeluruh.
DPRD menginginkan adanya penjelasan yang terukur terkait pendapatan, pengeluaran, utang, piutang, biaya operasional, hingga realisasi keuntungan perusahaan.
Transparansi dinilai menjadi fondasi utama dalam membangun tata kelola BUMD yang sehat. Terlebih, Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana memiliki tanggung jawab strategis dalam mengelola fasilitas perdagangan yang berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Komisi III juga mempertanyakan sejauh mana target-target dalam rencana bisnis perusahaan telah direalisasikan, termasuk apakah penggunaan anggaran selama ini telah sejalan dengan pencapaian kinerja yang direncanakan.
Pengawasan terhadap perusahaan daerah tidak cukup hanya berfokus pada laporan administratif. DPRD juga menekankan perlunya evaluasi berdasarkan hasil nyata, terutama kemampuan perusahaan meningkatkan pendapatan, mengendalikan pengeluaran, dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
Perumda diharapkan tidak sekadar menjalankan kegiatan operasional rutin, tetapi juga mampu membuktikan bahwa setiap anggaran yang digunakan memberikan manfaat ekonomi yang terukur.
Anggaran Penyehatan Perusahaan 2027 dan Digitalisasi Pasar Rp100 Juta Dipertanyakan
Salah satu pembahasan penting dalam rapat tersebut menyangkut kebutuhan anggaran penyehatan perusahaan untuk tahun 2027.
Komisi III meminta penjelasan mengenai dasar perencanaan, kebutuhan pembiayaan, serta sasaran yang hendak dicapai melalui program penyehatan tersebut.
DPRD menilai bahwa setiap rencana pengeluaran harus disertai perhitungan yang jelas, termasuk dampaknya terhadap peningkatan pendapatan dan efisiensi operasional perusahaan.
Perhatian juga diarahkan pada rencana penyusunan master plan digitalisasi pasar dengan nilai biaya sekitar Rp100 juta.
Komisi III mempertanyakan rincian penggunaan anggaran tersebut, ruang lingkup pekerjaan, serta manfaat konkret yang nantinya dapat dirasakan oleh pengelola pasar, pedagang, dan masyarakat.
Digitalisasi pasar pada prinsipnya diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan, memperkuat pencatatan transaksi, mempermudah pengawasan penerimaan, serta mengurangi potensi kebocoran pendapatan.
Namun, perencanaan digitalisasi juga perlu memiliki indikator keberhasilan yang jelas agar tidak berhenti pada penyusunan dokumen perencanaan tanpa implementasi yang memberikan hasil nyata.
Selain itu, perkembangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Food Station Jakarta turut menjadi perhatian.
DPRD meminta kejelasan mengenai tindak lanjut kerja sama tersebut, termasuk potensi manfaatnya bagi penguatan usaha Perumda di sektor pasar dan pangan.
Pasar Kuta Jadi Sorotan, Kebocoran dan Lingkungan Becek Harus Segera Dibenahi
Persoalan kondisi fisik pasar menjadi salah satu perhatian utama Komisi III DPRD Badung.
Pasar Kuta secara khusus mendapat sorotan karena masih menghadapi sejumlah permasalahan, mulai dari kebocoran bangunan, kondisi lantai yang becek, hingga lingkungan pasar yang dinilai belum tertata secara optimal.
Kondisi tersebut dipandang membutuhkan penanganan serius, mengingat Pasar Kuta berada di kawasan pariwisata internasional yang menjadi salah satu wajah Kabupaten Badung di mata wisatawan domestik maupun mancanegara.
Sebagai daerah yang mengandalkan sektor pariwisata, Badung memiliki kepentingan untuk memastikan fasilitas publik, termasuk pasar tradisional, berada dalam kondisi layak, bersih, aman, dan nyaman.
Pasar tradisional tidak hanya berfungsi sebagai pusat transaksi ekonomi masyarakat, tetapi juga memiliki potensi menjadi bagian dari daya tarik wisata budaya dan aktivitas ekonomi lokal.
Karena itu, pembenahan Pasar Kuta dinilai perlu dilakukan secara terencana, mulai dari perbaikan infrastruktur, sistem drainase, kebersihan lingkungan, hingga penataan fasilitas bagi pedagang dan pengunjung.
Komisi III menekankan bahwa peningkatan kinerja perusahaan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas fasilitas pasar yang dikelola.
Perusahaan daerah diharapkan mampu menyeimbangkan orientasi keuntungan dengan tanggung jawab pelayanan publik.
Pasar Merugi Dievaluasi, Pengelolaan Pasar Tenten Diusulkan Melibatkan Desa Adat
Tidak hanya membahas kondisi infrastruktur, Komisi III juga meminta pemetaan yang jelas mengenai pasar-pasar yang menghasilkan keuntungan maupun yang masih mengalami kerugian.
DPRD menginginkan adanya evaluasi terhadap masing-masing unit usaha untuk mengetahui penyebab kerugian, hambatan operasional, serta langkah perbaikan yang dapat dilakukan.
Salah satu pasar yang menjadi perhatian adalah Pasar Tenten, yang disebut masih mengalami kerugian dalam pengelolaannya.
Dalam rapat tersebut, muncul usulan agar pengelolaan pasar yang terus mengalami kerugian dapat dipertimbangkan untuk diserahkan kepada desa adat setempat.
Usulan tersebut menjadi salah satu alternatif yang perlu dikaji lebih lanjut, baik dari aspek regulasi, status aset, kemampuan pengelolaan, maupun dampaknya terhadap pedagang dan masyarakat.
Pelibatan desa adat dinilai dapat menjadi pilihan apabila terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat.
Meski demikian, setiap perubahan pola pengelolaan tetap memerlukan kajian menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan administratif maupun hukum di kemudian hari.
DPRD juga mendorong direksi untuk memiliki strategi yang berbeda sesuai kondisi masing-masing pasar, sehingga penyelesaian persoalan tidak dilakukan dengan pendekatan yang sama terhadap seluruh unit usaha.
Kepegawaian Disorot, Gaji UMK dan Batas 150 Karyawan Jadi Perhatian
Aspek sumber daya manusia turut menjadi bagian penting dalam evaluasi Komisi III.
DPRD mempertanyakan kesesuaian sistem penggajian pegawai dengan ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK), sekaligus meminta kejelasan mengenai struktur dan jumlah tenaga kerja yang dimiliki perusahaan.
Dalam rapat tersebut juga dibahas pembatasan jumlah karyawan maksimal 150 orang yang dikaitkan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Komisi III menilai bahwa kebijakan kepegawaian harus mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan, kebutuhan operasional, serta produktivitas masing-masing pegawai.
Evaluasi terhadap tenaga kerja diharapkan dilakukan secara objektif, profesional, dan tetap memperhatikan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.
Perusahaan juga perlu memastikan adanya keseimbangan antara biaya pegawai dan pendapatan usaha agar pengeluaran rutin tidak menjadi beban yang menghambat proses penyehatan keuangan.
Di sisi lain, peningkatan kompetensi, kedisiplinan, dan produktivitas pegawai juga menjadi bagian penting dalam membangun perusahaan yang lebih efisien dan berdaya saing.
LHP BPK, Piutang dan Utang Perusahaan Diminta Dibuka Secara Transparan
Komisi III turut meminta keterbukaan mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun sebelumnya.
Hasil pemeriksaan tersebut dinilai penting sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui persoalan yang perlu ditindaklanjuti oleh jajaran direksi.
DPRD juga meminta penjelasan mengenai mekanisme penagihan piutang perusahaan, kondisi utang, serta keseimbangan antara kemampuan keuangan dan kebutuhan biaya perbaikan pasar.
Penagihan piutang yang efektif menjadi salah satu aspek penting untuk menjaga arus kas perusahaan. Sementara itu, pengelolaan utang perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu keberlangsungan operasional.
Komisi III menginginkan adanya langkah konkret dalam menindaklanjuti setiap persoalan yang ditemukan, termasuk penyusunan skala prioritas penggunaan anggaran.
Perbaikan infrastruktur pasar memang membutuhkan biaya, tetapi pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kemampuan keuangan dan urgensi kebutuhan di lapangan.
Dengan pengelolaan keuangan yang terukur, Perumda diharapkan dapat menjalankan fungsi pelayanan sekaligus memperbaiki kondisi bisnis perusahaan secara berkelanjutan.
DPRD Dorong Pembenahan Menyeluruh, Perumda Harus Mampu Berkontribusi terhadap PAD
Rapat kerja Komisi III DPRD Badung menjadi momentum penting untuk mendorong pembenahan tata kelola Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana.
Berbagai persoalan yang dibahas menunjukkan bahwa peningkatan kinerja perusahaan membutuhkan langkah perbaikan secara menyeluruh, mulai dari penguatan manajemen keuangan, penataan sumber daya manusia, peningkatan kualitas infrastruktur pasar, hingga pengembangan model bisnis yang lebih produktif.
Sebagai perusahaan milik daerah, Perumda memiliki dua tanggung jawab yang harus berjalan beriringan, yakni memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan mengoptimalkan potensi pendapatan perusahaan.
Keberhasilan pengelolaan BUMD tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari kualitas pelayanan, efisiensi penggunaan anggaran, keberlanjutan usaha, serta manfaat ekonomi yang dirasakan pedagang dan masyarakat.
Karena itu, Komisi III mendorong direksi untuk menyiapkan langkah pembenahan yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala.
Rencana penyehatan perusahaan tahun 2027 diharapkan menjadi bagian dari strategi perbaikan jangka panjang, bukan sekadar program administratif atau penambahan kebutuhan anggaran.
Setiap kebijakan perusahaan perlu didukung perencanaan yang matang, pelaksanaan yang transparan, serta pertanggungjawaban yang dapat diuji.
DPRD Kabupaten Badung menegaskan pentingnya pengelolaan Perumda secara profesional dan akuntabel agar perusahaan mampu berkembang menjadi BUMD yang sehat, mandiri, dan memberikan kontribusi lebih optimal terhadap PAD Kabupaten Badung.
Melalui pengawasan yang berkelanjutan, Komisi III berharap berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata.
Pembenahan pasar, peningkatan produktivitas, penguatan sistem keuangan, serta transparansi pengelolaan perusahaan diharapkan menjadi prioritas direksi ke depan.
Pada akhirnya, keberhasilan Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana bukan hanya menjadi kepentingan pemerintah daerah, tetapi juga menyangkut keberlangsungan aktivitas ekonomi ribuan masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada keberadaan pasar tradisional.
Pasar yang tertata, perusahaan yang sehat, serta pengelolaan keuangan yang transparan menjadi fondasi penting dalam memperkuat perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung.
( Red )
