Langsung ke konten
Denpasar – Bali hari ini tidak sedang baik-baik saja. Di balik gemerlap pariwisata dan angka kunjungan yang kerap dibanggakan, ada kenyataan yang tak bisa lagi ditutupi: alih fungsi lahan terus terjadi, vila ilegal tumbuh tanpa kendali, desa adat makin terdesak, dan krama Bali perlahan kehilangan ruang hidupnya sendiri.
Ini bukan semata soal ekonomi. Ini soal arah. Soal siapa yang benar-benar mengendalikan Bali hari ini.
Selama ini, kita terlalu sering disuguhi kepemimpinan yang kuat di panggung, namun lemah di lapangan. Retorika tentang budaya, kearifan lokal, dan identitas Bali begitu fasih disampaikan. Kamera menyukai mereka. Publik pun mudah terpikat. Namun di balik itu, kerusakan berjalan pelan tapi pasti—dan nyaris tak pernah benar-benar dihentikan.
Di titik inilah, sosok seperti I Nyoman Cantiasa menjadi pembanding yang tidak bisa diabaikan.
Lahir di Buleleng pada 26 Juni 1967, Cantiasa bukan figur yang dibesarkan oleh pencitraan. Ia adalah prajurit lapangan. Lulusan terbaik Akademi Militer tahun 1990 dengan predikat Adhi Makayasa dan Tri Sakti Wiratama—simbol kecerdasan, integritas, dan dedikasi. Kariernya ditempa di satuan elite Komando Pasukan Khusus, sebuah lingkungan yang tidak mengenal kompromi terhadap kesalahan.
Ia pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus (2019–2020), Pangdam XVIII/Kasuari, Pangkogabwilhan III, hingga Wakil Kepala Badan Intelijen Negara. Jabatan-jabatan itu bukan sekadar posisi, melainkan bukti kepercayaan negara terhadap kapasitasnya dalam membaca ancaman, mengambil keputusan cepat, dan bertindak tegas di situasi paling sulit.
Namun yang lebih penting dari itu semua adalah cara pandangnya.
Saat bertugas di Bali sebagai Danrem 163/Wirasatya, Cantiasa tidak melihat Bali dari baliho atau laporan meja. Ia melihat langsung realitas di lapangan—bagaimana aturan bisa dimanipulasi, bagaimana hukum kadang tumpul ke atas, dan bagaimana kepentingan besar perlahan menggerus hak masyarakat lokal.
Pengalaman itu membentuk satu karakter yang hari ini terasa langka: keberanian untuk menghentikan sesuatu yang salah, meskipun tidak populer.
Bandingkan dengan gaya kepemimpinan yang terlalu kompromistis. Semua ingin dirangkul, semua ingin disenangkan. Akhirnya, tidak ada keputusan tegas. Tidak ada pelanggaran yang benar-benar dihentikan. Yang ada hanyalah keseimbangan semu—aman di permukaan, namun rapuh di dalam.
Padahal Bali tidak sedang butuh kenyamanan semu.
Bali butuh pemimpin yang berani berkata “cukup” pada eksploitasi. Berani menghentikan pembangunan liar meski berisiko kehilangan dukungan. Berani berdiri di depan kepentingan besar demi melindungi yang kecil. Dan yang paling penting, berani tidak disukai.
Ketegasan memang tidak selalu nyaman. Ia seringkali keras, bahkan terasa tidak populer. Namun justru di situlah letak kepemimpinan sejati—bukan pada seberapa banyak tepuk tangan yang didapat, tetapi pada seberapa besar keberanian mengambil keputusan yang benar.
Maka pertanyaannya bukan lagi sekadar: apakah Bali punya figur seperti itu?
Pertanyaannya jauh lebih dalam dan jujur:
Apakah Bali siap dipimpin dengan ketegasan?
Atau kita masih memilih pemimpin yang aman bagi semua pihak—namun diam-diam berbahaya bagi masa depan Bali?
Karena pada akhirnya, Bali tidak membutuhkan pemimpin yang paling disukai.
Bali membutuhkan pemimpin yang berani tidak disukai—demi menyelamatkan masa depan rakyatnya.
Setujukah semeton?
( dd99 )
