Langsung ke konten
Denpasar – Ribuan pecalang dari berbagai desa adat di seluruh Bali memadati Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Sabtu (7/3), dalam Gelar Agung Pacalang Bali Tahun 2026. Kegiatan yang sarat makna ini menjadi simbol kesiapsiagaan masyarakat adat Bali dalam menjaga keamanan dan ketertiban Pulau Dewata, khususnya menjelang pelaksanaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948.
Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara atau Manggala Utama. Di hadapan ribuan pecalang yang berdiri tegap dengan busana adat khas pengamanan desa adat, Koster menegaskan bahwa pecalang merupakan kekuatan strategis dalam menjaga stabilitas Bali berbasis kearifan lokal.
Gelar Agung Pacalang tahun ini mengusung tema “Sarana Nincapang Kasukretan Jagat Bali Niskala-Sakala”, yang menegaskan bahwa peran pecalang tidak hanya menjaga keamanan secara fisik (sekala), tetapi juga memiliki makna spiritual (niskala) dalam menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat Bali.
Dalam amanatnya, Koster menekankan bahwa penguatan peran pecalang menjadi bagian penting dari arah pembangunan Bali ke depan dalam visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang menjadi fondasi pembangunan Bali Era Baru periode 2025–2030. Visi tersebut menitikberatkan pada upaya menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta seluruh isinya, sehingga kehidupan masyarakat Bali dapat berlangsung secara sejahtera, harmonis, dan berkelanjutan.
Menurutnya, pembangunan Bali tidak semata-mata berbicara tentang infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara alam, manusia, dan budaya Bali.
“Pembangunan Bali diarahkan untuk menjaga keseimbangan alam, manusia, dan kebudayaan Bali, sehingga tercipta kehidupan krama Bali yang harmonis secara niskala maupun sakala,” tegas Koster.
Ia menambahkan bahwa pecalang memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem keamanan Bali berbasis desa adat. Pecalang tidak hanya bertugas menjaga ketertiban di lingkungan adat, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pengamanan terpadu yang melibatkan masyarakat, desa adat, serta aparat keamanan negara.
Penguatan sistem tersebut diwujudkan melalui kebijakan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Bali. Sistem ini mengintegrasikan kerja sama antara pecalang, aparat desa adat, serta aparat keamanan negara seperti TNI dan Polri dalam menjaga keamanan wilayah Bali secara menyeluruh.
Melalui sistem ini, keamanan Bali diharapkan dapat dikelola secara kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai adat, budaya, serta partisipasi aktif masyarakat.
Koster juga mendorong pecalang untuk terus meningkatkan kapasitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Di era digital saat ini, pecalang juga diharapkan mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung sistem pemantauan keamanan, koordinasi lapangan, hingga penanganan situasi darurat secara cepat dan efektif.
“Pacalang Bali memiliki peran strategis dalam menjaga kasukretan desa adat serta menjaga ketertiban dan keamanan krama Bali maupun wisatawan,” ujarnya.
Gelar Agung Pacalang ini juga menjadi momentum penting dalam memantapkan kesiapsiagaan pecalang menjelang pelaksanaan rangkaian Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1948.
Tahun ini, situasi memiliki tantangan tersendiri karena pelaksanaan Nyepi berdekatan dengan malam takbiran menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kondisi tersebut menuntut koordinasi yang matang serta sinergi kuat antara pecalang, aparat keamanan negara, serta seluruh komponen masyarakat agar kedua perayaan besar keagamaan tersebut dapat berlangsung aman, tertib, dan penuh rasa saling menghormati.
Gubernur Koster berharap seluruh pecalang di desa adat se-Bali mengambil peran aktif menjaga keamanan wilayahnya masing-masing, sekaligus memperkuat nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama yang selama ini menjadi kekuatan utama Bali sebagai daerah yang damai dan harmonis.
“Momentum ini harus memperkuat tekad pacalang dalam menjaga adat, tradisi, seni, budaya, serta kerukunan antarumat beragama di Bali,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Koster juga menyoroti berbagai tantangan serius yang saat ini dihadapi Bali. Mulai dari maraknya alih fungsi lahan, persoalan sampah, kerusakan lingkungan, hingga ancaman narkotika, radikalisme, dan masuknya paham-paham asing yang berpotensi merusak tatanan adat serta budaya Bali.
Menurutnya, desa adat dan pecalang memiliki peran penting sebagai benteng sosial dalam menjaga nilai-nilai luhur budaya Bali agar tetap lestari di tengah arus globalisasi yang semakin kuat.
Usai memimpin upacara, Gubernur Koster melakukan inspeksi langsung terhadap barisan pecalang yang hadir dari seluruh desa adat di Bali. Ribuan pecalang menyambut inspeksi tersebut dengan penuh semangat dan disiplin, menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Bali.
Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto, Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya, Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Bali Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, para bupati dan wali kota se-Bali, serta sejumlah perwakilan konsulat negara sahabat.
Melalui Gelar Agung Pacalang Bali 2026 ini, Pemerintah Provinsi Bali berharap soliditas pecalang semakin kuat dan sinergi antara desa adat dengan aparat keamanan negara semakin kokoh, sehingga Bali tetap menjadi daerah yang aman, tertib, damai, serta harmonis bagi masyarakat maupun wisatawan dari seluruh dunia.
( dd99 )
