BANDAR LAMPUNG – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 dengan membawa pesan kuat kepada masyarakat internasional: sudah saatnya dunia menghentikan peperangan, mengakhiri penderitaan kemanusiaan, dan mengalihkan sumber daya global untuk membangun kehidupan yang lebih damai, adil, serta bermartabat.
Seruan tersebut mengemuka dalam peringatan HUT ke-19 PPWI yang berlangsung di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Rabu (11/11/2026). Perhelatan yang mengusung tema “Meneguhkan Peran Jurnalis Warga untuk Perdamaian, Keadilan dan Kemanusiaan” ini menjadi momentum penting bagi organisasi pewarta warga tersebut untuk memperkuat perannya, tidak hanya dalam pembangunan demokrasi dan keterbukaan informasi, tetapi juga dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan di tingkat internasional.
Peringatan hari jadi PPWI tahun ini dikemas melalui tiga agenda utama, yakni Seminar Internasional, Rapat Kerja Nasional (Rakernas), dan Resepsi HUT ke-19 PPWI. Ketiga kegiatan tersebut menjadi wadah konsolidasi organisasi sekaligus forum pertukaran pemikiran antara jurnalis warga Indonesia, diplomat negara sahabat, tokoh pers internasional, dan berbagai elemen masyarakat.
Sedikitnya 200 anggota PPWI dari berbagai daerah di Indonesia serta perwakilan luar negeri menghadiri kegiatan secara langsung. Sementara itu, ratusan peserta lainnya mengikuti rangkaian acara melalui siaran langsung secara daring.
Kehadiran peserta dari berbagai latar belakang tersebut menunjukkan besarnya perhatian terhadap penguatan jurnalisme warga sebagai salah satu instrumen partisipasi publik dalam mengawal demokrasi, memperjuangkan keadilan, dan membangun solidaritas kemanusiaan lintas negara.
Rombongan pengurus pusat PPWI yang berjumlah sekitar 20 orang dipimpin langsung Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke.
Turut mendampingi sejumlah tokoh organisasi, antara lain KH. Muryanto Herutomo, Brigjen TNI (Purn.) Albiner Sitompul selaku Dewan Penasihat PPWI, Wakil Sekretaris Jenderal Julian Caisar, Deputi Urusan PPWI Internasional Abdul Rahman Dabboussi, serta mitra Hippo Family Jepang di Indonesia, Mr. Ali Syarief.
Dihadiri Diplomat Rusia, Suriah, Maroko, dan Tokoh Pers Internasional
Peringatan HUT ke-19 PPWI semakin mendapat perhatian dengan kehadiran sejumlah perwakilan diplomatik negara sahabat dan tokoh internasional.
Di antara tamu kehormatan yang hadir adalah Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Sergey Gennadievich Tolchenov; Duta Besar Republik Arab Suriah, Abdulmonem Annan; serta perwakilan Kedutaan Besar Kerajaan Maroko, Tamou Samri, yang menangani urusan ekonomi dan budaya.
Kehadiran para diplomat tersebut memberikan dimensi internasional terhadap peringatan HUT PPWI, terutama ketika forum membahas persoalan perdamaian dunia, konflik bersenjata, serta tanggung jawab masyarakat internasional dalam melindungi kehidupan manusia.
Selain perwakilan diplomatik, kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPD RI dari Komite I, Dr. Maya Olivia Rumantir, M.A., Ph.D., pengurus KADIN Pusat Big Solon Sihombing, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung yang terdiri atas perwakilan pemerintah daerah, TNI, dan Polri.
Dari Suriah, hadir Direktur Pusat Pemberitaan Media Suriah, Akram Alahmad, serta Direktur Akademi Pers Suriah, Ibrahim Al-Sharif Al-Darwish.
Sementara itu, sejumlah tokoh internasional turut menyampaikan perhatian melalui sambungan daring, di antaranya Ketua Gerakan Perdamaian Internasional Women Dialogue asal Rusia, Elena Gennadievna Semerikova; Ketua Intercontinental Connection of Journalists (ICJ), Saša Dobrijević; serta jurnalis senior asal Libya, Faez Mohammed Al-Forjani.
Partisipasi para tokoh tersebut memperlihatkan bahwa isu perdamaian dan kemanusiaan tidak dapat dipisahkan dari peran media, termasuk jurnalis warga yang berada di tengah kehidupan masyarakat.
Melalui forum ini, PPWI berupaya mempertemukan berbagai perspektif internasional dalam satu tujuan bersama, yakni mendorong terciptanya dunia yang lebih damai dan menjunjung tinggi martabat manusia.
Wilson Lalengke Soroti Triliunan Dolar yang Habis untuk Perang
Salah satu bagian penting dalam rangkaian Seminar Internasional adalah pidato kunci Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, bertajuk “Transforming Global Losses into Opportunities for Human Progress” atau mengubah kerugian global menjadi peluang bagi kemajuan umat manusia.
Dalam pidatonya, Wilson mengajak seluruh peserta untuk melihat peperangan bukan semata-mata sebagai persoalan geopolitik, perebutan wilayah, maupun pertarungan kepentingan negara, melainkan sebagai tragedi kemanusiaan yang menimbulkan kerugian sangat besar bagi kehidupan masyarakat dunia.
Ia menyoroti sejumlah konflik bersenjata yang telah menelan banyak korban jiwa dan menyebabkan kerusakan infrastruktur, kehancuran ekonomi, pengungsian massal, serta penderitaan berkepanjangan.
Konflik Rusia-Ukraina, tragedi kemanusiaan di Gaza, ketegangan Israel-Iran, hingga kekerasan yang berlangsung di Sudan, Myanmar, dan Yaman menjadi contoh bagaimana peperangan telah merenggut hak dasar jutaan manusia untuk hidup aman dan bermartabat.
Wilson mengingatkan bahwa di balik setiap angka korban perang terdapat kehidupan manusia, keluarga yang kehilangan orang-orang tercinta, anak-anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, serta masyarakat yang harus berjuang mempertahankan hidup di tengah kehancuran.
Menurut pemaparan Wilson yang merujuk pada dokumen analisis seminar, belanja militer global pada 2025 mencapai sekitar 2,887 triliun dolar Amerika Serikat.
Sementara itu, gabungan biaya militer, kerusakan infrastruktur, dan kebutuhan rekonstruksi akibat berbagai konflik utama selama periode 2022–2026 diperkirakan berada pada kisaran 3,5 hingga 4,5 triliun dolar AS.
Bahkan, apabila memperhitungkan dampak ekonomi tidak langsung, nilai kerugian global dalam analisis yang dipaparkannya diperkirakan mencapai 8 hingga 10 triliun dolar AS.
Angka tersebut merupakan estimasi yang disampaikan dalam forum seminar, bukan hasil audit tunggal atas seluruh kerugian konflik dunia.
Bagi Wilson, besarnya sumber daya yang terserap untuk peperangan seharusnya menjadi bahan perenungan serius bagi para pemimpin dunia.
“Bayangkan apa yang bisa dicapai umat manusia jika dana sebesar itu diinvestasikan untuk pembangunan manusia, bukan untuk perang,” tegas Wilson Lalengke di hadapan peserta seminar.
Ia mencontohkan besarnya kebutuhan rekonstruksi Ukraina yang dalam dokumen seminar diperkirakan mencapai 588 miliar dolar AS. Menurutnya, sumber daya sebesar itu menggambarkan peluang pembangunan yang hilang akibat peperangan.
Demikian pula dengan kerugian akibat konflik di Gaza yang dalam pemaparannya disebut melampaui 110 miliar dolar AS. Wilson menilai dana sebesar itu semestinya dapat dimanfaatkan untuk membangun rumah layak huni, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur dasar bagi masyarakat yang membutuhkan.
Melalui perbandingan tersebut, Wilson mempertanyakan prioritas pembangunan global ketika anggaran dalam jumlah luar biasa besar dapat dialokasikan untuk kepentingan militer, sementara kemiskinan, kelaparan, keterbatasan akses pendidikan, dan ketimpangan sosial masih menjadi persoalan serius.
Pertanyaan mendasar yang disampaikannya adalah mengapa dunia memiliki sumber daya begitu besar untuk membiayai kehancuran, tetapi belum mampu menunjukkan komitmen yang sama besarnya untuk membangun perdamaian dan kesejahteraan manusia.
Perang Dinilai sebagai Kegagalan Moral dan Kebijaksanaan Dunia
Wilson Lalengke menegaskan bahwa peperangan tidak cukup dipahami sebagai kegagalan diplomasi atau kebijakan politik semata.
Menurutnya, konflik bersenjata yang terus berlangsung juga mencerminkan kegagalan kebijaksanaan moral, lemahnya solidaritas internasional, serta belum optimalnya penghormatan terhadap martabat manusia.
Dalam pidatonya, Wilson mengutip pemikiran filsuf Jerman, Immanuel Kant, mengenai konsep perpetual peace atau perdamaian abadi.
Gagasan tersebut menekankan pentingnya kerja sama antarbangsa, penghormatan terhadap hukum, serta pembentukan tatanan internasional yang mampu mencegah konflik melalui mekanisme damai.
Wilson berpandangan bahwa perdamaian tidak akan tercapai apabila hubungan antarnegara terus didominasi oleh perlombaan persenjataan, ancaman kekuatan militer, dan kepentingan politik yang mengabaikan keselamatan rakyat.
Karena itu, ia mendorong perubahan paradigma pembangunan global, dari orientasi persenjataan menuju investasi pada pendidikan, penelitian ilmiah, pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta perlindungan lingkungan hidup.
Dalam pandangannya, keberhasilan suatu negara semestinya diukur dari kualitas kehidupan rakyat, bukan semata-mata dari kekuatan persenjataan atau kemampuan militernya.
Pesan tersebut sekaligus menjadi kritik terhadap kecenderungan penggunaan kekuatan bersenjata sebagai jalan penyelesaian perselisihan internasional.
Wilson mengajak masyarakat dunia untuk membangun kesadaran bahwa kemajuan peradaban seharusnya ditandai oleh kemampuan manusia menyelesaikan perbedaan melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap hukum, dan kerja sama yang saling menguntungkan.
Jurnalis Warga Diminta Tidak Menjadi Alat Propaganda dan Penyebar Kebencian
Selain menyampaikan seruan penghentian perang, Wilson Lalengke memberikan perhatian khusus terhadap tanggung jawab jurnalis warga dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan konflik global.
Menurutnya, peperangan modern tidak hanya berlangsung di medan pertempuran, tetapi juga dalam ruang informasi.
Penyebaran propaganda, manipulasi fakta, disinformasi, serta pembentukan opini yang menyesatkan dapat memperburuk konflik dan memperbesar kebencian di tengah masyarakat.
Dalam situasi tersebut, keberadaan jurnalis warga menjadi semakin penting sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap informasi yang berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.
Wilson mengingatkan bahwa informasi yang dikuasai secara sepihak berpotensi menghasilkan gambaran realitas yang tidak utuh.
Merujuk pemikiran filsuf Prancis Michel Foucault mengenai hubungan pengetahuan dan kekuasaan, ia menekankan pentingnya menghadirkan berbagai perspektif dalam pemberitaan, terutama suara masyarakat yang terdampak langsung oleh konflik.
Jurnalis warga diharapkan mampu menjadi mata dan telinga kemanusiaan dengan mendokumentasikan penderitaan masyarakat sipil, menyampaikan fakta di lapangan, serta mengangkat kisah kelompok rentan yang sering kali tidak memperoleh perhatian memadai.
Namun, Wilson juga mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan informasi harus diimbangi dengan tanggung jawab etik.
Jurnalis warga tidak boleh menjadikan kebebasan berekspresi sebagai alasan untuk menyebarkan tuduhan tanpa dasar, informasi yang belum diverifikasi, maupun konten yang memicu permusuhan.
Sebaliknya, pewarta warga harus mampu menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan menghormati hak asasi manusia.
Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas melalui pelatihan verifikasi fakta, keamanan digital, pemahaman kode etik jurnalistik, prinsip hak asasi manusia, serta hukum humaniter internasional.
Kemampuan tersebut dinilai sangat penting agar jurnalis warga dapat menjalankan fungsi sosialnya secara profesional, terutama ketika meliput persoalan sensitif yang berkaitan dengan konflik, kekerasan, dan penderitaan masyarakat.
Mengangkat Nilai Kemanusiaan di Balik Setiap Peristiwa
Dalam refleksi filosofisnya, Wilson juga mengutip pemikiran Hannah Arendt mengenai tanggung jawab moral individu dalam menghadapi ketidakadilan.
Ia menekankan bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk tidak bersikap acuh ketika menyaksikan penindasan dan penderitaan.
Bagi jurnalis warga, tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui keberanian menyampaikan fakta, memberikan ruang kepada korban, dan memastikan bahwa suara masyarakat yang lemah tidak tenggelam di tengah kepentingan kekuasaan.
Wilson turut mengangkat pemikiran Emmanuel Levinas yang menempatkan hubungan antarmanusia sebagai landasan tanggung jawab etis.
Menurutnya, kemampuan memahami penderitaan orang lain merupakan dasar penting dalam membangun solidaritas dan perdamaian.
Dalam konteks jurnalistik, pendekatan tersebut mengingatkan bahwa korban konflik bukan sekadar angka dalam laporan statistik.
Setiap korban memiliki identitas, keluarga, harapan, dan hak untuk memperoleh perlindungan serta keadilan.
Karena itu, jurnalis warga dituntut tidak hanya cepat menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan tanggung jawab kemanusiaan.
PPWI berharap prinsip tersebut dapat menjadi pedoman bagi anggotanya dalam menjalankan aktivitas pewartaan di berbagai daerah, sekaligus memperkuat kontribusi organisasi terhadap kehidupan demokrasi yang sehat.
Deklarasi Bandar Lampung Jadi Simbol Komitmen Perdamaian
Puncak pembahasan dalam Seminar Internasional HUT ke-19 PPWI ditandai dengan lahirnya kesepakatan bersama yang dikukuhkan melalui pembacaan “Deklarasi Bandar Lampung”.
Deklarasi tersebut menjadi simbol komitmen moral peserta seminar untuk terus menyuarakan pentingnya perdamaian, keadilan sosial, perlindungan kemanusiaan, dan penguatan peran jurnalis warga.
Melalui deklarasi ini, gagasan yang berkembang dalam forum seminar tidak berhenti sebagai diskusi akademis, tetapi diarahkan menjadi pesan bersama yang dapat disampaikan kepada masyarakat luas.
Seruan penghentian perang global menjadi salah satu pesan utama yang mengemuka, sejalan dengan keprihatinan terhadap berbagai konflik yang masih menimbulkan korban dan kerusakan di sejumlah kawasan dunia.
Deklarasi Bandar Lampung sekaligus mempertegas pandangan bahwa jurnalis warga memiliki ruang untuk berkontribusi dalam membangun kesadaran publik mengenai pentingnya penyelesaian konflik secara damai.
Di tengah meningkatnya tantangan informasi global, pewarta warga diharapkan menjadi bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang mampu mendorong dialog, toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, serta solidaritas antarbangsa.
Komitmen tersebut juga menjadi pengingat bahwa perdamaian tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, diplomat, maupun organisasi internasional.
Masyarakat sipil, termasuk organisasi pers dan komunitas jurnalis warga, memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang menolak kekerasan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
### Memasuki Usia 19 Tahun, PPWI Didorong Semakin Profesional dan Berintegritas
Peringatan HUT ke-19 PPWI tidak hanya menjadi momentum perayaan perjalanan organisasi, tetapi juga kesempatan untuk mengevaluasi tantangan dan memperkuat arah pengembangan jurnalisme warga di masa mendatang.
Melalui Rakernas yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan, PPWI memiliki ruang untuk memperkuat konsolidasi kepengurusan, meningkatkan kapasitas anggota, serta membangun jejaring kerja sama yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Perkembangan teknologi digital telah memberikan kesempatan semakin besar kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses produksi dan penyebaran informasi.
Namun, kemudahan tersebut juga membawa tantangan serius, terutama berkaitan dengan keakuratan informasi, perlindungan privasi, penyebaran berita bohong, dan penyalahgunaan ruang digital.
Oleh sebab itu, penguatan literasi media dan etika pewartaan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
Jurnalis warga diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik melalui pemberitaan yang bertanggung jawab, tidak berpihak pada kepentingan yang merugikan masyarakat, serta mengedepankan kepentingan umum.
Dalam konteks yang lebih luas, jurnalisme warga juga dapat berkontribusi dalam mengawasi kebijakan publik, mengangkat persoalan sosial, mendokumentasikan peristiwa penting, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
Semangat tersebut sejalan dengan pesan yang disampaikan Wilson Lalengke bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak semestinya hanya diukur dari kemampuan mempertahankan kekuasaan atau mengembangkan persenjataan, tetapi juga dari keberhasilannya meningkatkan kualitas kehidupan rakyat.
Kemenangan terbesar umat manusia, sebagaimana ditekankan dalam forum tersebut, bukanlah keberhasilan menaklukkan bangsa lain, melainkan kemampuan bersama mengatasi kemiskinan, kebodohan, kelaparan, ketidakadilan, dan kebencian.
Dari Bandar Lampung, Pesan Perdamaian untuk Dunia
Penyelenggaraan Seminar Internasional HUT ke-19 PPWI di Bandar Lampung menjadi momentum untuk memperluas peran organisasi pewarta warga Indonesia dalam percakapan global mengenai perdamaian dan kemanusiaan.
Kehadiran diplomat negara sahabat, tokoh pers internasional, unsur pemerintah, serta ratusan anggota PPWI memperlihatkan pentingnya membangun komunikasi lintas bangsa dan lintas profesi.
Di tengah berbagai konflik yang masih berlangsung, pesan yang disampaikan melalui forum tersebut menjadi pengingat bahwa penderitaan akibat peperangan tidak mengenal batas negara, suku, agama, maupun latar belakang politik.
Perdamaian membutuhkan komitmen bersama, keberanian untuk berdialog, serta kesediaan menempatkan keselamatan manusia di atas kepentingan yang dapat memicu kehancuran.
Bagi PPWI, usia ke-19 menjadi titik penting untuk terus memperkuat identitas organisasi sebagai wadah pewarta warga yang mengedepankan kebebasan informasi, tanggung jawab sosial, profesionalisme, dan nilai-nilai kemanusiaan.
Melalui Deklarasi Bandar Lampung, PPWI menyampaikan pesan bahwa dunia membutuhkan lebih banyak jembatan komunikasi daripada tembok permusuhan, lebih banyak ruang dialog daripada medan pertempuran, serta lebih banyak investasi untuk kehidupan daripada pengeluaran untuk kehancuran.
Dari Bandar Lampung, PPWI menyerukan agar suara perdamaian tidak berhenti di ruang seminar, tetapi terus bergema melalui karya jurnalistik, gerakan masyarakat sipil, dan solidaritas internasional.
Sebab, pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak ditentukan oleh seberapa besar kekuatan yang dimiliki suatu bangsa untuk menghancurkan, melainkan oleh seberapa besar kemampuannya menjaga kehidupan, menegakkan keadilan, dan menghadirkan masa depan yang lebih manusiawi bagi seluruh masyarakat dunia.
( Red )
Langsung ke konten







