Langsung ke konten
BADUNG – Pemerintah Kabupaten Badung bersama DPRD Kabupaten Badung resmi menyepakati Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat arah pembangunan daerah, dengan porsi belanja infrastruktur dirancang mencapai 59,8 persen.
Kesepakatan dituangkan melalui penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Badung yang berlangsung di Ruang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung, Kamis (13/8/2026).
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menjelaskan, perubahan postur anggaran dilakukan seiring meningkatnya pendapatan daerah. Kenaikan pendapatan tersebut memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mempercepat berbagai program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah tercatat meningkat sekitar Rp200 miliar lebih. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya berada pada kisaran Rp9,5 triliun lebih meningkat menjadi sekitar Rp9,8 triliun lebih.
Sejalan dengan peningkatan pendapatan tersebut, belanja daerah juga mengalami kenaikan sekitar Rp1,7 triliun, dari sebelumnya Rp11 triliun lebih menjadi sekitar Rp13 triliun lebih.
Yang menjadi perhatian utama adalah besarnya keberpihakan anggaran terhadap pembangunan infrastruktur. Sebagian besar tambahan belanja diarahkan untuk pembangunan infrastruktur serta pengembangan jaringan baru. Porsi belanja infrastruktur dirancang mencapai 59,8 persen, sementara belanja modal mencapai lebih dari Rp4 triliun.
Menurut Adi Arnawa, komposisi tersebut merupakan capaian yang sangat penting bagi Kabupaten Badung. Bahkan, porsi belanja infrastruktur sebesar 59,8 persen disebut menjadi salah satu yang tertinggi dalam perjalanan pengelolaan anggaran daerah Badung.
“Ini luar biasa karena mungkin dalam sejarah baru pertama kali kita bisa mencapai belanja infrastruktur 59,8 persen. Belanja modal juga mencapai Rp4 triliun lebih. Kondisi ini tentu harus kita jaga untuk meningkatkan daya dukung dan daya saing daerah,” ujar Adi Arnawa.
Infrastruktur Jadi Motor Penguatan Daya Saing Badung
Bupati menegaskan, pembangunan infrastruktur bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya dukung sekaligus daya saing Kabupaten Badung di tengah perkembangan daerah yang semakin dinamis.
Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata nasional, Badung menghadapi tantangan yang semakin besar. Pertumbuhan aktivitas masyarakat, perkembangan kawasan pariwisata, investasi, serta peningkatan mobilitas membutuhkan dukungan infrastruktur yang semakin memadai.
Adi Arnawa mengingatkan bahwa berbagai daerah lain juga terus melakukan pembenahan. Karena itu, Badung tidak boleh berhenti melakukan inovasi dan percepatan pembangunan apabila ingin mempertahankan daya saingnya.
“Kompetitor kita cukup banyak dan mereka juga sedang berbenah. Oleh karena itu, kita harus terus melakukan pembenahan kalau tidak ingin tertinggal,” tegasnya.
Bupati Badung juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran DPRD Badung yang telah melakukan pembahasan secara intensif hingga akhirnya Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 dapat disepakati bersama.
Kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tersebut diharapkan menjadi fondasi kuat untuk memastikan kebijakan anggaran benar-benar diarahkan kepada kebutuhan prioritas masyarakat dan pembangunan jangka panjang Kabupaten Badung.
Tujuh Prioritas Pembangunan Jadi Arah Anggaran
Dalam perubahan KUA-PPAS 2026, kebijakan anggaran diarahkan untuk mendukung tujuh prioritas pembangunan daerah.
Prioritas tersebut mencakup penguatan kerukunan umat beragama serta pelestarian tradisi, adat, seni dan budaya Bali; peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru; serta integrasi pembangunan sektor pertanian dengan pariwisata.
Selain itu, pemerintah memprioritaskan peningkatan kualitas infrastruktur publik dan pembangunan jaringan jalan baru, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi, serta peningkatan kualitas sektor pariwisata Badung.
Dengan tujuh prioritas tersebut, pembangunan Badung diharapkan tidak hanya bertumpu pada sektor pariwisata, tetapi bergerak semakin terintegrasi antara pembangunan manusia, ekonomi, sosial, budaya, pertanian, pelayanan publik, digitalisasi hingga infrastruktur.
Jaringan Jalan Baru Didorong, Konektivitas Antarwilayah Diperkuat
Salah satu fokus penting dalam perubahan anggaran adalah pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan peningkatan konektivitas antarwilayah.
Sejumlah pembangunan jaringan jalan baru yang telah dirancang turut didorong melalui perubahan anggaran. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan keterhubungan antar kawasan sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian.
Peningkatan konektivitas dinilai penting mengingat perkembangan sejumlah wilayah di Badung berlangsung sangat cepat. Infrastruktur jalan yang memadai diharapkan dapat mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperkuat konektivitas antara kawasan permukiman, pusat pelayanan masyarakat, kawasan ekonomi dan destinasi pariwisata.
Adi Arnawa menjelaskan, proses penyusunan hingga pembahasan perubahan anggaran telah dilaksanakan secara intensif. Program yang telah disepakati selanjutnya akan disinergikan dengan program-program yang telah tercantum dalam dokumen anggaran serta mengikuti tahapan evaluasi pemerintah sesuai ketentuan.
“Prosesnya sudah kita lalui secara marathon, mulai dari pembahasan, pelaksanaan rencana, sampai perubahan dan koordinasi. Selanjutnya tentu kita sinergikan dengan program-program yang sudah ada dalam dokumen anggaran dan akan dievaluasi oleh pemerintah,” jelasnya.
Ia menambahkan, berbagai perubahan belanja dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan, terutama infrastruktur yang menjadi bagian dari rencana besar peningkatan konektivitas jalan di Kabupaten Badung.
“Banyak perubahan belanja yang kita lakukan, termasuk untuk beberapa infrastruktur yang memang menjadi bagian dari konektivitas jalan-jalan yang sudah kita rancang. Ini yang kita dorong juga dalam perubahan, sehingga ke depan konektivitas antarwilayah bisa semakin baik,” katanya.
Dengan belanja infrastruktur mencapai 59,8 persen dan belanja modal lebih dari Rp4 triliun, perubahan KUA-PPAS 2026 menunjukkan besarnya fokus Pemkab Badung terhadap percepatan pembangunan sarana dan prasarana publik.
Pemerintah daerah berharap besarnya anggaran tersebut dapat diterjemahkan menjadi pembangunan yang terukur, tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Adi Arnawa pun berharap kesepakatan antara Pemkab dan DPRD Badung tersebut menjadi momentum untuk mempercepat transformasi pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.
“Mudah-mudahan apa yang sudah kita rancang dan sepakati ini bisa menjadi berkah dan membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat,” tutupnya.
( dd99 )
